Posted: December 2, 2012 in Uncategorized

Cidra Daramoy

PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial (social group) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Namun bukan berarti semua himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial. Untuk dikatakan kelompok sosial terdapat persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam kelompok social yang telah tersusun susunan masyarakatnya akan terjadinya sebuah perubahan dalam susunan tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Karena perubahan merupakan hal yang mutlak terjadi dimanapun tempatnya.

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas, ia dapat menyangkut “struktur sosial” atau “pola nilai dan norma” serta “pran”. Dengan demikina, istilah yang lebih lengkap mestinya adalah “perubahan sosial-kebudayaan” karena memang antara manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan itu sendiri.

Cara yang paling sederhana untuk mengerti perubahan sosial (masyarakat) dan kebudayaan itu, adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua…

View original post 15,793 more words

Sejarah BUMN, IMF-World Bank dan Privatisasi di Indonesia 

Cikal Bakal Privatisasi

Jika dalam UU 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing secara tegas menyatakan bahwa hanya negara yang berhak penuh mengelola sektor-sektor strategis seperti tertera dalam pasal 6, maka pada UU 6/1968 sudah memperbolehkan modal asing masuk dalam sektor-sektor yang tertuang dalam Pasal 6 UU 1/1967 dengan membedakan label “modal dalam negeri” dan “modal asing” dari sisi kepemilikan (persentase modal/saham). Jadi, sudah terjadi perubahan kepemilikan perusahaan negara yang strategis (diluar pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1967) yang awalnya harus berasal dari modal dalam negeri namun diperbolehkan modal dari luar negeri. (Catatan : komposisi modal dalam negeri adalah modal negara + modal masyarakat).

Pada prinsipnya orang asing hanya boleh menguasai sektor-sektor swasta non-strategis dan penting. Sedangkan untuk sektor strategis, pemerintah memperbolehkan modal asing menguasai 49% pada awal 1968 dan dikurangin hingga 25% pada tahun 1974. Hal ini didasari oleh masih buruknya perekonomian dan masyarakat Indonesia pada tahun 1968 sehingga diperlukan suntikan dana yang besar bagi perekonomian nasional, dan solusinya adalah  mengundang orang-orang asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan modal tersebut dimanfaatkan dengan memberikan kepada mereka ketentuan-ketentuan dan kepastian atas dasar mana mereka dapat bekerja secara produktip dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan alasan itu, maka asing diperbolehkan untuk memiliki perusahaan strategis negara yang “menguasai hajat hidup orang banyak“. Inilah cikal bakal privatisasi di bumi Indonesia yang tujuan awalnya “mulia” yakni membangkitkan ekonomi negara ditengah minimnya modal dalam negeri. Disisi lain, privatisasi kepemilikan perusahaan negara kepada rakyatnya (bukan kepada saing) secara tidak langsung memang merupakan implementasi dari ekonomi  kekeluargaan (koperasi). Jadi sejarah privatisasi pertama kali di Indonesia adalah ketika diterbitnya UU 6/1968 pada tanggal 3 Juli 1968.

Pada pasal 3 UU 6/1968 disebutkan:

  1. Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang- kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalammnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%.
  2. Perusahaan asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat 1 pasal ini.
  3. Jika usaha yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini berbentuk perseroan terbatas masa sekurang-kurangnya persentase tersebut dalam ayat 1 dari jumlah saham harus atas nama.

Namun ada hal yang menarik dalam UU 6/1968 khususnya pasal 3 ayat 1 yakni “Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang- kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalammnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%.” Jadi, dalam mengatasi krisis ekonomi pada 1965-1967, pemerintah memperbolehkan perusahaan Nasional dimiliki oleh modal asing dengan rincian sebagai berikut

  1. Dimiliki secara penuh oleh Negara
  2. Dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, atau
  3. Gabungan antara Negara dan/atau swasta nasional dengan swasta asing, dengan syarat sekurang-kurangnya 51% dari modalnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional (pada saat diundangkan) ***

***Persentase modal dalam negeri sebesar 51% ini sudah dianggap cukup mengingat kesanggupan dari swasta nasional. Dengan perbaikan ekonomi, maka secara bertahap persentase pemilikan modal asing pada “perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak secara bertahap akan dikurang” dari 49% pada tahun 1968 menjadi 25% pada tanggal 1 Januari 1974.

Catatan:
Seperti diuraikan dalam bagian pertama dari artikel ini, disebutkan bahwa perusahaan yang menguasai sektor strategis dikuasai negara dan dikelola secara “demokrasi”. Dalam konteks ini, maka dapat diinterpretasika bahwa perusahaan nasional (BUMN) dapat dimiliki oleh masyarakat dengan merata (tanpa dominasi saham mayoritas, misalnya maksimun tiap individu hanya boleh memiliki 0.001% saham/kepemilikan). Namun, negara tetap menguasai secara dominan sektor-sektor tersebut.

Nasionalisasi vs Liberalisasi : Kesamaan dan Perbedaan Soekarno dan Soeharto

Pada masa Pemerintah Soekarno (awal masa Demokrasi Terpimpin), Indonesia menasionalisasi sekitar 600 perusahaan yang mana sekitar 300 adalah perusahaan perkebunan, lebih dari 100 perusahaan dalam bidang pertambangan dan sisanya sektor perdagangan, perbankan, asuransi, komunikasi dan konstruksi. Setelah dilakukan restrukturisasi pada akhir masa Demokrasi terpimpin (1966), jumlah perusahaan yang dikuasai oleh negara menjadi 233 perusahaan. Dalam pengelolaan perusahaan negara ini Presiden Soekarno melibatkan kalangan militer sehingga muncul istilah entrepreneurial military officer, oleh sebagian pengamat langkah ini dipandang sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas dan loyalitas militer. (Sri Edi Swasono*)

Beban pemerintah yang terlalu besar untuk menjalankan perusahaan negara, krisis pangan pada tahun 1961 sebagai akibat gagal panen dan tidak tercapainya kuota impor beras, dan pencetakan uang secara besar-besaran mendorong munculnya hiperinflasi. Pada tahun 1961 inflasi mencapai angka 95 persen dan pada tahun 1965 inflasi mencapai 605 persen. Untuk mengatasi hiperinflasi pemerintah melakukan kebijakan pemotongan nilai uang melalui Penetapan Presiden No. 27/1965 tanggal 13 Desember 1965, dimana nilai mata uang Rupiah turun dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,-. Kebijakan ini jelas merugikan masyarakat secara luas (Sukarman, 2003). Kondisi ini terus memburuk sampai dengan lahirnya pemerintah Orde Baru. (Sri Edi Swasono*)

Pemerintah Orde baru membawa paradigma baru dalam bidang ekonomi yang sebagian besar merupakan antitesis dari paradigma Orde Lama. Perbedaan yang nyata adalah bahwa Soeharto menerapkan azas pragmatisme dalam ekonomi yang dijalankan oleh para profesional dengan memperoleh dukungan dari kelompok militer. Glasburner (1971) menyatakan bahwa:
In the New Order’s economic policy, this effort has been characterized by pragmatism, reliance on professional expertise and gradualism”.

Pragmatisme disini didefinisikan sebagai tindakan politik yang menitikberatkan pada azas manfaat tanpa terpengaruh oleh ideologi tertentu (mendasar). Pragmatisme ekonomi ditunjukkan dengan penerapan kebijakan makro ekonomi khas barat (neo-liberal) yang menjadi rujukan strategi pembangunan. Kebijakan ini dipadu dengan keterbukaan pemerintah terhadap arus modal asing dari negara-negara barat (Sadli, 1997). Kebijakan pemerintah untuk membuka diri bagi sektor swasta untuk berperan dalam perekonomian nasional dan mengurangi peran perusahaan negara juga dipandang sebagai wujud pragmatisme (Austin, 2001).

Dalam konteks pengelolaan perusahaan negara, dalam batas tertentu antara Orde Lama dan Orde Baru memiliki banyak kesamaan, yakni menempatkan perusahaan negara sebagai tulang punggung perekonomian. Namun, dalam pemerintahan Suharto, dominasi perusahaan negara secara berangsur-angsur dikurangi dan berpindah tangan ke swasta (termasuk didalamnya orang asing). Hal ini dapat kita kutip dari pernyatan Rice (1983) sebagai berikut:
Both the Soekarno and Soeharto’s governments have declared that the roles of the state owned enterprises and cooperative sectors are important, but the Soeharto’s government has moved to decrase the role of the state owned enterprises and has greatly increased the role of private sector (including foreign enterprises) in the economy”.

Siapa Master dibalik Pragmatisme Ekonomi Indonesia?

Pandangan pragmatisme perekonomian Indonesia dipelopori oleh ekonom-ekonom lulusan Universitas California Berkaley, sehingga mereka didaulat dengan nama Mafia Berkaley yakni para teknokrat yag menjalankan kebijakan ekonomi liberal (Glasburner, 1971). Agar terlihat sistem pemerintah era Soekarno berbeda dengan Soeharto, maka pemerintahan Soeharto mengubah haluan kebijakan pemerintahan Indonesia. Kita tahu bahwa pemerintahan Soekarno cenderung sosialis, sehingga Soeharto merubah menjadi haluan lebih liberal. Hal ini ditujukan untuk memperoleh simpati Negara negara Eropa dan Amerika. Perubahan haluan ini juga merupakan kemenangan besar dari group Barat dalam memenangkan perang ideologi (liberal vs komunis) atau Perang Dingin di kawasan Asia Tenggara.

Dalam tulisan bagian 2 ini, pasca melemahnya pengaruh dan kekuasan Soekarno di awal 1966, kekuasaan sepenuhnya sudah beralih kepada Soeharto. Dalam bidang ekonomi, Soeharto menunjuk Prof Widjoyo Nitisastro untuk menata sistem ekonomi Indonesia yang baru, yang berbeda dengan Soekarno. Ada sejumlah program resmi yang  diumumkan oleh Soeharto yakni

  1. Penerapan anggaran dan nerara pembayaran yang berimbang [catatan : sebenarnya bukan berimbang, karena utang dalam APBN disebut sebagai pendapatan, bukan disebut sebagai pembiayaian defisit APBN)
  2. Rehabilitasi prasarana fisik [cat: masuknya perusahaan asing dalam proyek-proyek yang menelan anggaran besar menguntungkan perusahaan asing]
  3. produksi makanan dan pembangunan pertanian [cat: salah satu kesuksesan ekonomi Orba yang dalam sistem pemerintahanya cukup aman dari gangguan keamanan baik lokal maupun Amerika cs]

Sudah menjadi rahasia umum (seperti pengungkapan John Perkins) bahwa salah agenda asing dalam membentuk imperium global adalah dengan memberi utang kepada negara tersebut, diikuti liberalisasi berbagai sektor dan terpenting adalah menguasai sumber-sumber kekayaaan alam strategis untuk diolah dan dijual kembali ke berbagai negara termasuk negara sumber kekayaaan alam tersebut dengan harga tinggi (value added). Agenda-agenda tersebut berjalan mulus karena selain diback-up oleh kekuatan asing (hidden power), ternyata kelompok teknokrat Indonesia berhaluan ekonomi liberal mendukung ambisi imperium dari Negara+Lembaga Keuangan+Korporasi Asing.

Para ekonom liberal tersebut membantu menciptakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di mata internasional, padahal hanya segelintir orang yang merasakan dampak pertumbuhan ekonomi (cara-cara KKN). Dengan kondisi tabungan masyarakat yang rendah, maka liberalisasi aset, kekayaan alam Indonesia dan masuknya modal asing secara besar-besaran terbuka tanpa ada halangan yang berarti. Meskipun sejarah mencatat bahwa pada 15 Januari 1974, para mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran dan diikuti kerusuhan sosial menentang masuknya modal asing dalam berbagai sektor. Peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Namun, semangat Malari kandas ditangan militer Soeharto. Inilah mengapa saya katakan proses pengobralan kekayaan alam dan liberalisasi modal asing masuk tanpa halangan berarti.

Dalam bidang moneter, pemerintah melalui Bappenas melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menetapkan sasaran makro ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas harga (pengendalian laju inflasi). Kebijakan fiskal dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan dengan menutup Defisit Anggaran melalui pinjaman luar negeri melalui IGGI. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong peran swasta (nasional dan asing) untuk terlibat dalam proses pembangunan melalui serangkaian kebijakan penanaman modal yang menarik bagi swasta. Beberapa paket kemudahan untuk melakukan usaha (bahkan pemberian hak khusus seperti monopoli dan proteksi) bagi pihak swasta. Kondisi kemudian menyuburkan beberapa konglomerat yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Dalam konteks pengelolaan BUMN, pada awal orde baru, pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMN yang terdiri dari: dekonsentrasi, debirokrasi, dan desentralisasi. Hal ini ditujukan untuk membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proses pembangunan. Upaya perbaikan kinerja BUMN dilakukan melalui ditetapkannya UU 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Badan Usaha Negara, di mana BUMN dipisahkan berdasarkan fungsi dan peran sosial ekonomisnya yakni [baca UU 9/1969 asli]

  1. Perusahaan Jawatan, disingkat PERJAN;
  2. Perusahaan Umum, disingkat PERUM;
  3. Perusahaan Perseroan, disingkat PERSERO.

BUMN sebagai salah satu tulang punggung perekonomian (aset produktif yang dimiliki oleh pemerintah) diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam bentuk dividen dan pajak. Pemerintah sangat berkepentingan atas kesehatan BUMN, akan tetapi kenyataannya banyak BUMN yang mengalami kerugian karena pengelolaan yang tidak profesional dan tidak transparan (KKN). Sampai saat ini, kelemahan-kelemahan yang menimpa di sebagian BUMN kita masih belum mendapat terapi yang tepat dari pemerintah, sehingga solusinya adalah menjual dan menjual.

Privatisasi BUMN

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melakukan stabilitas harga dan laju inflasi pemerintah memberikan proteksi dan hak monopoli kepada BUMN serta memberikan subsidi yang cukup besar bagi BUMN yang merugi. Kondisi ini menciptakan ketergantungan BUMN kepada pemerintah, sehingga sebagian besar justru menjadi beban bagi pemerintah. Ketergantungan BUMN terhadap pemerintah tidak menciptakan struktur kemandirian BUMN untuk berkompetisi dengan perusahaan swasta, dan seringkali BUMN memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja, kualitas, dan produkivitas karyawan BUMN relatif rendah, jika dibandingkan dengan karyawan perusahaan swasta.

Tingginya biaya produksi mempengaruhi tingkat harga produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam kasus tertentu pemerintah memberikan subsidi yang terlalu besar bagi BUMN, sehingga secara internal upaya untuk menciptakan efisiensi dalam tubuh BUMN menjadi makin sulit. Ketidakjelasan peran yang diambil oleh pemerintah dalampengelolaan BUMN tidak mampu mendorong efisiensi dalam BUMN yang bersangkutan. High cost economy dalam BUMN yang diantaranya ditunjukkan oleh tingginya biaya tenaga kerja, merupakan salah satu gambaran betapa BUMN belum dapat beroperasi secara efisien.

Nasib buruk BUMN semakin diujung tanduk ketika krisis ekonomi tahun 1997 menerpa Indonesia. Anggaran dan belanja negara membengkak. Beban hutang luar negeri yang jatuh tempo, stabilitas ekonomi moneter yang rapuh, instabilitas politik dan beberapa kebijakan pemrintah yang lebih memberikan perlindungan kepada konglomerat turut memperbesar beban pemerintah. Ini menjadi alasan privatisasi BUMN yang cukup merugikan negara pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru.

Atas desakan IMF, pemerintah dipaksa menjual BUMN-BUMN yang cukup potensial di masa-masa mendatang hanya untuk menutup defisit APBN. Selain menjadi sapi perah pejabat negara, BUMN diobral kepada investor asing demi mendapatkan utang baru dari IMF cs. Pada pemerintahan Megawati, tim ekonominya yakni  Menko Perekonomian Dorodjatun, Menkeu Boediono, dan Meneg BUMN Laksama Sukardi melakukan privatisasi BUM secara cepat (fast-track privatization)  hanya untuk menutup anggaran dengan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis dari BUMN yang bersangkutan. Pilihan menggandeng mitra strategis (melalui strategic sale) dalam proses privatisasi oleh sebagian pengamat dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara.

Privatisasi di Era Globalisasi dan Neoliberalisasi

Pasca krisis moneter 1998, perekonomian Indonesia tidak langsung pulih. Besarnya utang luar negeri yang diciptakan 30 tahun pemerintah orde baru sebesar USD 120 miliar (1967-1997) menyebabkan beban bunga+cicilan utang membengkak. Belum lagi inflasi yang tinggi, industri-industri bangkruk karena utang besar.  Maka kehadiran IMF untuk menangani krismon Indonesia diikuti pemaksaan agar sektor-sektor strategis negara harus diliberalisasi lebih luas, lebih besar kepada asing. Setiap LoI dengan IMF, selalu mensyaratkan “jual aset ini, jual aset itu“.

Secara “membudaya”, privatisasi BUMN-BUMN strategis Indonesia pertama kali terjadi pada masa Pemerintahan Soeharto ke-5 yakni tahun 1991.  Meskipun cikal bakal privatisasi “umum”  telah diundangkan pada tahun 1968, namun 1991 menjadi tahun dimana satu persatu perusahaan negara diprivatisasi secara kontinyu. Dan PT Semen Gresik menjadi BUMN pertama yang terkena program privatisasi. Ini terjadi beberapa waktu setelah pemerintah memberi kartu hijau pendirian seratusan bank-bank swasta (pengusaha) yang tidak kompenten dan transparan. Bank-bank inilah yang menjadi salah satu penyebab krisis moneter Indonesia tahun 1997-1998. Selama periode 1991-1999, pemerintahan Soeharto dan Habibie baru memprivatisasi 9 BUMN dengan total nilai privatisasi lebih dari USD 5 miliar.  Bentuk privatisasi dilakukan melalui penawaran umum di pasar modal maupun melalui strategic partner (mengundang investor yang menjadi rekan strategis).

  1. PT Perkebunan Nusantara III
  2. PT Perkebunan Nusantara IV.
  3. PT Pupuk Kaltim.
  4. PT Tambang Batubara Bukit Asam.
  5. PT Aneka Tambang Tbk.
  6. PT Indo Farma.
  7. PT Kimia Farma.
  8. PT Sucofindo.
  9. PT Kerta Niaga.
  10. PT Angkasa Pura II.

Jika ada beberapa BUMN yang di privatisasi di era Habibie dan Gus Dur, maka masuknya tim ekonomi yang sangat patuh pada IMF di pemerintahan Megawati berhasil memprivatisasi aset-aset strategis negara seperti Telkom, Indosat, PT BNI,  PT Batu Bara Bukit Asam. Penjualan BUMN tersebut dengan harga yang terlalu kecil jika dibanding prospek  (2 tahun kemudian)  yang memiliki kinerja yang sangat baik, yang menghasilkan keuntungan yang besar bagi para pemegang saham. Begitu juga penjualan bank-bank di BPPN dengan sangat murah, dimana hampir di setiap transaksi merugikan negara triliun rupiah. Inilah salah satu keberhasilan IMF untuk mendikte Indonesia melalui tim ekonomi yang berhaluan “Mafia Berkeley“, yang berpaham neoliberalisme.

Penjualan BUMN-BUMN yang profitable kepada asing di masa pemerintah Megawati menjadi blunder negatif bagi diri Megawati  ketika menjadi capres baik di tahun 2004 maupun 2009. Semua orang akan mengalamatkan Megawati sebagai penjual BUMN, sementara para dalang dibalik penjual BUMN dan perbankan BPPN jarang mendapat getahnya yakni Dorodjatun, Boediono dan Laksama Sukardi.

Berbagai saham BUMN strategis “berhasil” dijual diera Megawati [jangan lupa juga tim ekonominya dan 50 butir LoI IMF tahun 1997]. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun, PT Indosat Rp1,16 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun.

Namun, ada satu rencana terbesar di era Pemerintah Megawati dalam privatisasi BUMN yakni pada tahun 2004. Wakil pemerintah yakni Laksamana Sukardi dan Boediono pada tahun Maret/April 2004 mengajukan privatisasi 28 BUMN. BUMN itu terdiri dari 19 BUMN dan 9 non-BUMN atau BUMN minoritas. Privatisasi 28 BUMN tersebut merupakan gabungan dari program carry over (kelanjutan) privatisasi BUMN tahun 2002 dan tahun 2003 serta program murni privatisasi BUMN tahun 2004. Dan untungnya,sebagian besar program privatisasi yang diajukan pemerintah via Laksamana Sukardi dan Boedino ini kandas ditangan DPR karena alasan politik Pemilu 2004.

Sejumlah BUMN yang masuk dalam daftar privatisasi tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Danareksa, PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Batubara Bukit Asam Tbk, PT Merpati Nusantara Airlines, dan PT Perkebunan Nusantara III, PT Kimia Farma, PT Indofarma,  PT Cambrics Primissima, dan BUMN sektor kawasan serta sembilan non- BUMN lainnya.

Ganti Pemerintah, Ganti Alasan Privatisasi

Jika di era pemerintahan Megawati, privatisasi dilakukan karena tim ekonomi-nya percaya pada arahan IMF bahwa utang negara besar sehingga untuk menutup defisit APBN, privatisasilah salah satu jalan keluarnya. Namun, ketika para pengkritik privatisasi aset strategis semakin mendapat dukunga luas masyarakat, pemerintah SBY-JK selalu menggunakan alasan bahwa “privatisasi harus dilakukan karena BUMN tidak bisa untung“. Meskipun jika kita amati UU APBN sejak 2005 hingga 2009, kita akan melihat bahwa privatisasi merupakan sarana untuk menutup defisit. Hanyalah kedok mengelabui masyarakat jika di berbagai media menyebut bahwa privatisasi dilakukan karena BUMN tidak bisa untung.

Berdasar data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis belum lama ini (2009), dari 14 BUMN yang tercatat di BEI, pihak asing telah menguasai saham 31%, setara dengan Rp 137 triliun. Asing menguasai sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, perbankan, pertambangan dan migas, semen, serta farmasi. Pada beberapa BUMN kategori blue chips, kepemilikan asing bahkan menyundul angka 40 persen. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya, 39,5 persen sahamnya kini dalam genggaman pihak asing. Demikian pula PT Semen Gresik Tbk sebanyak 39,21% dikuasai asing. Bank Rakyat Indonesia (BRI) – yang selama ini menjadi andalan para petani dan rakyat kecil – sahamnya telah dikuasi asing sebesar 35,39 persen.

Salah satu langkah luar biasa pemerintah SBY-JK adalah program privatisasi 44 BUMN di tahun 2008 yang akhirnya juga kandas setelah diprotes dari berbagai kalangan masyarakat dan tokoh nasional [Inilah, 2008]. Pada 31 Januari 2008, Boediono sebagai ketua Komite Privatisasi BUMN meneken surat keputusan untuk menjual 44 BUMN milik negara Indonesia.   Dari 44 BUMN itu, sebanyak 33 di antaranya adalah nama baru, sedangkan 11 lainnya adalah perusahaan yang direncanakan dilego tahun lalu, tapi belum kesampaian. Keputusan privatisasi dilakukan oleh Komite Privatisasi Perusahaan BUMN yang diketuai Menko Perekonomian Boediono, dengan Wakilnya adalah Meneg BUMN Sofyan Djalil dan anggotanya Menkeu Sri Mulyani Indrawati serta menteri yang menjadi pembina teknis BUMN yang akan dijual.

Sejumlah BUMN yang akan dilego tersebut adalah Semen Kupang,  PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV, dan V, Adhi Karya, Sucofindo, Surveyor Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara, Krakatau Steel, serta kawasan industri di Medan dan Makassar. Pada tahun 2008 tersebut, Boedion mengharapkan agar dari 139 BUMN diprivatisasi menjadi 69 BUMN pada  di akhir 2009.  Iapun mengakui bahwa target setoran privatisasi BUMN ke APBN 2008 adalah Rp 1,5 trilyun.

Privatisasi Bukan Satu-Satunya Solusi

Jika salah satu penggerak ekonomi China adalah 150 SOE (BUMN) strategis-nya, maka semestinya Indonesia memanfaatkan sekaligus membesarkanya BUMN strategis sebagai penopang ekonomi khususnya BUMN yang bergerak disektor hulu ekonomi. Sudah saatnya kita melihat kedalam, jika saja BUMN tidak sehat dan merugi, maka adalah tugas pemerintah melalui Meneg BUMN untuk merestrukturisasi BUMN tersebut hingga sehat dan menopang perekonomian hulu.

Pada tahun 2009,  Kementerian BUMN akan melanjutkan program privatisasi terhadap 30 BUMN yang sebagian besar merupakan pengalihan dari tahun 2008. Angka ini dikurangi dari 44 perusahaan yang akan diprivatisasi pada tahun 2008.  Sejumlah perusahaan yang akan diprivatisasi pemerintah adalah  PT Krakatau Steel (Industri strategis bagi PT Pindad yang menghasilkan Panser, PT DI dan PT PAL), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, IV, dan VII; dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Jika kebijakan privatisasi tetap diteruskan oleh pemerintah, maka prosentase penguasaan asing terhadap aset-aset negara jelas akan semakin membengkak. Hal ini tentu amat merisaukan, karena berdasarkan analisis Lembaga Keuangan Morgan Stanley, 10 tahun mendatang BUMN-lah yang akan memegang kendali perekonomian suatu negara. Seperti artikel di bagian 1, hendaknya industri strategis BUMN menjadi tulang punggung perekonomian negara untuk menyokong sektor hulu ekonomi negara (dimana swasta ikut serta) seperti tertuang dalam UUD 1945.

Jika akan memprivatisasi BUMN dengan alasan memberdayakan modal masyarakat, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat saham-sahamnya dijual kepada masyarakat Indonesia dengan menetapkan maksimum kepemilikan saham sebesar 0.0001% per orang. Jadi, jika sebuah BUMN akan diprivatisasi 25%, maka setidaknya ada 250,000 (1/4 juta) masyarakat Indonesia yang ikut memiliki BUMN tersebut. Sehingga para pedagang, guru, pegawai swasta dengan bermodal 1-10 juta dapat memiliki saham BUMN kita secara merata. Tidak boleh ada yang memiliki  saham BUMN lebih dari itu. Inilah setidak-tidaknya mewarnai ekonomi gotong royong, ekonomi koperasi, alias ekonomi kekeluargaan, bukan dengan melego perusahaan strategis hanya kepada segelintir konglomerat saja. Itu namanya liberalisasi kapitalis Bung!

Salam Nusantaraku,
Sumber Perundangan dan Referensi:

UU 71/1957UU 1/1966UU 1 Tahun 1967—-UU 9 Tahun 1969

*) Sri-Edi Swasono – Pasal 33 UUD 1945, Harus Dipertahankan, Jangan Dirubah, Boleh Ditambah Ayat (SES)

Kompas 1Kompas 2Kompas 3—–Kompas 4Tempo 1—-Tempo 2Tempo 3 —-Tempo 4Tempo 5—-Inilah—-Warta Ekonomi

 

PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

Posted: November 19, 2012 in Uncategorized

PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial (social group) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Namun bukan berarti semua himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial. Untuk dikatakan kelompok sosial terdapat persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam kelompok social yang telah tersusun susunan masyarakatnya akan terjadinya sebuah perubahan dalam susunan tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Karena perubahan merupakan hal yang mutlak terjadi dimanapun tempatnya.

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas, ia dapat menyangkut “struktur sosial” atau “pola nilai dan norma” serta “pran”. Dengan demikina, istilah yang lebih lengkap mestinya adalah “perubahan sosial-kebudayaan” karena memang antara manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan itu sendiri.

Cara yang paling sederhana untuk mengerti perubahan sosial (masyarakat) dan kebudayaan itu, adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, bahkan jika ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai perubahan mayarakat dan kebudayaan itu, maka suatu hal yang paling baik dilakukan adalah mencoba mengungkap semua kejadian yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya: ke “arah” mana perubahan dalam masyarakat itu “bergerak” (direction of change)”, yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi boleh pula bergerak kepada suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau.

Kebanyakan definisi membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Wilbert Moore misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan penting dari stuktur sosial” dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perubahan social dalam suatu kajian untuk melihat dan mempelajari tingkah laku masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan

  1. 1.      Definisi Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Proses perubahan sosial biasa tediri dari tiga tahap:

1.      Invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan

2.      Difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial.

3.      Konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat.

Dalam menghadapi perubahan sosial budaya tentu masalah utama yang perlu diselesaikan ialah pembatasan pengertian atau definisi perubahan sosial (dan  Wilbert E. Maore, Order and Change, Essay in Comparative Sosiology, New York, John Wiley & Sons, 1967 : 3. perubahan kebudayaan) itu sendiri. Ahli-ahli sosiologi dan antropologi telah banyak membicarakannya.

Menurut Max Weber dalam Berger (2004), bahwa, tindakan sosial atau aksi sosial (social action) tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh pelaku. Tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi empat macam tindakan menurut motifnya: (1) tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu, (2) tindakan berdasar atas adanya satu nilai tertentu, (3) tindakan emosional, serta (4) tindakan yang didasarkan pada adat kebiasaan (tradisi).

Anonim dalam Media Intelektual (2008) mengungkapkan bahwa, aksi sosial adalah aksi yang langsung menyangkut kepentingan sosial dan langsung datangnya dari masyarakat atau suatu organisasi, seperti aksi menuntut kenaikan upah atau gaji, menuntut perbaikan gizi dan kesehatan, dan lain-lain. Aksi sosial adalah aksi yang ringan syarat-syarat yang diperlukannya dibandingkan dengan aksi politik, maka aksi sosial lebih mudah digerakkan daripada aksi politik. Aksi sosial sangat penting bagi permulaan dan persiapan aksi politik. Dari aksi sosial, massa/demonstran bisa dibawa dan ditingkatkan ke aksi politik. Aksi sosial adalah alat untuk mendidik dan melatih keberanian rakyat. Keberanian itu dapat digunakan untuk: mengembangkan kekuatan aksi, menguji barisan aksi, mengukur kekuatan aksi dan kekuatan lawan serta untuk meningkatkan menjadi aksi politik. Selanjutnya Netting, Ketther dan McMurtry (2004) berpendapat bahwa, aksi sosial merupakan bagian dari pekerjaan sosial yang memiliki komitmen untuk menjadi agen atau sumber bagi mereka yang berjuang menghadapi beragam masalah untuk memerlukan berbagai kebutuhan hidup.

Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen perubahan, karena ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah. Konsepnya dikenal dengan model force-field yang diklasifikasi sebagai model power-based karena menekankan kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu: (1) Unfreezing, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk berubah, (2) Changing, merupakan langkah tindakan, baik memperkuat driving forces maupun memperlemah resistences, dan (3) Refreesing, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru (a new dynamic equilibrium). Pada dasarnya perilaku manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi, formalisasi dan stratifikasi jauh lebih erat hubungannya dengan perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam organisasi.

Lippit(1958)mencoba mengembangkan teori yang disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap yang harus dilalui dalam perubahan berencana. Terdapat lima tahap perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide dasar dari Lewin. Walaupun menyampaikan lima tahapan Tahap-tahap perubahan adalah sebagai berikut: (1) tahap inisiasi keinginan untuk berubah, (2) penyusunan perubahan pola relasi yang ada, (3) melaksanakan perubahan, (4) perumusan dan stabilisasi perubahan, dan (5) pencapaian kondisi akhir yang dicita-citakan.

Konsep pokok yang disampaikan oleh Lippit diturunkan dari Lewin tentang perubahan sosial dalam mekanisme interaksional. Perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change. Peran agen perubahanmenjadi sangat penting dalam memberikan kekuatan driving force.

Atkinson (1987) dan Brooten (1978), menyatakan definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Etzioni (1973) mengungkapkan bahwa, perkembangan masyarakat seringkali dianalogikan seperti halnya proses evolusi. suatu proses perubahan yang berlangsung sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penemuan ilmu biologi, yang memang telah berkembang dengan pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan sosial sebagai suatu bentuk “evolusi” antara lain Herbert Spencer dan August Comte. Keduanya memiliki pandangan tentang perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear menuju ke arah yang positif. Perubahan sosial menurut pandangan mereka berjalan lambat namun menuju suatu bentuk “kesempurnaan” masyarakat.

Menurut Spencer, suatu organisme akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan terjadi diferensiasi antar organ-organnya. Kesempurnaan organisme dicirikan oleh kompleksitas, differensiasi dan integrasi. Perkembangan masyarakat pada dasarnya berarti pertambahan diferensiasi dan integrasi, pembagian kerja dan perubahan dari keadaan homogen menjadi heterogen. Spencer berusaha meyakinkan bahwa masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara intern justru tidak stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara mereka sendiri. Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi dengan mantap akan terjadi suatu stabilitas menuju kehidupan yang damai. Masyarakat industri ditandai dengan meningkatnya perlindungan atas hak individu, berkurangnya kekuasaan pemerintah, berakhirnya peperangan antar negara, terhapusnya batas-batas negara dan terwujudnya masyarakat global.

Seperti halnya Spencer, pemikiran Comte sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam. Pemikiran Comte yang dikenal dengan aliran positivisme, memandang bahwa masyarakat harus menjalani berbagai tahap evolusi yang pada masing-masing tahap tersebut dihubungkan dengan pola pemikiran tertentu. Selanjutnya Comte menjelaskan bahwa setiap kemunculan tahap baru akan diawali dengan pertentangan antara pemikiran tradisional dan pemikiran yang berdifat progresif. Sebagaimana Spencer yang menggunakan analogi perkembangan mahkluk hidup, Comte menyatakan bahwa dengan adanya pembagian kerja, masyarakat akan menjadi semakin kompleks, terdeferiansi dan terspesialisasi.

Membahas tentang perubahan sosial, Comte membaginya dalam dua konsep yaitu social statics (bangunan struktural) dan social dynamics (dinamika struktural). Bangunan struktural merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada bangunan struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Kornblum (1988), berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan.

Moore (2000), perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990). Aksi sosial dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, karena perubahan sosial merupakan bentuk intervensi sosial yang memberi pengaruh kepada klien atau sistem klien yang tidak terlepas dari upaya melakukan perubahan berencana. Pemberian pengaruh sebagai bentuk intervensi berupaya menciptakan suatu kondisi atau perkembangan yang ditujukan kepada seorang klien atau sistem agar termotivasi untuk bersedia berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial.

Akhirnya dikutip definisi Selo Soemardjan yang akan dijadikan pegangan dalam pembicaraan selanjutnya. “Perubahan –perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penantar, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hal. 217 mempengaruhi sistem sosialnya, termasuka didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola per-kelakukan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat”. Definisi ini menekankan perubahan lembaga sosial, yang selanjutnya mempengaruhi segi-segi lain struktur masyarakat. Lembaga social ialah unsur yang mengatur pergaulan hidup untuk mencapai tata tertib melalui norma.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan. Sorokin (1957), berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).

  1. 2.      TEORI – TEORI PERUBAHAN SOSIAL

 

  • Pendekatan Teori-teori Klasik terhadap Perubahan Sosial

Dalam kelompok teori-teori perubahan sosial klasik telah dibahas empat pandangan dari tokoh-tokoh terkenal yakni August Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber.

August Comte menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolusi melalui suatu tahapan-tahapan perubahan dalam alam pemikiran manusia, yang oleh Comte disebut dengan evolusi intelektual. Tahapan-tahapan pemikiran tersebut mencakup tiga tahap, dimulai dari tahap Teologis Primitif, kedua; tahap Metafisik transisional, dan ketiga; tahap positif rasional. Setiap perubahan tahap pemikiran manusia tersebut mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat lainnya, dan secara keseluruhan juga mendorong perubahan sosial.

Karl Marx pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja.

Dilain pihak Emile Durkheim melihat perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, yang merubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik.

Sementara itu Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan Masyarakat Eropa yang sekian lama terbelenggu oleh nilai Katolikisme Ortodox, kemudian berkembang pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai Protestanisme yang dirasakan lebih rasional dan lebih sesuai dengan tuntutan kehidupan modem.

  • Pendekatan Teori-teori Modern Terhadap Perubahan Sosial

Dalam kelompok teori-teori modem tentang perubahan sosial, yang sangat sering didiskusikan di antaranya adalah pendekatan ekuilibrium, pendekatan modernisasi, dan pendekatan konflik.

Pendekatan ekuilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah sebagai akibat terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan (ekstern) sehingga memerlukan penyesuaian (adaptasi) dalam sistem sosial, seperti yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, maupun karena terjadinya ketidakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan Teori Kesenjangan Budaya (Cultural Lag) oleh William Ogburn.

Pendekatan modernisasi yang dipelopori oleh Wilbert More, Marion Levy, dan Neil Smelser, pada dasarnya merupakan pengembangan dari pikiranpikiran Talcott Parsons, dengan menitikberatkan pandangannya pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan dalam organisasi atau kelembagaan masyarakat.

Adapun pendekatan konflik yang dipelopori oleh R. Dahrendorf dan kawan-kawan, pada dasarnya berpendapat bahwa sumber perubahan sosial adalah adanya konflik yang intensif di antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda-beda (interestgroups). Mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama sehingga terjadilah konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan (statusquo), dengan kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan kondisi masyarakat

Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsurunsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut.

a.      Teori Evolusi (Evolution Theory )

Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Teori tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu unilinear theories of evolution, universal theories of evolution, dan multilined theories of evolution.

§  Unilinear Theories of Evolution

Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Pelopor teori ini antara lain Auguste Comte dan Herbert Spencer.

§  Universal Theories of Evolution

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen.

§  Multilined Theories of Evolution

Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahaptahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan.

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, ada beberapa kelemahan dari Teori Evolusi yang perlu mendapat perhatian, di antaranya adalah sebagai berikut.

a.      Data yang menunjang penentuan tahapan-tahapan dalam masyarakat menjadi sebuah rangkaian tahapan seringkali tidak cermat.

b.      Urut-urutan dalam tahap-tahap perkembangan tidak sepenuhnya tegas, karena ada beberapa kelompok masyarakat yang mampu melampaui tahapan tertentu dan langsung menuju pada tahap berikutnya, dengan kata lain melompati suatu tahapan. Sebaliknya, ada kelompok masyarakat yang justru berjalan mundur, tidak maju seperti yang diinginkan oleh teori ini.

c.      Pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial akan berakhir pada puncaknya, ketika masyarakat telah mencapai kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Pandangan seperti ini perlu ditinjau ulang, karena apabila perubahan memang merupakan sesuatu yang konstan, ini berarti bahwa setiap urutan tahapan perubahan akan mencapai titik akhir.

b.      Teori Konflik ( Conflict Theory )

Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat.

Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam Teori Konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.Secara lebih rinci, pandangan Teori Konflik lebih menitikberatkan pada hal berikut ini.

a. Setiap masyarakat terus-menerus berubah.

b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat.

c. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik.

d. Kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya.

 

c.      Teori Fungsionalis ( Functionalist Theory )

Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural lag (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau cultural lag .

Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah William Ogburn.

Secara lebih ringkas, pandangan Teori Fungsionalis adalah sebagai berikut.

a.      Setiap masyarakat relatif bersifat stabil.

b.      Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat.

c.      Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi.

d.      Kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama (konsensus) di kalangan anggota kelompok masyarakat.

d.      Teori Siklis ( Cyclical Theory )

Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.

Sementara itu, beberapa bentuk Teori Siklis adalah sebagai berikut.

§  Teori Oswald Spengler (1880-1936)

Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami empat tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pentahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses siklus ini memakan waktu sekitar seribu tahun.

Teori Pitirim A. Sorokin (1889-1968)

Sorokin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan sensasi.

ü  Kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.

ü  Kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal.

ü  Kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup.

e.      Teori Arnold Toynbee (1889-1975)

Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan kecuali peradaban Barat, yang dewasa ini beralih menuju ke tahap kepunahannya.

3.      HUBUNGAN ANTARA PERUBAHAN SOSIAL DAN

PERUBAHAN KEBUDAYAAN

 

Kebudayaan dan masyarakat dapat dibedakan secara toeri. Oleh karena itu, anda pun dapat menunjukkan suatu perubahan sebagai perubahan sosial ataupun sebagai perubahan kebudayaan. Akan tetapi, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, tidaklah mudah untuk menetukan letak garis pemisah antara perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan kebudayaan. Hal itu disebabkan tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Sebaliknya, tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak menjelma dalam suatu masyarakat. Walaupun secara teoritis dan analitis pengertian-pengertian tersebut dapat merumuskan, tetapi dalam kehidupan yang nyata, garis pemisah tersebut sukar untuk diperhatikan.

 

Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama, yaitu keduanya berkaitan dengan penerimaan cara-cara baru atau suatu penilaian dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini berarti garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari semakin sulit untuk ditegaskan.

 

Biasanya, antara kedua gejala tersebut dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab dan akibat. Akan tetapi, dapat pula terjadi perubahan kebudayaan tidak menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Misalnya, dalam perubahan model pakaian dan perubahan tari-tarian dapat menjadi tanpa mempengaruhi sistem sosial. Akan, tetapi suatu perubahan sosial akan selalu didahului oleh perubahan kebudayaan. Misalnya, lembaga keluarga, perkawinan, atau negara tidak akan mengalami perubahan apabila tidak ada perubahan yang fundamental dalam masyarakat.

 

Suatu perubahan sosial dalam bidang kehidupan tertentu juga tidak akan berhenti dalam suatu titik. Maksudnya, perubahan sosial akan diikuti oleh perubahan-perubahan sosial lainnya. Hal ini terjadi karena struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan bersifat jalin-menjalin. Misalnya, apabila suatu negara mengubah undang-undang dasarnya, akan terjadi banyak perubahan yang tidak memengaruhi bidang ekonomi, struktur kelas sosial, dan bidang-bidang lainnya yang saling berkaitan.

 

Menurut Kingsley Davis, Perubahan-perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan-perubahan kebudyaan. Kerubahan-perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian kebudayaan, termasuk di dalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan segala wujud budaya. Misalnya, Kingsley Davis mengemukakan perubahan kogat bahasa yang terjadi pada bahasa-bahasa orang Aria setelah terjadi terpisah dari induknya. Perubahan-perubahan tersebut tidak memngaruhi organisasi sosial dari masyarakat-masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Perubahan-perubahan tersebut lebih merupakan perubahan kebudayaan daripada perubahan sosial. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Sudah tentu, ada unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi perubahan dalam kebudayaan tidak perlu memengaruhi sistem sosial.

 

  1. 4.      BEBERAPA BENTUK PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

 

  • Perubahan Evolusi dan Perubahan Revolusi

Berdasarkan cepat lambatnya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua bentuk umum yaitu perubahan yang berlangsung cepat dan perubahan yang berlangsung lambat. Kedua bentuk

  • Perubahan evolusi

Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan.[5] Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.[1] Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.[1] Contoh, perubahan sosial dari masyarakat berburu menuju ke masyarakat meramu.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga teori yang mengupas tentang evolusi, yaitu[6]:

  • Unilinier Theories of Evolution: menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, dari yang sederhana menjadi kompleks dan sampai pada tahap yang sempurna.
  • Universal Theory of Evolution: menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu.
  • Multilined Theories of Evolution: menekankan pada penelitian terhadap tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya, penelitian pada pengaruh perubahan sistem pencaharian dari sistem berburu ke pertanian.
  • Perubahan revolusi

Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya.[7] Secara sosiologis perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga- lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Dalam revolusi, perubahan dapat terjadi dengan direncanakan atau tidak direncanakan, dimana sering kali diawali dengan ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan.

Revolusi tidak dapat terjadi di setiap situasi dan kondisi masyarakat. Secara sosiologi, suatu revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain adalah

  • Ada beberapa keinginan umum mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
  • Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.[1]
  • Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut, untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat, untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat.
  • Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut bersifat konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak. Misalnya perumusan sesuatu ideologi tersebut.
  • Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk memulai dengan gerakan revolusi. Apabila momentum (pemilihan waktu yang tepat) yang dipilih keliru, maka revolusi dapat gagal.

 

  • Perubahan direncanakan dan tidak direncanakan

 

  • Perubahan yang direncanakan

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.[1][8] Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, suatu perubahan yang direncanakan selalu di bawah pengendalian dan [pengawasan agent of change.[1] Secara umum, perubahan berencana dapat juga disebut perubahan dikehendaki. Misalnya, untuk mengurangi angka kematian]] anak-anak akibat polio, pemerintah mengadakan gerakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN)atau untuk mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk pemerintah mengadakan program keluarga berencana (KB).

  • Perubahan yang tidak direncanakan dan contoh

Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat.[1] Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat.[1] Oleh karenanya, perubahan yang tidak dikehendaki sangat sulit ditebak kapan akan terjadi.[1] Misalnya, kasus banjir bandang di Sinjai, Kalimantan Barat. Timbulnya banjir dikarenakan pembukaan lahan yang kurang memerhatikan kelestarian lingkungan.[1] Sebagai akibatnya, banyak perkampungan dan permukiman masyarakat terendam air yang mengharuskan para warganya mencari permukiman baru.

  • Perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil

Apa yang dimaksud dengan perubahan-perubahan tersebut dapat kamu ikuti penjabarannya berikut ini[1].

  • Perubahan berpengaruh besar

Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya per- ubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Sebagaimana tampak pada perubahan masyarakat agraris menjadi industrialisasi. Pada perubahan ini memberi pengaruh secara besar-besaran terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri dan mengakibatkan adanya perubahan mata pencaharian.

  • Perubahan berpengaruh kecil

Perubahan-perubahan berpengaruh kecil merupakan perubahan- perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat.[1] Contoh, perubahan mode pakaian dan mode rambut. Perubahan-perubahan tersebut tidak membawa pengaruh yang besar dalam masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan homolis.

5.      FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN  

Dewasa ini perubahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Mengapa masyarakat melakukan perubahan? Dapatkah kamu menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial? Soerjono Soekanto menyebutkan adanya faktor-faktor intern dan ekstern yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan.

a.      Faktor yang berasal dari dalam masyarakat ( internal )

§  Perubahan Penduduk

Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu bisa disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, namun juga bisa karena adanya perpindahan penduduk, baik transmigrasi maupun urbanisasi. Transmigrasi dan urbanisasi dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk daerah yang dituju, serta berkurangnya jumlah penduduk daerah yang ditinggalkan. Akibatnya terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, s Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk di suatu desa akan  menimbulkan perubahan di berbagai sektor kehidupan. Misal: Pertambahan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misal orang lantas mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi  hasil dan selanjutnya, yang sebelumnya tidak di kenal. Contoh lain adalah ketika penduduk suatu tempat terus bertambah akan mempengaruhi persediaan pangan di daerah tersebut. eperti munculnya berbagai profesi dan kelas sosial.

§  Penemuan-Penemuan Baru

Keinginan akan kualitas merupakan salah satu pendorong bagi terciptanya penemuan-penemuan baru. Keinginan untuk mempertinggi kualitas suatu karya merupakan pendorong untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan ciptaan baru. Dengan adanya temuan-temuan baru bisa mengakibatkan timbul pnemuan-penemuan baru lainnya. Penemuan baru ini dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan. Misal: penemuan radio akan memancarkan pengaruhnya ke berbagai arah dan menyebabkan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan pada masyarakat meliputi proses discovery, invention, dan inovasi.

1) Discovery, yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Unsur baru itu dapat berupa alat-alat baru ataupun ideide baru.

2) Invention,yaitu bentuk pengembangan dari suatu discovery, sehingga penemuan baru itu mendapatkan bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan. Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru ini dalam kehidupan nyata di masyarakat.

3) Inovasi atau proses pembaruan, yaitu proses panjang yang meliputi suatu penemuan unsur baru serta jalannya unsur baru dari diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai oleh sebagian besar warga masyarakat.

Suatu penemuan baru, baik kebudayaan rohaniah (imaterial) maupun jasmaniah (material) mempunyai pengaruh bermacam-macam. Biasanya pengaruh itu mempunyai pola sebagai berikut.

b.      Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang tertentu, namun akibatnya memancar ke bidang lainnya. Contohnya penemuan handphone yang menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, dan lain-lain.

c.      Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan yang menjalar dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Contohnya penemuan internet yang membawa akibat pada perubahan terhadap pengetahuan, pola pikir, dan tindakan masyarakat.

d.      Beberapa jenis penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. Contohnya penemuan internet, e-mail, televisi, dan radio menyebabkan perubahan pada bidang informasi dan komunikasi.

§  Pertentangan

Pertentangan ( Conflict )Masyarakat mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan – pertentangan mengkin terjadi antara individu dengan kelompok atau prantara kelompok denagn kelompok.

Contoh : Pada masyarakat batak dengan system kekeluargaan Patrilinear murni terdapat adat istiadat bahwa apabila suami meninggal, keturunannya berada di bawah kekuasaan keluarga almarhum. Dengan terjadinya proses indifidualisasi terutama pada orang – orang batak yang pergi merantau, kemudian terjadi penyimpangan. Anak – anak tetap tinggal pada ibunya walaupun hubungan antara si Ibu dengan keluarga Alharhum suaminya telah putus karena meninggalnya suami kedaan tersebut membawa perubahan besar pada peranan keluarga batih dan pada kedudukan wanita, yang selama ini dianggap tidak mempunyai hak apa – apa apabila dibandingkan dengan laki – laki.

§  Terjadinya Pembrontakan atau Refolusi

Terjadinya pemberontakan atau revolusi pada suatu negara mampu menimbulkan perubahan sosial yang cukup besar. Misal: revolusi di Rusia enyulut perubahan-perubahan besar di negara tersebut. Negara yang sebelumnya menganut  bentuk kerajaan absolut berubah menjadi diktator proletariat yang dilandaskan pada doktrin Marxis. Segenap lembaga masyarakat akhirnya mengalami perubahan karena hal itu.

2.      Faktor yang Berasal dari Luar Masyarakat(eksternal)

Ketika ada sebab yang berasal dari dalam masyarakat, maka ada sebab yang berasal dari luar masyarakat, yaitu antara lain:

Sebab-sebab yang Berasal dari Lingkungan Alam fisik yang Ada di Sekitar Manusia

Terjadinya bencana alam menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah-daerah tersebut terpakasa harus meninggalkan daerahnya yang terkena bencana alam tersebut. Apabila masyarakat tersebut menempati tempat tinggal yang baru, maka mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru tersebut. Kemungkinan hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan.

  • Peperangan

Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan karena biasanya negara yang menang akan memaksa kebudayaannya pada negara yang kalah. Selain itu ketika terjadi peperangan akan timbul kemungkinan masuknya unsur budaya asing kedalam negara tersebut.

  • Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Hubungan yang di lakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya,masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya,tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat lainnya, seperti akulturasi.

Di dalam pertemuan dua kebudayaan tidak selalu akan terjadi proses saling mempengaruhi. Kadangkala pertemuan dua kebudayaan yang seimbang akan saling menolak.

Contoh : Surakarta dan yogyakarta pertemuan kedua kebudayaan dengan pertentangan fisik kemudian dilanjutkan dengan pertentangan dalam segi-segi kehidupan lain. Corak pakaian, tari-tarian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda padahal berasal dari sumber dan dasar yang sama.

6.      FAKTOR PENGHAMBAT PERUBAHAN SOSIAL

Dalam dinamika masyarakat, selain terdapat faktor-faktor yang dapat mendorong bagi berlangsungnya proses perubahan sosial, juga terdapat faktor-faktor yang dapat menghalangi atau menghambatnya. Adapun faktor-faktor yang diperkirakan dapat menghambat atau menghalangi bagi terjadinya proses perubahan sosial tersebut antara lain:

§  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat

Salah satu aspek pendorong terjadinya perubahan sosial budaya adalah majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Majunya perkembangan iptek menjadi indikator pula majunya taraf perkembangan budaya suatu masyarakat. Sementara maju dan tingginya taraf peradaban suatu masyarakat menyebabkan masyarakat tersebut akan cepat atau mudah mengadakan adaptasi (penyesuaian) terhadap munculnya perubahan-perubahan yang datang dari luar masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila di dalam suatu masyarakat terjadi hal yang sebaliknya, yakni mengalami kelambanan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, maka akan menyebabkan terhambatnya laju perubahan-perubahan sosial budaya pada masyarakat yang bersangkutan.

§  Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain

Adanya kehidupan masyarakat yang tertutup, hingga menyebabkan setiap warganya sulit untuk melakukan kontak atau hubungan dengan masyarakat lain, menyebabkan warga masyarakat tersebut terasing dari dunia luar. Akibatnya, bahwa masyarakat tersebut tidak dapat mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain di luarnya. Jika hal tersebut tetap berlangsung, atau bahkan tidak sepanjang masa maka akan menyebabkan kemunduran bagi masyarakat yang bersangkutan, sebab mereka tidak memperoleh masukan-masukan misalnya saja pengalaman dari kebudayaan lain, yang dapat memperkaya bagi kebudayaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, faktor ketertutupan atau kurangnya hubungan dengan masyarakat atau kebudayaan lain, menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat atau menghalangi bagi proses perubahan sosial dan budaya di dalam masyarakat.

§  Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan

Adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat akan terjadinya kegoyahan seandainya terjadi integrasi di antara berbagai unsur-unsur kebudayaan, juga menjadi salah satu faktor lain terhambatnya suatu proses perubahan sosial budaya. Memang harus diakui bahwa tidak mungkin suatu proses integrasi di antara unsur-unsur kebudayaan itu akan berlangsung secara damai dan sempurna, sebab biasanya unsur-unsur dari luar dapat menggoyahkan proses integrasi tersebut, serta dapat menyebabkan pula terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat.

§  Adat dan kebiasaan

Setiap masyarakat di manapun tempatnya, pasti memiliki adat serta kebiasaan tertentu yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh anggotamasyarakat. Adat dan kebiasaan adalah seperangkat norma-norma (aturan tidak tertulis) yang berfungsi sebagai pedo-man bertingkah laku bagi seluruh anggota masyarakat. Adat biasanya berisi pola-pola perilaku yang telah diyakini dan diterima oleh masyarakat secara turun-temurun, bersifat kekal (abadi), dan oleh karena itu harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, serta bersifat mengikat. Artinya, apabila ada sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan aturan adat maka akan mendapat sanksi yang berat baik sanksi moral maupun sosial dari masyarakat. Sedangkan kebiasaan adalah perbuatan yang pantas dikerjakan maka diterima oleh masyarakat. Karena pantas dikerjakan dan telah diterima oleh masyarakat, maka kebiasaan menjadi perilaku yang diulang-ulang dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya (secara turun-temurun) sehingga menjadi semacam aturan (norma) yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Meskipun tidak sekuat adat, norma kebiasaan juga memiliki daya pengikat tertentu yang dapat menyebabkan setiap anggota berperilaku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dibayangkan bahwa apabila dalam masyarakat tersebut muncul nilai (budaya) serta kebiasaan-kebiasaan baru yang akan menggeser kebiasaan-kebiasaan lama, apalagi sampai menggeser adat kebiasaan yang selama ini telah menjadi pedoman serta aturan yang dipegang teguh secara turun-temurun, maka nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru tersebut akan ditentang, atau bahkan ditolaknya. Misalnya nilai-nilai baru di masyarakat yang mengatakan bahwa upacara hajatan dapat dilaksanakan kapan saja, karena pada hakikatnya semua hari dan bulan itu baik sekalipun dilaksanakan di bulan Suro (Muharram). Sedangkan di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa ada semacam keyakinan yang telah dipegang teguh karena telah menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun, ialah bahwa menyelenggarakan acara hajatan di bulan Suro adalah suatu pantangan (dilarang), sebab jika dilaksanakan akan mendatangkan mara bahaya (bencana), khususnya bagi mereka yang tetap menyelenggarakannya. Dengan demikian, di kalangan masyarakat Jawa yang percaya serta memegang secara teguh tradisi serta adat kebiasaan semacam itu, tentu akan mengalami kesulitan untuk bisa merubah keyakinan yang telah mendarah daging itu, meskipun dari luar angin perubahan telah bertiup dengan kencangnya.

§  Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat (vested interests)

Dalam setiap organisasi sosial yang mengenal sistem berlapis-lapisan, pasti akan ada sekelompok orang-orang yang menikmati kedudukan dalam suatu proses perubahan. Pada masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, misalnya saja dari otoritarianisme ke sistem demokrasi biasanya terdapat segolongan orang-orang yang merasa dirinya berjasa atas terjadinya perubahan-perubahan. Pada segolongan masyarakat yang berjasa itu biasanya akan selalu mengidentifikasikan diri dengan usaha serta jasa-jasanya tersebut, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk melepaskan kedudukan yang baru diperolehnya itu dalam suatu proses perubahan. Hal inilah yang juga dirasa menjadi salah satu faktor penghalang berikutnya bagi jalannya suatu proses perubahan.

§  Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap tertutup

Adanya sikap semacam itu, misalnya dapat saja dialami oleh suatu masyarakat (bangsa) yang pada masa lalunya pernah mengalami pengalaman pahit selama berinteraksi dengan masyarakat (bangsa) lainnya di dunia. Sebut saja misalnya pada masyarakat-masyarakat yang dahulunya pernah mengalami proses penjajahan oleh bangsa lain, seperti bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika oleh penjajahan bangsa Barat. Mereka tidak akan melupakan begitu saja atas berbagai pengalaman pahit yang pernah diterimanya pada masa lalu, dan hal tersebut ternyata berdampak pada munculnya kecurigaan di kalangan bangsa-bangsa yang pernah dijajah itu terhadap sesuatu atau apa-apa yang datang dari barat. Selanjutnya, karena secara kebetulan unsur-unsur baru yang masuk itu juga kebanyakan berasal dari negara-negara barat, maka prasangka-prasangka (negatif) juga tetap ada, terutama akibat rasa kekawatiran mereka akan munculnya penjajahan kembali yang masuk melalui unsur-unsur budaya tersebut. Dengan demikian munculnya prasangka serta adanya sikap menolak terhadap kebudayaan asing juga akan menjadi salah satu faktor penghambat lain bagi jalannya proses perubahan sosial budaya suatu masyarakat.

§  Nilai bahwa hidup ini buruk dan tidak mungkin dapat diperbaiki

Di kalangan masyarakat terdapat kepercayaan bahwa hidup di dunia itu tidak perlu ngoyo (terlalu berambisi) sebab baik buruknya suatu kehidupan (nasib/takdir) itu sudah ada yang mengatur, oleh karena itu harus dijalaninya secara wajar. Sementara jika manusia diberikan kehidupan yang jelek, maka harus diterimanya pula apa adanya (nrimo ing pandum) serta dengan penuh kepasrahan karena memang nasib yang harus diterimanya demikian. Dengan demikian manusia tidak perlu repot-repot berusaha, apalagi sampai ngoyo, karena tidak ada gunanya sebab hasilnya pasti akan jelek, sebab sudah ditakdirkan jelek. Adanya keyakinan dari masyarakat untuk selalu menerima setiap nasib yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan penuh kepasrahan, termasuk bila harus menerima nasib (takdir) buruk, menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi bersifat pesimistis dan statis, atau bahkan fatalistik. Adanya pemahaman yang keliru tentang nasib manusia itulah, sehingga di dalam masyarakat tidak muncul dinamisasi, yang berarti tidak ada perubahan, atau jika ada perubahan maka hal tersebut akan berjalan secara lambat.

§  Hambatan yang bersifat ideologis

Adanya faktor penghambat yang bersifat ideologis, karena biasanya setiap usaha mengadakan perubahan-perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah, akan diartikan sebagai suatu usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang merupakan dasar bagi terciptanya integrasi dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu faktor-faktor yang bersifat ideologis akan tetap menjadi perintang bagi jalannya perubahan-perubahan.

§  Sikap masyarakat yang sangat tradisional

Apabila di dalam masyarakat muncul suatu sikap mengagung-agungkan akan tradisi masa lampau serta menganggap bahwa tradisi tersebut secara mutlak tak dapat dirubah, maka sudah dapat dipastikan bahwa pada masya-rakat tersebut akan mengalami hambatan-hambatan dalam proses perubahan sosial budayanya. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah lagi apabila golongan yang berkuasa dalam masyarakat juga berasal dari golongan yang bersifat konservatif, yakni suatu golongan yang notabenenya adalah penentang atau anti terhadap perubahan-perubahan.

Selain yang sudah disebutkan di atas, dilihat dari segi intern (dari dalam masyarakat yang mengalami perubahan), terjadinya proses perubahan sosial juga dapat terhambat oleh karena adanya faktor-faktor sebagai berikut:

  • Adanya sikap masyarakat yang ragu-ragu, bahkan curiga terhadap sesuatu yang baru yang dianggap dapat berdampak negatif.
  • Adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menyukai dan mempertahankan sesuatu hal yang lama.
  • Kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat terhadap sesuatu yang baru.

Penemuan baru dalam hal kebudayaan rohaniah (ideologi, kepercayaan, sistem hukum, dan sebagainya) berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan, adat istiadat, maupun pola perilaku sosial. Contohnya pemahaman dan kesadaran akan nasionalisme oleh orangorang Indonesia yang belajar di luar negeri pada awal abad ke-20, mendorong lahirnya gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaan politik dan lembagalembaga sosial baru yang bersifat nasional.

  1. 7.      PROSES-PROSES PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

Didalam proses perubahan sosial dan kebudayaan melalui beberapa tahap tahap yang harus dilalui seperti berikut:

  1. a.      Penyesuaian Masyarakat terhadap perubahan

Keserasian atau harmoni dalam masyarakat (sosial equilibrium) merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan suatu lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian, individu secara psikologis merasakan akan adanya ketentraman karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai(Soerjono Soekanto,2006: 289).

  1. b.      Saluran-saluran Perubahan Sosial dan Kebudayaan

Saluran saluran perubahansosial dan kebudayaan (averue or chanel of change) merupakan saluran-saluran yang dilaluioleh suatu proses perubahan. Umumnya saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi titik tolak, tergantung pada cultural focus masyarakat pada suatu masa tertentu.

  1. c.      . Disorganisasi (disintegrasi) dan Reorganisasi (reintegrasi)

Sebelum kita mengetehahui arti kedua kata tersebut kita artikan apakah itu organisasi? Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian pengertian dari disorganisasi dan reorganisasi yaitu:

  • Disorganisasi adalah proses berpudarnya norma norma dan nilai dalam masyarakat dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan.
  • Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga(institusionalized) dalam diri warga. Berhasil tidaknya proses pelembagaan tersebut dalam masyarakat.

 

  1. 8.      ARAH PERUBAHAN (DIRECTORY OF CHANGE)

Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui kearah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Hal yang jelas adalah perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor itu mungkin perubahan itu bergerak pada suatu bentuk yang sama sekali baru, mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada didalam waktu yang lampau. Usaha-usaha masyarakat Indonesia yang bergerak ke arah modernisasi dalam pemerintahan, angkatan bersenjata, pendidikan, dan industrialisasi yang disertai usaha untuk menemukan kembali kepribadian Indonesia merupakan contoh kedua arah yang berlangsung pada waktu yang sama dalam masyarakat kita(Soerjono Soekanto,2006: 300). Contohnya

Dulu sebelum orang belanda datang ke indonesia masyarakat indonesia sudah mengenal pendidikan agama melaui padepokan-padepokan atau pondok untuk belajar agama. Namun setelah Belanda datang sistem pendidikan sekuler pun mulai ada di Indonesia yaitu memisahkan antara agama dan ilmu. Namun seiring perkembangan zaman kini banyak perubahan yang terjadi yaitu banyak berdirinya sekolah-sekolah madrasah yang menyatukan kembali antara ilmu dan agama.

  1. 9.      MODERNISASI

Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas. Kadang-kadang batas-batasnya tak dapat secara mutlak. Namun pada dasarnya modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam artian teknoplogis serta organisasi sosial Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Pengertian modernisasi berdasar pendapat para ahli adalah sebagai berikut.

Widjojo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis.

Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. (dalam buku Sosiologi: suatu pengantar)

ke arah pola-pola ekonomis dan menjadi ciri negara barat yang stabil.

Syarat-syarat modernisasi yaitu:

ü  Cara berfikir ilmiah

ü  Sistem administrasi negara yang baik

ü  Adanya sistem pengumpulan data yang terbaik dan teratur

ü  Penciptaan iklim favorable (menyenangkan, menguntungkan) dari masyarakat

ü  Tingkat organisasi yang tinggi

ü  Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan social (social planing)

Teori Wilbert E Moore yang menyebutkan modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri Negara barat yang stabil. Sementara menurut J W School, modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya.

§  Syarat Modernisasi

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sebuah modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut :

  • Cara berpikir yang ilmiah yang berlembaga dalam kelas penguasa ataupun masyarakat.
  • Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi.
  • Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu.
  • Penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa.
  • Tingkat organisasi yang tinggi yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan
  • Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial.

Perbedaan Modernisasi dan Westernisasi

Modernisasi

Westernisasi

Mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara

Mutlak sebagai suatu pembaratan

Tidak mengenyampingka nilai-nilai agama

Mempertentangkan budaya barat dengan budaya setempat

Tidak mutlak sebagai

 westernisasi

Modernisasi munculnya di Barat sehingga cara westernisasi merupakan satu-satunya cara untuk mencapainya

Proses perkembangannya lebih bersifat umum

 

§  Dampak Positif

Dampak positif teknologi modernisasi adalah sebagai berikut.

  1. Perubahan Tata Nilai dan Sikap

Adanya modernisasi dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional.

  1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang membentuk masa modernisasi yang terus kian berkembang dan maju di waktu sekarang ini.

  1. Tingkat Kehidupan yang lebih Baik

Dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah maju menjadikan nilai dalam memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, dan juga merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini juga dipengaruhi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu perkembangan modernisasi.

·         Dampak Negatif

Dampak negatif teknologi modernisasi adalah sebagai berikut.

  1. Pola Hidup Konsumtif

Perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan semakin pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk menkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing – masing.

  1. Sikap Individualistik

Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial.

  1. Gaya Hidup Kebarat-baratan

Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.

  1. Kesenjangan Sosial

Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. Dengan kata lain individu yang dapat terus mengikuti perkembangan jaman memiliki kesenjangan tersendiri terhadap individu yang tidak dapat mengikuti suatu proses modernisasi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara individu satu dengan lainnya, yang bisa disangkutkan sebagai sikap individualistik.

  1. Kriminalitas

Kriminalitas sering terjadi di kota-kota besar karena menipisnya rasa kekeluargaan, sikap yang individualisme, adanya tingkat persaingan yang tinggi dan pola hidup yang konsumtif.

§  Modernisasi di Indonesia

Negara Indonesia sekarang ini sudah mencapai tahap pemikiran yang sangat modern, Indonesia sendiri sudah mampu menciptakan alat-alat teknologi yang praktis dan efisien seperti layaknya yang ada di kehidupan sehari – hari seperti Televisi, telepon genggam, komputer, laptop, dan lainnya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang digunakan pun memiliki kajian – kajian penting dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi yang membuat Indonesia lebih modern.

Karena sumber daya inilah pihak Indonesia bekerja sama dengan Negara lain dan saling melengkapi kebutuhan antara satu dengan Negara lainnya. Sehingga menciptakan kemajuan yang ada pada Indonesia dari sisi modernisasi maupun teknologinya. Indonesia sedang berada dalam masa-masa transisi dan penyesuaian di mana modernisasi dan globalisasi kian kuat masuk secara bertahap ke dalam Indonesia. Bukan hanya itu modernisasi juga sangat terpengaruh dengan majunya teknologi – teknologi yang ada pada Negara Indonesia sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Horton, Hunt, 1992.Sosiologi 2, Erlangga, Jakarta
  2. Soekanto. S, 1990.Sosiologi Suatu Pengantar, Gatindo, Jakarta

Johnson, P.D, 1988.Teori Sosiologi Klasik dan Modern I, Gramedia, Jakarta

Anonim. 2009. Perubahan Sosial. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_sosiologi_dan_ilmu_sosial_dasar/bab7_perubahan_sosial.pdf [29 September 2009]

Crayonpedia. 2009. Perubahan social dalam masyarakat. http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_5._PERUBAHAN_SOSIAL_DALAM_MASYARAKAT [29 September 2009]

——-. 2009. Faktor Internal dan Faktor Eksternal. http://www.crayonpedia.org/mw/Faktor-Faktor_Penyebab_Perubahan_Sosial._Faktor%E2%80%93Faktor_Internal._Faktor-Faktor_Eksternal_9.1 [29 September 2009]

——-. 2009. Faktor Penghambat Perubahan Sosial. http://www.crayonpedia.org/mw/Faktor-Faktor_Penghambat_Perubahan_Sosial_Budaya_9.1 [29 September 2009]

——-. 2009. Faktor Pendorong Perubahan Sosial. http://www.crayonpedia.org/mw/Faktor-Faktor_Pendorong_Perubahan_Sosial_Masyarakat_9.1 [29 September 2009]

——-. 2009. Contoh Perilaku Masyarakat Sebagai Akibat Adanya Perubahan Sosial Budaya. http://www.crayonpedia.org/mw/Contoh_Perilaku_Masyarakat_Sebagai_Akibat_Adanya_Perubahan_Sosial_Budaya_9.1 [29 September 2009]

      

 

PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial (social group) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Namun bukan berarti semua himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial. Untuk dikatakan kelompok sosial terdapat persyaratan-persyaratan tertentu. Dalam kelompok social yang telah tersusun susunan masyarakatnya akan terjadinya sebuah perubahan dalam susunan tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Karena perubahan merupakan hal yang mutlak terjadi dimanapun tempatnya.

Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas, ia dapat menyangkut “struktur sosial” atau “pola nilai dan norma” serta “pran”. Dengan demikina, istilah yang lebih lengkap mestinya adalah “perubahan sosial-kebudayaan” karena memang antara manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan itu sendiri.

Cara yang paling sederhana untuk mengerti perubahan sosial (masyarakat) dan kebudayaan itu, adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, bahkan jika ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai perubahan mayarakat dan kebudayaan itu, maka suatu hal yang paling baik dilakukan adalah mencoba mengungkap semua kejadian yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya: ke “arah” mana perubahan dalam masyarakat itu “bergerak” (direction of change)”, yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang baru sama sekali, akan tetapi boleh pula bergerak kepada suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau.

Kebanyakan definisi membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Wilbert Moore misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan penting dari stuktur sosial” dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perubahan social dalam suatu kajian untuk melihat dan mempelajari tingkah laku masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan

  1. 1.      Definisi Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat masuknya ide-ide pembaruan yang diadopsi oleh para anggota sistem sosial yang bersangkutan. Proses perubahan sosial biasa tediri dari tiga tahap:

1.      Invensi, yakni proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan

2.      Difusi, yakni proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial.

3.      Konsekuensi, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat.

Dalam menghadapi perubahan sosial budaya tentu masalah utama yang perlu diselesaikan ialah pembatasan pengertian atau definisi perubahan sosial (dan  Wilbert E. Maore, Order and Change, Essay in Comparative Sosiology, New York, John Wiley & Sons, 1967 : 3. perubahan kebudayaan) itu sendiri. Ahli-ahli sosiologi dan antropologi telah banyak membicarakannya.

Menurut Max Weber dalam Berger (2004), bahwa, tindakan sosial atau aksi sosial (social action) tidak bisa dipisahkan dari proses berpikir rasional dan tujuan yang akan dicapai oleh pelaku. Tindakan sosial dapat dipisahkan menjadi empat macam tindakan menurut motifnya: (1) tindakan untuk mencapai satu tujuan tertentu, (2) tindakan berdasar atas adanya satu nilai tertentu, (3) tindakan emosional, serta (4) tindakan yang didasarkan pada adat kebiasaan (tradisi).

Anonim dalam Media Intelektual (2008) mengungkapkan bahwa, aksi sosial adalah aksi yang langsung menyangkut kepentingan sosial dan langsung datangnya dari masyarakat atau suatu organisasi, seperti aksi menuntut kenaikan upah atau gaji, menuntut perbaikan gizi dan kesehatan, dan lain-lain. Aksi sosial adalah aksi yang ringan syarat-syarat yang diperlukannya dibandingkan dengan aksi politik, maka aksi sosial lebih mudah digerakkan daripada aksi politik. Aksi sosial sangat penting bagi permulaan dan persiapan aksi politik. Dari aksi sosial, massa/demonstran bisa dibawa dan ditingkatkan ke aksi politik. Aksi sosial adalah alat untuk mendidik dan melatih keberanian rakyat. Keberanian itu dapat digunakan untuk: mengembangkan kekuatan aksi, menguji barisan aksi, mengukur kekuatan aksi dan kekuatan lawan serta untuk meningkatkan menjadi aksi politik. Selanjutnya Netting, Ketther dan McMurtry (2004) berpendapat bahwa, aksi sosial merupakan bagian dari pekerjaan sosial yang memiliki komitmen untuk menjadi agen atau sumber bagi mereka yang berjuang menghadapi beragam masalah untuk memerlukan berbagai kebutuhan hidup.

Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial. Kurt Lewin dikenal sebagai bapak manajemen perubahan, karena ia dianggap sebagai orang pertama dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah. Konsepnya dikenal dengan model force-field yang diklasifikasi sebagai model power-based karena menekankan kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu: (1) Unfreezing, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk berubah, (2) Changing, merupakan langkah tindakan, baik memperkuat driving forces maupun memperlemah resistences, dan (3) Refreesing, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru (a new dynamic equilibrium). Pada dasarnya perilaku manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat struktur tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian individu yang melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi, formalisasi dan stratifikasi jauh lebih erat hubungannya dengan perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di dalam organisasi.

Lippit(1958)mencoba mengembangkan teori yang disampaikan oleh Lewin dan menjabarkannya dalam tahap-tahap yang harus dilalui dalam perubahan berencana. Terdapat lima tahap perubahan yang disampaikan olehnya, tiga tahap merupakan ide dasar dari Lewin. Walaupun menyampaikan lima tahapan Tahap-tahap perubahan adalah sebagai berikut: (1) tahap inisiasi keinginan untuk berubah, (2) penyusunan perubahan pola relasi yang ada, (3) melaksanakan perubahan, (4) perumusan dan stabilisasi perubahan, dan (5) pencapaian kondisi akhir yang dicita-citakan.

Konsep pokok yang disampaikan oleh Lippit diturunkan dari Lewin tentang perubahan sosial dalam mekanisme interaksional. Perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving forces dan melemahkan resistences to change. Peran agen perubahanmenjadi sangat penting dalam memberikan kekuatan driving force.

Atkinson (1987) dan Brooten (1978), menyatakan definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Etzioni (1973) mengungkapkan bahwa, perkembangan masyarakat seringkali dianalogikan seperti halnya proses evolusi. suatu proses perubahan yang berlangsung sangat lambat. Pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh hasil-hasil penemuan ilmu biologi, yang memang telah berkembang dengan pesatnya. Peletak dasar pemikiran perubahan sosial sebagai suatu bentuk “evolusi” antara lain Herbert Spencer dan August Comte. Keduanya memiliki pandangan tentang perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dalam bentuk perkembangan yang linear menuju ke arah yang positif. Perubahan sosial menurut pandangan mereka berjalan lambat namun menuju suatu bentuk “kesempurnaan” masyarakat.

Menurut Spencer, suatu organisme akan bertambah sempurna apabila bertambah kompleks dan terjadi diferensiasi antar organ-organnya. Kesempurnaan organisme dicirikan oleh kompleksitas, differensiasi dan integrasi. Perkembangan masyarakat pada dasarnya berarti pertambahan diferensiasi dan integrasi, pembagian kerja dan perubahan dari keadaan homogen menjadi heterogen. Spencer berusaha meyakinkan bahwa masyarakat tanpa diferensiasi pada tahap pra industri secara intern justru tidak stabil yang disebabkan oleh pertentangan di antara mereka sendiri. Pada masyarakat industri yang telah terdiferensiasi dengan mantap akan terjadi suatu stabilitas menuju kehidupan yang damai. Masyarakat industri ditandai dengan meningkatnya perlindungan atas hak individu, berkurangnya kekuasaan pemerintah, berakhirnya peperangan antar negara, terhapusnya batas-batas negara dan terwujudnya masyarakat global.

Seperti halnya Spencer, pemikiran Comte sangat dipengaruhi oleh pemikiran ilmu alam. Pemikiran Comte yang dikenal dengan aliran positivisme, memandang bahwa masyarakat harus menjalani berbagai tahap evolusi yang pada masing-masing tahap tersebut dihubungkan dengan pola pemikiran tertentu. Selanjutnya Comte menjelaskan bahwa setiap kemunculan tahap baru akan diawali dengan pertentangan antara pemikiran tradisional dan pemikiran yang berdifat progresif. Sebagaimana Spencer yang menggunakan analogi perkembangan mahkluk hidup, Comte menyatakan bahwa dengan adanya pembagian kerja, masyarakat akan menjadi semakin kompleks, terdeferiansi dan terspesialisasi.

Membahas tentang perubahan sosial, Comte membaginya dalam dua konsep yaitu social statics (bangunan struktural) dan social dynamics (dinamika struktural). Bangunan struktural merupakan struktur yang berlaku pada suatu masa tertentu. Bahasan utamanya mengenai struktur sosial yang ada di masyarakat yang melandasi dan menunjang kestabilan masyarakat. Sedangkan dinamika struktural merupakan hal-hal yang berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Perubahan pada bangunan struktural maupun dinamika struktural merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Kornblum (1988), berusaha memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial. Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial. Penekannya adalah pada pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan.

Moore (2000), perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990). Aksi sosial dapat berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat, karena perubahan sosial merupakan bentuk intervensi sosial yang memberi pengaruh kepada klien atau sistem klien yang tidak terlepas dari upaya melakukan perubahan berencana. Pemberian pengaruh sebagai bentuk intervensi berupaya menciptakan suatu kondisi atau perkembangan yang ditujukan kepada seorang klien atau sistem agar termotivasi untuk bersedia berpartisipasi dalam usaha perubahan sosial.

Akhirnya dikutip definisi Selo Soemardjan yang akan dijadikan pegangan dalam pembicaraan selanjutnya. “Perubahan –perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang  Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Penantar, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hal. 217 mempengaruhi sistem sosialnya, termasuka didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola per-kelakukan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat”. Definisi ini menekankan perubahan lembaga sosial, yang selanjutnya mempengaruhi segi-segi lain struktur masyarakat. Lembaga social ialah unsur yang mengatur pergaulan hidup untuk mencapai tata tertib melalui norma.

Definisi lain dari perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Tekanan pada definisi tersebut adalah pada lembaga masyarakat sebagai himpunan kelompok manusia dimana perubahan mempengaruhi struktur masyarakat lainnya (Soekanto, 1990). Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat seperti misalnya perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis dan kebudayaan. Sorokin (1957), berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan suatu kecenderungan yang tertentu dan tetap dalam perubahan sosial tidak akan berhasil baik.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya. Perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian, yang meliputi kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Akan tetapi perubahan tersebut tidak mempengaruhi organisasi sosial masyarakatnya. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas dibandingkan perubahan sosial. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan kedua jenis perubahan perubahan tersebut sangat sulit untuk dipisahkan (Soekanto, 1990).

  1. 2.      TEORI – TEORI PERUBAHAN SOSIAL

 

  • Pendekatan Teori-teori Klasik terhadap Perubahan Sosial

Dalam kelompok teori-teori perubahan sosial klasik telah dibahas empat pandangan dari tokoh-tokoh terkenal yakni August Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber.

August Comte menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolusi melalui suatu tahapan-tahapan perubahan dalam alam pemikiran manusia, yang oleh Comte disebut dengan evolusi intelektual. Tahapan-tahapan pemikiran tersebut mencakup tiga tahap, dimulai dari tahap Teologis Primitif, kedua; tahap Metafisik transisional, dan ketiga; tahap positif rasional. Setiap perubahan tahap pemikiran manusia tersebut mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat lainnya, dan secara keseluruhan juga mendorong perubahan sosial.

Karl Marx pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja.

Dilain pihak Emile Durkheim melihat perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, yang merubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik.

Sementara itu Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan Masyarakat Eropa yang sekian lama terbelenggu oleh nilai Katolikisme Ortodox, kemudian berkembang pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai Protestanisme yang dirasakan lebih rasional dan lebih sesuai dengan tuntutan kehidupan modem.

  • Pendekatan Teori-teori Modern Terhadap Perubahan Sosial

Dalam kelompok teori-teori modem tentang perubahan sosial, yang sangat sering didiskusikan di antaranya adalah pendekatan ekuilibrium, pendekatan modernisasi, dan pendekatan konflik.

Pendekatan ekuilibrium menyatakan bahwa terjadinya perubahan sosial dalam suatu masyarakat adalah sebagai akibat terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial di kalangan masyarakat yang bersangkutan baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan (ekstern) sehingga memerlukan penyesuaian (adaptasi) dalam sistem sosial, seperti yang dijelaskan oleh Talcott Parsons, maupun karena terjadinya ketidakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan Teori Kesenjangan Budaya (Cultural Lag) oleh William Ogburn.

Pendekatan modernisasi yang dipelopori oleh Wilbert More, Marion Levy, dan Neil Smelser, pada dasarnya merupakan pengembangan dari pikiranpikiran Talcott Parsons, dengan menitikberatkan pandangannya pada kemajuan teknologi yang mendorong modernisasi dan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Hal ini mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang besar dan nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk perubahan dalam organisasi atau kelembagaan masyarakat.

Adapun pendekatan konflik yang dipelopori oleh R. Dahrendorf dan kawan-kawan, pada dasarnya berpendapat bahwa sumber perubahan sosial adalah adanya konflik yang intensif di antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda-beda (interestgroups). Mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama sehingga terjadilah konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan (statusquo), dengan kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan kondisi masyarakat

Kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan sosial akan terus berlangsung sepanjang masih terjadi interaksi antarmanusia dan antarmasyarakat. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsurunsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Adapun teori-teori yang menjelaskan mengenai perubahan sosial adalah sebagai berikut.

a.      Teori Evolusi (Evolution Theory )

Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Ada bermacam-macam teori tentang evolusi. Teori tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu unilinear theories of evolution, universal theories of evolution, dan multilined theories of evolution.

§  Unilinear Theories of Evolution

Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks dan akhirnya sempurna. Pelopor teori ini antara lain Auguste Comte dan Herbert Spencer.

§  Universal Theories of Evolution

Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen.

§  Multilined Theories of Evolution

Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahaptahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan.

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, ada beberapa kelemahan dari Teori Evolusi yang perlu mendapat perhatian, di antaranya adalah sebagai berikut.

a.      Data yang menunjang penentuan tahapan-tahapan dalam masyarakat menjadi sebuah rangkaian tahapan seringkali tidak cermat.

b.      Urut-urutan dalam tahap-tahap perkembangan tidak sepenuhnya tegas, karena ada beberapa kelompok masyarakat yang mampu melampaui tahapan tertentu dan langsung menuju pada tahap berikutnya, dengan kata lain melompati suatu tahapan. Sebaliknya, ada kelompok masyarakat yang justru berjalan mundur, tidak maju seperti yang diinginkan oleh teori ini.

c.      Pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial akan berakhir pada puncaknya, ketika masyarakat telah mencapai kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Pandangan seperti ini perlu ditinjau ulang, karena apabila perubahan memang merupakan sesuatu yang konstan, ini berarti bahwa setiap urutan tahapan perubahan akan mencapai titik akhir.

b.      Teori Konflik ( Conflict Theory )

Menurut pandangan teori ini, pertentangan atau konflik bermula dari pertikaian kelas antara kelompok yang menguasai modal atau pemerintahan dengan kelompok yang tertindas secara materiil, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat.

Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Karena perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik tersebut. Karena konflik berlangsung terus-menerus, maka perubahan juga akan mengikutinya. Dua tokoh yang pemikirannya menjadi pedoman dalam Teori Konflik ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf.Secara lebih rinci, pandangan Teori Konflik lebih menitikberatkan pada hal berikut ini.

a. Setiap masyarakat terus-menerus berubah.

b. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat.

c. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik.

d. Kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya.

 

c.      Teori Fungsionalis ( Functionalist Theory )

Konsep yang berkembang dari teori ini adalah cultural lag (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori Fungsionalis untuk menjelaskan bahwa perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Menurut teori ini, beberapa unsur kebudayaan bisa saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan unsur tersebut. Maka, yang terjadi adalah ketertinggalan unsur yang berubah secara perlahan tersebut. Ketertinggalan ini menyebabkan kesenjangan sosial atau cultural lag .

Para penganut Teori Fungsionalis lebih menerima perubahan sosial sebagai sesuatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu hal yang mengacaukan keseimbangan masyarakat. Proses pengacauan ini berhenti pada saat perubahan itu telah diintegrasikan dalam kebudayaan. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat, tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Tokoh dari teori ini adalah William Ogburn.

Secara lebih ringkas, pandangan Teori Fungsionalis adalah sebagai berikut.

a.      Setiap masyarakat relatif bersifat stabil.

b.      Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat.

c.      Setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi.

d.      Kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama (konsensus) di kalangan anggota kelompok masyarakat.

d.      Teori Siklis ( Cyclical Theory )

Teori ini mencoba melihat bahwa suatu perubahan sosial itu tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun dan oleh apapun. Karena dalam setiap masyarakat terdapat perputaran atau siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari.

Sementara itu, beberapa bentuk Teori Siklis adalah sebagai berikut.

§  Teori Oswald Spengler (1880-1936)

Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami empat tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pentahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat, bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses siklus ini memakan waktu sekitar seribu tahun.

Teori Pitirim A. Sorokin (1889-1968)

Sorokin berpandangan bahwa semua peradaban besar berada dalam siklus tiga sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Siklus tiga sistem kebudayaan ini adalah kebudayaan ideasional, idealistis, dan sensasi.

ü  Kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural.

ü  Kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati (supranatural) dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal.

ü  Kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolok ukur dari kenyataan dan tujuan hidup.

e.      Teori Arnold Toynbee (1889-1975)

Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan kecuali peradaban Barat, yang dewasa ini beralih menuju ke tahap kepunahannya.

3.      HUBUNGAN ANTARA PERUBAHAN SOSIAL DAN

PERUBAHAN KEBUDAYAAN

 

Kebudayaan dan masyarakat dapat dibedakan secara toeri. Oleh karena itu, anda pun dapat menunjukkan suatu perubahan sebagai perubahan sosial ataupun sebagai perubahan kebudayaan. Akan tetapi, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, tidaklah mudah untuk menetukan letak garis pemisah antara perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan kebudayaan. Hal itu disebabkan tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Sebaliknya, tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak menjelma dalam suatu masyarakat. Walaupun secara teoritis dan analitis pengertian-pengertian tersebut dapat merumuskan, tetapi dalam kehidupan yang nyata, garis pemisah tersebut sukar untuk diperhatikan.

 

Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama, yaitu keduanya berkaitan dengan penerimaan cara-cara baru atau suatu penilaian dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini berarti garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari semakin sulit untuk ditegaskan.

 

Biasanya, antara kedua gejala tersebut dapat ditemukan hubungan timbal balik sebagai sebab dan akibat. Akan tetapi, dapat pula terjadi perubahan kebudayaan tidak menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Misalnya, dalam perubahan model pakaian dan perubahan tari-tarian dapat menjadi tanpa mempengaruhi sistem sosial. Akan, tetapi suatu perubahan sosial akan selalu didahului oleh perubahan kebudayaan. Misalnya, lembaga keluarga, perkawinan, atau negara tidak akan mengalami perubahan apabila tidak ada perubahan yang fundamental dalam masyarakat.

 

Suatu perubahan sosial dalam bidang kehidupan tertentu juga tidak akan berhenti dalam suatu titik. Maksudnya, perubahan sosial akan diikuti oleh perubahan-perubahan sosial lainnya. Hal ini terjadi karena struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan bersifat jalin-menjalin. Misalnya, apabila suatu negara mengubah undang-undang dasarnya, akan terjadi banyak perubahan yang tidak memengaruhi bidang ekonomi, struktur kelas sosial, dan bidang-bidang lainnya yang saling berkaitan.

 

Menurut Kingsley Davis, Perubahan-perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan-perubahan kebudyaan. Kerubahan-perubahan dalam kebudayaan mencakup semua bagian kebudayaan, termasuk di dalamnya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan segala wujud budaya. Misalnya, Kingsley Davis mengemukakan perubahan kogat bahasa yang terjadi pada bahasa-bahasa orang Aria setelah terjadi terpisah dari induknya. Perubahan-perubahan tersebut tidak memngaruhi organisasi sosial dari masyarakat-masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Perubahan-perubahan tersebut lebih merupakan perubahan kebudayaan daripada perubahan sosial. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Sudah tentu, ada unsur-unsur kebudayaan yang dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi perubahan dalam kebudayaan tidak perlu memengaruhi sistem sosial.

 

  1. 4.      BEBERAPA BENTUK PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

 

  • Perubahan Evolusi dan Perubahan Revolusi

Berdasarkan cepat lambatnya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua bentuk umum yaitu perubahan yang berlangsung cepat dan perubahan yang berlangsung lambat. Kedua bentuk

  • Perubahan evolusi

Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan.[5] Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.[1] Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.[1] Contoh, perubahan sosial dari masyarakat berburu menuju ke masyarakat meramu.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tiga teori yang mengupas tentang evolusi, yaitu[6]:

  • Unilinier Theories of Evolution: menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, dari yang sederhana menjadi kompleks dan sampai pada tahap yang sempurna.
  • Universal Theory of Evolution: menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi yang tertentu.
  • Multilined Theories of Evolution: menekankan pada penelitian terhadap tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya, penelitian pada pengaruh perubahan sistem pencaharian dari sistem berburu ke pertanian.
  • Perubahan revolusi

Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya.[7] Secara sosiologis perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga- lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Dalam revolusi, perubahan dapat terjadi dengan direncanakan atau tidak direncanakan, dimana sering kali diawali dengan ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan.

Revolusi tidak dapat terjadi di setiap situasi dan kondisi masyarakat. Secara sosiologi, suatu revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain adalah

  • Ada beberapa keinginan umum mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
  • Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.[1]
  • Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut, untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat, untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat.
  • Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut bersifat konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak. Misalnya perumusan sesuatu ideologi tersebut.
  • Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk memulai dengan gerakan revolusi. Apabila momentum (pemilihan waktu yang tepat) yang dipilih keliru, maka revolusi dapat gagal.

 

  • Perubahan direncanakan dan tidak direncanakan

 

  • Perubahan yang direncanakan

Perubahan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat.[1][8] Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oleh karena itu, suatu perubahan yang direncanakan selalu di bawah pengendalian dan [pengawasan agent of change.[1] Secara umum, perubahan berencana dapat juga disebut perubahan dikehendaki. Misalnya, untuk mengurangi angka kematian]] anak-anak akibat polio, pemerintah mengadakan gerakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN)atau untuk mengurangi pertumbuhan jumlah penduduk pemerintah mengadakan program keluarga berencana (KB).

  • Perubahan yang tidak direncanakan dan contoh

Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat.[1] Karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan, perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat.[1] Oleh karenanya, perubahan yang tidak dikehendaki sangat sulit ditebak kapan akan terjadi.[1] Misalnya, kasus banjir bandang di Sinjai, Kalimantan Barat. Timbulnya banjir dikarenakan pembukaan lahan yang kurang memerhatikan kelestarian lingkungan.[1] Sebagai akibatnya, banyak perkampungan dan permukiman masyarakat terendam air yang mengharuskan para warganya mencari permukiman baru.

  • Perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil

Apa yang dimaksud dengan perubahan-perubahan tersebut dapat kamu ikuti penjabarannya berikut ini[1].

  • Perubahan berpengaruh besar

Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya per- ubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Sebagaimana tampak pada perubahan masyarakat agraris menjadi industrialisasi. Pada perubahan ini memberi pengaruh secara besar-besaran terhadap jumlah kepadatan penduduk di wilayah industri dan mengakibatkan adanya perubahan mata pencaharian.

  • Perubahan berpengaruh kecil

Perubahan-perubahan berpengaruh kecil merupakan perubahan- perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat.[1] Contoh, perubahan mode pakaian dan mode rambut. Perubahan-perubahan tersebut tidak membawa pengaruh yang besar dalam masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan homolis.

5.      FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN  

Dewasa ini perubahan merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Mengapa masyarakat melakukan perubahan? Dapatkah kamu menyebutkan faktor-faktor yang menjadi penyebab perubahan sosial? Soerjono Soekanto menyebutkan adanya faktor-faktor intern dan ekstern yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, yaitu perubahan penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan pemberontakan.

a.      Faktor yang berasal dari dalam masyarakat ( internal )

§  Perubahan Penduduk

Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu bisa disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian, namun juga bisa karena adanya perpindahan penduduk, baik transmigrasi maupun urbanisasi. Transmigrasi dan urbanisasi dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk daerah yang dituju, serta berkurangnya jumlah penduduk daerah yang ditinggalkan. Akibatnya terjadi perubahan dalam struktur masyarakat, s Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk di suatu desa akan  menimbulkan perubahan di berbagai sektor kehidupan. Misal: Pertambahan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Misal orang lantas mengenal hak milik individual atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, bagi  hasil dan selanjutnya, yang sebelumnya tidak di kenal. Contoh lain adalah ketika penduduk suatu tempat terus bertambah akan mempengaruhi persediaan pangan di daerah tersebut. eperti munculnya berbagai profesi dan kelas sosial.

§  Penemuan-Penemuan Baru

Keinginan akan kualitas merupakan salah satu pendorong bagi terciptanya penemuan-penemuan baru. Keinginan untuk mempertinggi kualitas suatu karya merupakan pendorong untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan ciptaan baru. Dengan adanya temuan-temuan baru bisa mengakibatkan timbul pnemuan-penemuan baru lainnya. Penemuan baru ini dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan. Misal: penemuan radio akan memancarkan pengaruhnya ke berbagai arah dan menyebabkan perubahan-perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan pada masyarakat meliputi proses discovery, invention, dan inovasi.

1) Discovery, yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Unsur baru itu dapat berupa alat-alat baru ataupun ideide baru.

2) Invention,yaitu bentuk pengembangan dari suatu discovery, sehingga penemuan baru itu mendapatkan bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan. Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru ini dalam kehidupan nyata di masyarakat.

3) Inovasi atau proses pembaruan, yaitu proses panjang yang meliputi suatu penemuan unsur baru serta jalannya unsur baru dari diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai oleh sebagian besar warga masyarakat.

Suatu penemuan baru, baik kebudayaan rohaniah (imaterial) maupun jasmaniah (material) mempunyai pengaruh bermacam-macam. Biasanya pengaruh itu mempunyai pola sebagai berikut.

b.      Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang tertentu, namun akibatnya memancar ke bidang lainnya. Contohnya penemuan handphone yang menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, dan lain-lain.

c.      Suatu penemuan baru menyebabkan perubahan yang menjalar dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Contohnya penemuan internet yang membawa akibat pada perubahan terhadap pengetahuan, pola pikir, dan tindakan masyarakat.

d.      Beberapa jenis penemuan baru dapat mengakibatkan satu jenis perubahan. Contohnya penemuan internet, e-mail, televisi, dan radio menyebabkan perubahan pada bidang informasi dan komunikasi.

§  Pertentangan

Pertentangan ( Conflict )Masyarakat mungkin pula menjadi sebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan – pertentangan mengkin terjadi antara individu dengan kelompok atau prantara kelompok denagn kelompok.

Contoh : Pada masyarakat batak dengan system kekeluargaan Patrilinear murni terdapat adat istiadat bahwa apabila suami meninggal, keturunannya berada di bawah kekuasaan keluarga almarhum. Dengan terjadinya proses indifidualisasi terutama pada orang – orang batak yang pergi merantau, kemudian terjadi penyimpangan. Anak – anak tetap tinggal pada ibunya walaupun hubungan antara si Ibu dengan keluarga Alharhum suaminya telah putus karena meninggalnya suami kedaan tersebut membawa perubahan besar pada peranan keluarga batih dan pada kedudukan wanita, yang selama ini dianggap tidak mempunyai hak apa – apa apabila dibandingkan dengan laki – laki.

§  Terjadinya Pembrontakan atau Refolusi

Terjadinya pemberontakan atau revolusi pada suatu negara mampu menimbulkan perubahan sosial yang cukup besar. Misal: revolusi di Rusia enyulut perubahan-perubahan besar di negara tersebut. Negara yang sebelumnya menganut  bentuk kerajaan absolut berubah menjadi diktator proletariat yang dilandaskan pada doktrin Marxis. Segenap lembaga masyarakat akhirnya mengalami perubahan karena hal itu.

2.      Faktor yang Berasal dari Luar Masyarakat(eksternal)

Ketika ada sebab yang berasal dari dalam masyarakat, maka ada sebab yang berasal dari luar masyarakat, yaitu antara lain:

Sebab-sebab yang Berasal dari Lingkungan Alam fisik yang Ada di Sekitar Manusia

Terjadinya bencana alam menyebabkan masyarakat yang mendiami daerah-daerah tersebut terpakasa harus meninggalkan daerahnya yang terkena bencana alam tersebut. Apabila masyarakat tersebut menempati tempat tinggal yang baru, maka mereka harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam yang baru tersebut. Kemungkinan hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan.

  • Peperangan

Peperangan dengan negara lain dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan karena biasanya negara yang menang akan memaksa kebudayaannya pada negara yang kalah. Selain itu ketika terjadi peperangan akan timbul kemungkinan masuknya unsur budaya asing kedalam negara tersebut.

  • Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Hubungan yang di lakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya,masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya,tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat lainnya, seperti akulturasi.

Di dalam pertemuan dua kebudayaan tidak selalu akan terjadi proses saling mempengaruhi. Kadangkala pertemuan dua kebudayaan yang seimbang akan saling menolak.

Contoh : Surakarta dan yogyakarta pertemuan kedua kebudayaan dengan pertentangan fisik kemudian dilanjutkan dengan pertentangan dalam segi-segi kehidupan lain. Corak pakaian, tari-tarian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda padahal berasal dari sumber dan dasar yang sama.

6.      FAKTOR PENGHAMBAT PERUBAHAN SOSIAL

Dalam dinamika masyarakat, selain terdapat faktor-faktor yang dapat mendorong bagi berlangsungnya proses perubahan sosial, juga terdapat faktor-faktor yang dapat menghalangi atau menghambatnya. Adapun faktor-faktor yang diperkirakan dapat menghambat atau menghalangi bagi terjadinya proses perubahan sosial tersebut antara lain:

§  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat

Salah satu aspek pendorong terjadinya perubahan sosial budaya adalah majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Majunya perkembangan iptek menjadi indikator pula majunya taraf perkembangan budaya suatu masyarakat. Sementara maju dan tingginya taraf peradaban suatu masyarakat menyebabkan masyarakat tersebut akan cepat atau mudah mengadakan adaptasi (penyesuaian) terhadap munculnya perubahan-perubahan yang datang dari luar masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila di dalam suatu masyarakat terjadi hal yang sebaliknya, yakni mengalami kelambanan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya, maka akan menyebabkan terhambatnya laju perubahan-perubahan sosial budaya pada masyarakat yang bersangkutan.

§  Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain

Adanya kehidupan masyarakat yang tertutup, hingga menyebabkan setiap warganya sulit untuk melakukan kontak atau hubungan dengan masyarakat lain, menyebabkan warga masyarakat tersebut terasing dari dunia luar. Akibatnya, bahwa masyarakat tersebut tidak dapat mengetahui perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada masyarakat lain di luarnya. Jika hal tersebut tetap berlangsung, atau bahkan tidak sepanjang masa maka akan menyebabkan kemunduran bagi masyarakat yang bersangkutan, sebab mereka tidak memperoleh masukan-masukan misalnya saja pengalaman dari kebudayaan lain, yang dapat memperkaya bagi kebudayaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, faktor ketertutupan atau kurangnya hubungan dengan masyarakat atau kebudayaan lain, menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat atau menghalangi bagi proses perubahan sosial dan budaya di dalam masyarakat.

§  Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan

Adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat akan terjadinya kegoyahan seandainya terjadi integrasi di antara berbagai unsur-unsur kebudayaan, juga menjadi salah satu faktor lain terhambatnya suatu proses perubahan sosial budaya. Memang harus diakui bahwa tidak mungkin suatu proses integrasi di antara unsur-unsur kebudayaan itu akan berlangsung secara damai dan sempurna, sebab biasanya unsur-unsur dari luar dapat menggoyahkan proses integrasi tersebut, serta dapat menyebabkan pula terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat.

§  Adat dan kebiasaan

Setiap masyarakat di manapun tempatnya, pasti memiliki adat serta kebiasaan tertentu yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh anggotamasyarakat. Adat dan kebiasaan adalah seperangkat norma-norma (aturan tidak tertulis) yang berfungsi sebagai pedo-man bertingkah laku bagi seluruh anggota masyarakat. Adat biasanya berisi pola-pola perilaku yang telah diyakini dan diterima oleh masyarakat secara turun-temurun, bersifat kekal (abadi), dan oleh karena itu harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, serta bersifat mengikat. Artinya, apabila ada sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan aturan adat maka akan mendapat sanksi yang berat baik sanksi moral maupun sosial dari masyarakat. Sedangkan kebiasaan adalah perbuatan yang pantas dikerjakan maka diterima oleh masyarakat. Karena pantas dikerjakan dan telah diterima oleh masyarakat, maka kebiasaan menjadi perilaku yang diulang-ulang dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya (secara turun-temurun) sehingga menjadi semacam aturan (norma) yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Meskipun tidak sekuat adat, norma kebiasaan juga memiliki daya pengikat tertentu yang dapat menyebabkan setiap anggota berperilaku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dibayangkan bahwa apabila dalam masyarakat tersebut muncul nilai (budaya) serta kebiasaan-kebiasaan baru yang akan menggeser kebiasaan-kebiasaan lama, apalagi sampai menggeser adat kebiasaan yang selama ini telah menjadi pedoman serta aturan yang dipegang teguh secara turun-temurun, maka nilai serta kebiasaan-kebiasaan baru tersebut akan ditentang, atau bahkan ditolaknya. Misalnya nilai-nilai baru di masyarakat yang mengatakan bahwa upacara hajatan dapat dilaksanakan kapan saja, karena pada hakikatnya semua hari dan bulan itu baik sekalipun dilaksanakan di bulan Suro (Muharram). Sedangkan di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat Jawa ada semacam keyakinan yang telah dipegang teguh karena telah menjadi adat kebiasaan secara turun-temurun, ialah bahwa menyelenggarakan acara hajatan di bulan Suro adalah suatu pantangan (dilarang), sebab jika dilaksanakan akan mendatangkan mara bahaya (bencana), khususnya bagi mereka yang tetap menyelenggarakannya. Dengan demikian, di kalangan masyarakat Jawa yang percaya serta memegang secara teguh tradisi serta adat kebiasaan semacam itu, tentu akan mengalami kesulitan untuk bisa merubah keyakinan yang telah mendarah daging itu, meskipun dari luar angin perubahan telah bertiup dengan kencangnya.

§  Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat (vested interests)

Dalam setiap organisasi sosial yang mengenal sistem berlapis-lapisan, pasti akan ada sekelompok orang-orang yang menikmati kedudukan dalam suatu proses perubahan. Pada masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, misalnya saja dari otoritarianisme ke sistem demokrasi biasanya terdapat segolongan orang-orang yang merasa dirinya berjasa atas terjadinya perubahan-perubahan. Pada segolongan masyarakat yang berjasa itu biasanya akan selalu mengidentifikasikan diri dengan usaha serta jasa-jasanya tersebut, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk melepaskan kedudukan yang baru diperolehnya itu dalam suatu proses perubahan. Hal inilah yang juga dirasa menjadi salah satu faktor penghalang berikutnya bagi jalannya suatu proses perubahan.

§  Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap tertutup

Adanya sikap semacam itu, misalnya dapat saja dialami oleh suatu masyarakat (bangsa) yang pada masa lalunya pernah mengalami pengalaman pahit selama berinteraksi dengan masyarakat (bangsa) lainnya di dunia. Sebut saja misalnya pada masyarakat-masyarakat yang dahulunya pernah mengalami proses penjajahan oleh bangsa lain, seperti bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika oleh penjajahan bangsa Barat. Mereka tidak akan melupakan begitu saja atas berbagai pengalaman pahit yang pernah diterimanya pada masa lalu, dan hal tersebut ternyata berdampak pada munculnya kecurigaan di kalangan bangsa-bangsa yang pernah dijajah itu terhadap sesuatu atau apa-apa yang datang dari barat. Selanjutnya, karena secara kebetulan unsur-unsur baru yang masuk itu juga kebanyakan berasal dari negara-negara barat, maka prasangka-prasangka (negatif) juga tetap ada, terutama akibat rasa kekawatiran mereka akan munculnya penjajahan kembali yang masuk melalui unsur-unsur budaya tersebut. Dengan demikian munculnya prasangka serta adanya sikap menolak terhadap kebudayaan asing juga akan menjadi salah satu faktor penghambat lain bagi jalannya proses perubahan sosial budaya suatu masyarakat.

§  Nilai bahwa hidup ini buruk dan tidak mungkin dapat diperbaiki

Di kalangan masyarakat terdapat kepercayaan bahwa hidup di dunia itu tidak perlu ngoyo (terlalu berambisi) sebab baik buruknya suatu kehidupan (nasib/takdir) itu sudah ada yang mengatur, oleh karena itu harus dijalaninya secara wajar. Sementara jika manusia diberikan kehidupan yang jelek, maka harus diterimanya pula apa adanya (nrimo ing pandum) serta dengan penuh kepasrahan karena memang nasib yang harus diterimanya demikian. Dengan demikian manusia tidak perlu repot-repot berusaha, apalagi sampai ngoyo, karena tidak ada gunanya sebab hasilnya pasti akan jelek, sebab sudah ditakdirkan jelek. Adanya keyakinan dari masyarakat untuk selalu menerima setiap nasib yang diberikan Tuhan kepada manusia dengan penuh kepasrahan, termasuk bila harus menerima nasib (takdir) buruk, menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi bersifat pesimistis dan statis, atau bahkan fatalistik. Adanya pemahaman yang keliru tentang nasib manusia itulah, sehingga di dalam masyarakat tidak muncul dinamisasi, yang berarti tidak ada perubahan, atau jika ada perubahan maka hal tersebut akan berjalan secara lambat.

§  Hambatan yang bersifat ideologis

Adanya faktor penghambat yang bersifat ideologis, karena biasanya setiap usaha mengadakan perubahan-perubahan pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah, akan diartikan sebagai suatu usaha yang berlawanan dengan ideologi masyarakat yang merupakan dasar bagi terciptanya integrasi dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu faktor-faktor yang bersifat ideologis akan tetap menjadi perintang bagi jalannya perubahan-perubahan.

§  Sikap masyarakat yang sangat tradisional

Apabila di dalam masyarakat muncul suatu sikap mengagung-agungkan akan tradisi masa lampau serta menganggap bahwa tradisi tersebut secara mutlak tak dapat dirubah, maka sudah dapat dipastikan bahwa pada masya-rakat tersebut akan mengalami hambatan-hambatan dalam proses perubahan sosial budayanya. Keadaan tersebut akan menjadi lebih parah lagi apabila golongan yang berkuasa dalam masyarakat juga berasal dari golongan yang bersifat konservatif, yakni suatu golongan yang notabenenya adalah penentang atau anti terhadap perubahan-perubahan.

Selain yang sudah disebutkan di atas, dilihat dari segi intern (dari dalam masyarakat yang mengalami perubahan), terjadinya proses perubahan sosial juga dapat terhambat oleh karena adanya faktor-faktor sebagai berikut:

  • Adanya sikap masyarakat yang ragu-ragu, bahkan curiga terhadap sesuatu yang baru yang dianggap dapat berdampak negatif.
  • Adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menyukai dan mempertahankan sesuatu hal yang lama.
  • Kurangnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat terhadap sesuatu yang baru.

Penemuan baru dalam hal kebudayaan rohaniah (ideologi, kepercayaan, sistem hukum, dan sebagainya) berpengaruh terhadap lembaga kemasyarakatan, adat istiadat, maupun pola perilaku sosial. Contohnya pemahaman dan kesadaran akan nasionalisme oleh orangorang Indonesia yang belajar di luar negeri pada awal abad ke-20, mendorong lahirnya gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaan politik dan lembagalembaga sosial baru yang bersifat nasional.

  1. 7.      PROSES-PROSES PERUBAHAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

Didalam proses perubahan sosial dan kebudayaan melalui beberapa tahap tahap yang harus dilalui seperti berikut:

  1. a.      Penyesuaian Masyarakat terhadap perubahan

Keserasian atau harmoni dalam masyarakat (sosial equilibrium) merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan suatu lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian, individu secara psikologis merasakan akan adanya ketentraman karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai(Soerjono Soekanto,2006: 289).

  1. b.      Saluran-saluran Perubahan Sosial dan Kebudayaan

Saluran saluran perubahansosial dan kebudayaan (averue or chanel of change) merupakan saluran-saluran yang dilaluioleh suatu proses perubahan. Umumnya saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi titik tolak, tergantung pada cultural focus masyarakat pada suatu masa tertentu.

  1. c.      . Disorganisasi (disintegrasi) dan Reorganisasi (reintegrasi)

Sebelum kita mengetehahui arti kedua kata tersebut kita artikan apakah itu organisasi? Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian pengertian dari disorganisasi dan reorganisasi yaitu:

  • Disorganisasi adalah proses berpudarnya norma norma dan nilai dalam masyarakat dikarenakan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan.
  • Reorganisasi adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru agar sesuai dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reorganisasi dilaksanakan apabila norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga(institusionalized) dalam diri warga. Berhasil tidaknya proses pelembagaan tersebut dalam masyarakat.

 

  1. 8.      ARAH PERUBAHAN (DIRECTORY OF CHANGE)

Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui kearah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Hal yang jelas adalah perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor itu mungkin perubahan itu bergerak pada suatu bentuk yang sama sekali baru, mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada didalam waktu yang lampau. Usaha-usaha masyarakat Indonesia yang bergerak ke arah modernisasi dalam pemerintahan, angkatan bersenjata, pendidikan, dan industrialisasi yang disertai usaha untuk menemukan kembali kepribadian Indonesia merupakan contoh kedua arah yang berlangsung pada waktu yang sama dalam masyarakat kita(Soerjono Soekanto,2006: 300). Contohnya

Dulu sebelum orang belanda datang ke indonesia masyarakat indonesia sudah mengenal pendidikan agama melaui padepokan-padepokan atau pondok untuk belajar agama. Namun setelah Belanda datang sistem pendidikan sekuler pun mulai ada di Indonesia yaitu memisahkan antara agama dan ilmu. Namun seiring perkembangan zaman kini banyak perubahan yang terjadi yaitu banyak berdirinya sekolah-sekolah madrasah yang menyatukan kembali antara ilmu dan agama.

  1. 9.      MODERNISASI

Proses modernisasi mencakup proses yang sangat luas. Kadang-kadang batas-batasnya tak dapat secara mutlak. Namun pada dasarnya modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam artian teknoplogis serta organisasi sosial Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Pengertian modernisasi berdasar pendapat para ahli adalah sebagai berikut.

Widjojo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis.

Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. (dalam buku Sosiologi: suatu pengantar)

ke arah pola-pola ekonomis dan menjadi ciri negara barat yang stabil.

Syarat-syarat modernisasi yaitu:

ü  Cara berfikir ilmiah

ü  Sistem administrasi negara yang baik

ü  Adanya sistem pengumpulan data yang terbaik dan teratur

ü  Penciptaan iklim favorable (menyenangkan, menguntungkan) dari masyarakat

ü  Tingkat organisasi yang tinggi

ü  Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan social (social planing)

Teori Wilbert E Moore yang menyebutkan modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri Negara barat yang stabil. Sementara menurut J W School, modernisasi adalah suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya.

§  Syarat Modernisasi

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sebuah modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut :

  • Cara berpikir yang ilmiah yang berlembaga dalam kelas penguasa ataupun masyarakat.
  • Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi.
  • Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu.
  • Penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa.
  • Tingkat organisasi yang tinggi yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan
  • Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial.

Perbedaan Modernisasi dan Westernisasi

Modernisasi

Westernisasi

Mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara

Mutlak sebagai suatu pembaratan

Tidak mengenyampingka nilai-nilai agama

Mempertentangkan budaya barat dengan budaya setempat

Tidak mutlak sebagai

 westernisasi

Modernisasi munculnya di Barat sehingga cara westernisasi merupakan satu-satunya cara untuk mencapainya

Proses perkembangannya lebih bersifat umum

 

§  Dampak Positif

Dampak positif teknologi modernisasi adalah sebagai berikut.

  1. Perubahan Tata Nilai dan Sikap

Adanya modernisasi dalam zaman sekarang ini bisa dilihat dari cara berpikir masyarakat yang irasional menjadi rasional.

  1. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang membentuk masa modernisasi yang terus kian berkembang dan maju di waktu sekarang ini.

  1. Tingkat Kehidupan yang lebih Baik

Dibukanya industri atau industrialisasi berdasarkan teknologi yang sudah maju menjadikan nilai dalam memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, dan juga merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, hal ini juga dipengaruhi tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu perkembangan modernisasi.

·         Dampak Negatif

Dampak negatif teknologi modernisasi adalah sebagai berikut.

  1. Pola Hidup Konsumtif

Perkembangan teknologi industri yang sudah modern dan semakin pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk menkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing – masing.

  1. Sikap Individualistik

Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial.

  1. Gaya Hidup Kebarat-baratan

Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.

  1. Kesenjangan Sosial

Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. Dengan kata lain individu yang dapat terus mengikuti perkembangan jaman memiliki kesenjangan tersendiri terhadap individu yang tidak dapat mengikuti suatu proses modernisasi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara individu satu dengan lainnya, yang bisa disangkutkan sebagai sikap individualistik.

  1. Kriminalitas

Kriminalitas sering terjadi di kota-kota besar karena menipisnya rasa kekeluargaan, sikap yang individualisme, adanya tingkat persaingan yang tinggi dan pola hidup yang konsumtif.

§  Modernisasi di Indonesia

Negara Indonesia sekarang ini sudah mencapai tahap pemikiran yang sangat modern, Indonesia sendiri sudah mampu menciptakan alat-alat teknologi yang praktis dan efisien seperti layaknya yang ada di kehidupan sehari – hari seperti Televisi, telepon genggam, komputer, laptop, dan lainnya, sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang digunakan pun memiliki kajian – kajian penting dalam proses kemajuan dan perkembangan teknologi yang membuat Indonesia lebih modern.

Karena sumber daya inilah pihak Indonesia bekerja sama dengan Negara lain dan saling melengkapi kebutuhan antara satu dengan Negara lainnya. Sehingga menciptakan kemajuan yang ada pada Indonesia dari sisi modernisasi maupun teknologinya. Indonesia sedang berada dalam masa-masa transisi dan penyesuaian di mana modernisasi dan globalisasi kian kuat masuk secara bertahap ke dalam Indonesia. Bukan hanya itu modernisasi juga sangat terpengaruh dengan majunya teknologi – teknologi yang ada pada Negara Indonesia sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

  1. Horton, Hunt, 1992.Sosiologi 2, Erlangga, Jakarta
  2. Soekanto. S, 1990.Sosiologi Suatu Pengantar, Gatindo, Jakarta

Johnson, P.D, 1988.Teori Sosiologi Klasik dan Modern I, Gramedia, Jakarta

Anonim. 2009. Perubahan Sosial. http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pengantar_sosiologi_dan_ilmu_sosial_dasar/bab7_perubahan_sosial.pdf [29 September 2009]

Crayonpedia. 2009. Perubahan social dalam masyarakat. http://www.crayonpedia.org/mw/BAB_5._PERUBAHAN_SOSIAL_DALAM_MASYARAKAT [29 September 2009]

——-. 2009. Faktor Internal dan Faktor Eksternal. http://www.crayonpedia.org/mw/Faktor-Faktor_Penyebab_Perubahan_Sosial._Faktor%E2%80%93Faktor_Internal._Faktor-Faktor_Eksternal_9.1 [29 September 2009]

——-. 2009. Faktor Penghambat Perubahan Sosial. http://www.crayonpedia.org/mw/Faktor-Faktor_Penghambat_Perubahan_Sosial_Budaya_9.1 [29 September 2009]

——-. 2009. Faktor Pendorong Perubahan Sosial. http://www.crayonpedia.org/mw/Faktor-Faktor_Pendorong_Perubahan_Sosial_Masyarakat_9.1 [29 September 2009]

——-. 2009. Contoh Perilaku Masyarakat Sebagai Akibat Adanya Perubahan Sosial Budaya. http://www.crayonpedia.org/mw/Contoh_Perilaku_Masyarakat_Sebagai_Akibat_Adanya_Perubahan_Sosial_Budaya_9.1 [29 September 2009]

      

 

 

 

 

 

 

Gambar

IMF (the lnternational Monetery Fund) dan Bank Dunia adalah lembaga dana moneter intemasional yang dalam missinya disebutkan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang tengah mengalami kesulitan likuiditas keuangan atau menghadapi masalah moneter. Dalam kenyataannya IMF, dan Bank Dunia, yang saham mayoritasnya sebesar 51 % dikuasai oleh departemen keuangan Amerika Serikat. John Reed, CEO Citigroup dan Sandy Weil, CEO Traveler’s Group., mengucapkan selamat datang kepada Robert Rubin, mantan menteri keuangan di era presiden BillClinton. Rubin bergabung dengan Citigroup pada bulan Oktober 1999

Yang telah kita ketahui ialah bagian terbesar dari saham the Fed dikuasai oleh para bankir raksasa Yahudi. Dengan uang-kertas dolar yang ongkos cetaknya, tidak peduli berapa pun nilai denominasinya di lembaran itu, hanyalah 3 sen dolar per lembar, praktis the Fed memiliki kekuasaan atas keuangan dunia hampir-hampir tanpa biaya. Meski ada beberapa kekeliruan pandangan tentang IMF dan Bank Dunia, tetapi tidak dapat disangkal bahwa keduanya, baik IMF maupun Bank Dunia, merupakan dua instrumen kekuasaan yang digunakan oleh Barat (baca : kelompok Zionis) untuk menghancurkan negara-negara yang berdaulat agar menjadi tidak lebih daripada sekedar teritori (ekonomi-keuangan) mereka, yang pada gilirannya akan kehilangan kedaulatan politik mereka.

Tatkala suatu missi IMF memasuki suatu negara, mereka sebenarnya tidak lain menjalankan rancangan untuk penghancuran lembaga-lembaga sosial-ekonomi di balik dalih persyaratan untuk meminjamkan uang. Menurut Joseph Stiglitz, mantan Kepala Tim Ekonom Bank Dunia, IMF biasanya mengembangkan program empat langkah.

Langkah pertama adalah program’ Privatisasi’ , yang menurut Stiglitz lebih tepat disebut dengan nama program ‘Penyuapan’. Pada program ini perusahaan-perusahaan milik negara penerima bantuan IMF harus dijual kepada swasta dengan alasan untuk mendapatkan dana tunai segar. Pada tahapan ini menurut Stiglitz, “Kita bisa melihat bagaimana mata para pejabat keuangan di negara penerima bantuan itu terbelalak, tatkala mengetahui prospek ‘pemberian’ 10% komisi beberapa milyar dolar yang akan dibayarkan langsung ke rekening pribadi yang bersangkutan di suatu bank Swiss, yang diambilkan dari harga penjualan aset nasional mereka tadi”.

Sebagai contoh, dimana pemerintah Amerika Serikat (harap dicatat departemen luar negeri, departemen pertahanan, dan departemen keuangan, sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi), terlibat dalam kasus “penyuapan” terbesar yang pernah ada, pada program “privatisasi” di Rusia pada tahun 1995, ketika pemerintah Amerika Serikat (Yahudi) menghendaki Yeltsin terpilih lagi. “Kami tidak peduli kalau pemilihan itu adalah pemilihan yang korup. Kami ingin uang itu sampai ke tangan Yeltsin melalui ‘bawah-meja’ untuk keperluan kampanyenya”. Yang paling menyakitkan hati bagi Stiglitz bahwa oligarchie Rusia yang didukung oleh Amerika Serikat itu menyapu habis aset industri BUMN Rusia dengan akibat, korupsi tersebul memotong pendapatan nasional Rusia tinggal hampir separuhnya saja yang menyebabkan depresi ekonomi dan kelaparan.

Sesudah program “penyuapan” itu langkah kedua IMF/Bank Dunia adalah rencana “satu-ukuran-(yang) pas – untuk menyelamatkan ekonomi anda” (‘all size – economic solution ‘), yaitu “Liberalisasi Pasar Modal”. Dalam teorinya deregulasi pasar modal memungkinkan modal investasi mengalir keluar-masuk. Namun, dengan ditingkatkannya pemasukan modal investasi dari luar, pada gilirannya akan menyebabkan pengurasan cadangan devisa negara yang bersangkutan untuk mendatangkan aset melalui impor dari negara-negara yang ditunjuk oleh IMP. Malangnya lagi, dalam kasus Indonesia dan Brazil, lagi-lagi menurut Stiglitz, modal itu hanya keluar dan keluar, tidak pernah balik.

Tatkala suatu missi IMF memasuki suatu negara, mereka sebenarnya tidak lain menjalankan rancangan untuk penghancuran lembaga-lembaga sosial-ekonomi di balik dalih persyaratan untuk meminjamkan uang.

Stiglitz menyebut program “privatisasi” ini sebagai daur “uang panas”. Dana tunai dari luar masuk untuk spekulasi di bidang real-estate dan valuta, kemudian hengkang bila ada tanda-tanda akan ada kerusuhan. Akibat dari yang pertama di atas dan kedua ini, cadangan devisa negara bisa habis menguap dalam ukuran hari, bahkan jam. Dan bilamana hal itu sampai terjadi, maka untuk merayu kaum spekulan untuk mau mengembalikan dana modal nasional, IMF menuntut negara-negara debetor ini menaikkan suku-bunga banknya menjadi 30%, 50%, hahkan 80%. Ketetapan itu diikuti dengan persyaratan kebijakan deregulasi peraturan perbankan, diberlakukannya kebijakan uang ketat (‘austerity policies’), dihentikannya subsidi pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Pada negara-negara yang sedang berkembang, dimana program pcmbangunan bagian terbesar masih menjadi tanggung-jawab negara, pemberlakuan politik uang ketat berdampak buruk terhadap kehidupan sektor riel. Penghentian subsidi terhadap sektor strategis seperti pangan, bahan bakar, transportasi, pendidikan, dan sebagainya selalu berakhir dengan krisis politik di negara-negara yang bersangkutan.

“Hasilnya bisa diprediksi”, kata Stiglitz mengomentari tentang gelombang pasang uang panas di Asia dan Amerika Latin. “Suku bunga yang tinggi menghancurkan nilai properti, memangsa produksi industri, dan mengeringkan dana nasional”.

Pemasukan modal investasi dari luar, meskipun tampaknya membantu untuk memperluas kesempatan kerja, dalam kenyataannya persyaratan itu telah membunuh usaha bumiputera setempat, yang pada gilirannya jatuh bergelimpangan, karena belum mampu bersaing khususnya untuk pemasaran. Acapkali kebijakan seperti itu berakibat dengan penutupan pabrik-pabrik, karena pemerintah tuan-rumah dan sektor swasta domestik tidak cukup memiliki modal. Contoh paling mutakhir adalah bangkrutnya ekonomi Argentina pada bulan Januari 2002 yang menimbulkan situasi kekacauan politik dan sosial.

Pada tahapan ini IMF menarik negara debetor yang tengah megap-megap itu ke langkah ketiga, yaitu “Pricing – Penentuan Harga Sesuai Pasar”, sebuah istilah yang muluk untuk program menaikkan harga komoditas strategis seperti pangan, air bersih, dan BBM. Tahapan ini sudah dapat diprediksi akan menuju ke langkah tiga-setengah, yaitu apa yang dinamakan oleh Stiglitz, “Kerusuhan IMF”.

“Kerusuhan hasil ciptaan IMF” itu sudah bisa diprediksikan dan sangat menyakitkan hati. Tatkala suatu negara sudah jatuh pingsan (IMF) akan mengambil keuntungan dan memeras sampai tetes darah terakhir yang masih ada pada negara debetor. Suhu akan terus meningkat, dan pada saatnya ketel itu meledak”, seperti halnya ketika IMF, menurut Stiglitz, mengharuskan menghapus subsidi untuk beras dan BBM bagi kaum miskin di Indonesia pada tahun 1998. Indonesia meledak dengan kerusuhan. Dan masih ada contoh kasus lain – kerusuhan di Bolivia, sehubungan dengan kenaikan tarif air bersih pada tahun 2001, dan pada bulan Februari 2002 kerusuhan di Ekuador karena kenaikan harga gas dapur yang diperintahkan oleh Bank Dunia. Kesan yang ada ialah kerusuhan itu memang direncanakan.

Dan memang begitu. Apa yang tidak diketahui Stiglitz, bahwa BBC dan koran the Observer, London, berhasil memperoleh beberapa dokumen dari kalangan dalam Bank Dunia, yang diberi cap ‘Confidential’, ‘Restricted’, dan ‘Not to be Disclosed’. Salah satu di antara dokumen-dokumen itu adalah apa yang disebut ‘Interim Country Assistance Strategy’ (‘Strategi Bantuan Sementara’) untuk Ekuador. Di dalam dokumen itu Bank Dunia beberapa kali menjelaskan – dengan ketepatan yang mendirikan bulu roma – bahwa mereka mengharapkan rencana mereka akan menyalakan “kerusuhan sosial”, begitu istilah birokrasi terhadap negara yang terbakar.

Hal itu tidak perlu membuat kaget. Laporan rahasia itu mencatat, rencana itu dimaksudkan agar nilai mata-uang Ekuador dengan dolar Amerika akan mendorong 51 % dari penduduk Ekuador agar berada di bawah garis kemiskinan. Rencana “Bantuan” Bank Dunia di dalam laporan itu semata-mata menyeru untuk “meredakan tuntutan dan penderitaan rakyat” dengan “penyelesaian politik” -tanpa menyinggung aspek ekonomi dan harga-harga yang kian melambung

“Kerusuhan IMF” (yang dimaksudkan dengan ‘kerusuhan’ disini ialah demonstrasi damai yang dibubarkan dengan gas air-mata, peluru, dan tank), menyebabkan panik baru yang berakibat dengan pelarian modal (‘capital flight’) dan kebangkrutan pemerintah setempat. Kebakaran ekonomi ini mempunyai sisi terangnya – untuk perusahaan perusahaan asing, yang yang mendapatkan kesempatan menyabet sisa aset negara yang sedang kacau-balau itu, seperti konsesi pertambangan, perbankan, perkebunan, dan lain sebagainya dengan harga obral-besar-besaran. Contoh ini terlihat pada kepanikan pemerintah Indonesia yang melakukan “divestasi” degan harga obral-obralan pada BCA (‘Bank Central Asia’), bank paling berhasil di Indonesia, pabrik semen, perkebunan kelapa sawlt, bisnis telekomunikasi, dan sebagainya, yang kesemuanya sebenamya merupakan “tambang emas” (‘money-machines’) bagi Indonesia.

Stiglitz mencatat bahwa IMF dan Bank Dunia bukanlah penganut yang tidak punya perasaan terhadap ekonomi pasar. Pada waktu yang sama IMF menghentikan Indonesia untuk memberi subsidi pangan. Menurut IMF, “ketika bank-bank membutuhkan bail-out, intervensi (terhadap pasar) dapat diterima”. IMF menumpahkan berpuluh milyar dolar untuk menyelamatkan para finansier Indonesia dengan tambahan pinjaman dana dari bank-bank Amenka dan Eropa.

Suatu pola muncul. Dalam sistem ini banyak yang rugi, tetapi ada satu pemenang : yaitu, bank-bank Barat dan departemen keuangan Amerika Serikat, yang menghasilkan keuntungan besar dari celengan modal internasional ini. Stiglitz menceriterakan pengalaman pertemuan pertamanya, ketika baru menjabat di Bank Dunia, dengan presiden baru Etiopia dalam rangka pemilihan umum demokratis yang pertama di negeri itu.

Bank Dunia dan IMF menginstruksikan Etiopia untuk mengalihkan uang bantuan ke rekening cadangannya di departemen keuangan Amerika Serikat, yang akan memberikan bunga 4%, sementara Etiopia meminjam kepada Amerika Serikat dengan bunga 12% untuk memberi makan rakyatnya. Presiden Etiopia yang baru memohon kepada Stiglitz agar uang bantuan itu dapat digunakan sendiri untuk membangun negerinya. Tetapi tidak, uang hasil rampokan itu langsung masuk ke kas departemen keuangan Amerika Serikat di Washington.

Kini kita sampai ke tahap keempat yang oleh IMF dan Bank Dunia diberi nama “Strategi Pengentasan Kemiskinan”: yaitu, Pasar Bebas. Yang dimaksud ialah ‘pasar bebas’ berdasarkan aturan dari WTO (‘World Trade Organization’ – Organisasi Perdagangan Dunia’) dan Bank Dunia. Stiglitz, orang dalam Bank Dunia itu menyamakan ‘pasar bebas’ dengan ‘perang candu’. “Konsep itu bertujuan membuka pasar”, katanya. “Persis seperti halnya pada abad ke-19, negara-negara Barat dan Amerika Serikat menghancurkan rintangan yang ada bagi perdagangan di Cina. Sekarang hal yang sama dilakukan untuk membuka pasar agar mereka dapat berdagang di Asia, Amerika Latin dan Afrika, sementara negara-negara Barat itu memasang tembok yang tinggi terhadap impor hasil pertanian dan produk manufaktur dari Dunia Ketiga”.

Sebagai akibat program’ pasar-bebas’. Para pengusaha kapitalis lokal terpaksa meminjam pada suku-bunga sampai 60 % dari bank lokal dan mereka harus bersaing dengan barang-barang impor dari Amerika Serikat atau Eropa, dimana suku-bunga berkisar tidak lebih dari antara 6 – 7 %. Program semacam ini berakibat mematikan kaum kapitalis lokal

Dalam ‘Perang Candu’, negara-negara Barat mengerahkan blokade militer untuk memaksa Cina membuka pasamya bagi perdagangan mereka yang tidak seimbang. Sekarang Bank Dunia dapat memerintahkan blokade keuangan, yang sama efektifnya seperti pada ‘Perang Candu’ – dan sarna mematikannya.

Stiglitz khususnya sangat emosional ketika membahas tentang pcrjanjian hak-hak intelektual (dalam bahasa Inggeris disingkat dcngan TRIPS). Menurut mantan Ketua Tim Ekonom Bank Dunia itu, ‘Tata Dunia Baru’ (‘Novus Ordo Seclorum’) itu pada telah “menjatuhkan vonis hukuman mati kepada rakyat sedunia”, dengan cara memberlakukan tarif dan “upeti” yang tidak masuk akal yang harus dibayarkan kepada perusahaan obat-obatan yang punya merk. “Mereka tidak peduli”, kata profesor yang bekerja-sama dl bidang urusan kredit bank dengan perusahaan-perusahaan obat-obatan itu, “apakah orang akan hidup atau mati”.

Sebagian besar publik, terutama pemerintahan negara-negara di Dunia Ketiga masih memandang IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga dengan wajah yang manusiawi, seperti yang dinyatakan dalam charter-nya, “turut-serta dalam upaya menghapuskan kemiskinan”. Dalam kenyataannya, IMF lebih sukses berperan dalam menciptakan kemiskinan negara-negara yang sedang berkembang, ketimbang mengatasi kemiskinan yang mereka derita. Kalau ada yang menyangka ada konflik antara keduanya, antara IMF dan Bank Dunia, maka perkiraan itu keliru sekali.

Harap disini jangan sampai dibuat bingung ketika terjadi campur-aduk dalam pembicaraan mengnai IMF, Bank Dunia, dan WTO. Lembaga-Iembaga itu sebenamya tidak lain hanyalah topeng yang dapat dipertukarkan yang berasal dari suatu sistem kekuasaan yang tunggal, kaum Zionis, sesuai keperluannya. Mereka terhubung satu dengan lainnya melalui suatu sistem yang mereka sebut “pemicu”.

Ketika suatu negara memohon kredit kepada Bank Dunia untuk keperluan pendidikan, misalnya, maka permohonan tadi akan “memicu” suatu kebutuhan untuk menerima ‘persyaratan’ apa pun – yang mereka tetapkan rata-rata sebanyak 111 poin untuk setiap negara – yang ditetapkan secara sepihak oleh Bank Dunia dan IMF. Menurut Stiglitz, “IMF mengharuskan negara debitur menerima kebijakan perdagangan yang lebih bersifat punitif ketimbang aturan-aturan dari WTO”.1

IMF dan Bank Dunia memang mempunyai misi yang sarna di Dunia Ketiga. Kenyataannya sederhana: Wall Street berdiri di belakang kedua lembaga ini. Mereka dijalankan oleh para bankir, umumnya bankir Yahudi. Harus diingat, mereka adalah pebisnis uang dan profiteur, bukan sosiolog anthropolog, apalagi kaum philanthropis.

Selain itu yang tidak banyak disadari orang ialah ‘pasar bebas’ pada hakekatnya adalah saudara kandung dari perang. Yang lebih penting lagi, masyarakat Dunia Ketiga pada umumnya gagal melihat hubungan erat antara gagasan pasar-bebas dengan kepentingan negara-neganl Barat. Misalnya, sedikit sekali organisasi yang mengkritik lembaga-lembaga produk Bretton Woods itu, dibandingkan dengan suara yang menentang serangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, misalnya mereka tidak menyuarakannya di Seattle (ketika konperensi APEC), dan juga tidak melakukannya di Washington, DC.

Harap disini jangan sampai dibuat bingung ketika terjadi campur-aduk dalam pembicaraan mengnai IMF, Bank Dunia, dan WTO. Lembaga-Iembaga itu sebenamya tidak lain hanyalah topeng yang dapat dipertukarkan yang berasal dari suatu sistem kekuasaan yang tunggal, kaum Zionis, sesuai keperluannya. Mereka terhubung satu dengan lainnya melalui suatu sistem yang mereka sebut “pemicu”.

Mereka berkampanye menentang ‘pasar bebas’, menentang IMF, dan memihak kepada kampanye Jubilee untuk menghapus hutang Dunia Ketiga, tetapi tidak terhadap peperangan. ‘Pasar bebas’ dan perang berjalan bergandengan tangan. Sarna seperti halnya negara-negara Barat, seperti dikatakan Stiglitz di atas tadi, pada abad ke-19 memaksa Cina melakukan “perdagangan bebas opium”, dan hal itu masih berlaku sekarang. Kalau dalam abad ke-19 negara-negara Barat mengeluarkan dalih “memberantas perompakan di laut” untuk menutup-nutupi agenda kolonialisme dan imperialisme mereka, dewasa ini Amerika Serikat berdalih “memerangi terorisme internasional” untuk mendapatkan konsesi pemasangan pipa minyaknya melalui wilayah Afghanistan.

Koordinasi antara negara-negara Barat dengan ‘pasar-bebas’ sangat jelas. Bisa dilihat contoh di Kosovo. IMF dan Bank Dunia telah merancang rencana ekonomi pasca-perang, termasuk ‘pasar-bebas’, bahkan jauh hari sebelum jatuhnya born pertama. Keduanya bergandengan tangan. Jika suatu negara menolak intervensi IMF, maka negara-negara Barat, dengan intervensi politik atau mengerahkan berbagai badan-badan rahasia dan kegiatan subversif, akan masuk. Tugas mereka menciptakan iklim yang kondusif bagi program-program IMF dan negara-negara Barat (baca: Zionis) untuk akhirnya dapat dilaksanakan di negara-negara tersebut. Negara seperti lndonesia menjadi contoh betapa program pinjaman hutang IMF makin menambah krisis yang memang sudah parah.

Negara-negara yang menerima apa yang disebut dengan nama “bantuan pinjaman” IMF, seperti Bulgaria dan Romania, termasuk Indonesia, mungkin tidak mendapatkan ‘carpet bombing’, tetapi mereka dihancurkan hanya dengan satu goresan pena. Bahasa badan tidak dapat menutup-nutupi pikiran yang ada di benak seseorang. Tentang hal itu, menarik memperhatikan keangkuhan gaya Camdessus, direktur eksekutif IMF untuk Asia-Pasifik, ketika ia menyaksikan presiden Republik Indonesia, Soeharto, terpaksa menanda-tangani Memorandum of Understanding dalam rangka memohon bantuan pinjaman IMF untuk Indonesia pada tahun 1998. Memorandum itu ternyata merupakan awal dari agenda penghancuran ekonomi Indonesia yang memang sudah terpuruk. Di Bulgaria IMF melakukan reformasi yang sangat drastis. IMF menghancurkan kondisi sosial : pensiun dipotong, pabrik-pabrik terpaksa ditutup, ada barang-barang produk pabrik yang di-dumping, penghapusan subsidi perawatan kesehatan dan subsidi transportasi secara cuma-cuma bagi rakyat, dan sebagainya.

Keprihatinan Stiglitz tentang rencana-rencana dari IMF dan Bank Dunia yang dirumuskan secara rahasia dan didorong oleh suatu ideologi dari kaum absolutis, dan yang tidak membuka peluang untuk diskusi atau penolakan. Meski negara-negara Barat mendorong pemilihan umum di seluruh negara-negara yang sedang berkembang, apa yang mereka sebut “Program Pengentasan Kemiskinan” sebenamya “merongrong demokrasi”.

Dan program itu temyata tidak jalan. Produktivitas negara-negara Afrika Hitam di bawah bimbingan tangan “bantuan” struktural, IMF gagal total dan programnya hancur berantakan. Apakah ada negara-negara debitur yang mampu menghindari malapetaka ini ? “Ada”, kata Stiglitz seraya menunjuk Botswana. Apa yang mereka lakukan? “Mereka menghardik IMF untuk berkemas-kemas meninggalkan negeri itu”.

Lalu bagaimana cara membantu negara-negara yang sedang berkembang itu. Stiglitz mengusulkan adanya rencana land-reform yang radikal, serangan langsung ke jantung “pertuan-tanahan”, pada harga sewa yang keterlaluan, yang dikenakan oleh oligarki pemilik tanah di seluruh dunia, lazimnya tidak kurang dari 50% dari hasil panen dari si penyewa tanah (sistem “paron”).

Sebagai salah seorang mantan pejabat tinggi di Bank Dunia, apakah gagasan ini pemah diusulkan oleh Stiglitz? Kalau anda menantang (kepemilikan tanah), hal itu niscaya akan menimbulkan perubahan pada elit yang berkuasa. Karenanya, soal itu tidak masuk prioritas utama mereka”. Setiap kali solusi dengan konsep ‘pasar bebas’ menemui kegagalan, menurut Stiglitz, IMF tidak lain hanya menuntut kebijakan “pasar yang lebih bebas”.

“Halnya sama dengan di masa Abad Pertengahan”, kata Stiglitz. “Tatkala sang pasien meninggal, mereka berkata, ‘Ia terlalu banyak kehilangan darah, sebenarnya darahnya masih ada sedikit di tubuhnya’

Bantuan Ekonomi dan Kolonialisasi Gaya-Baru

Di Asia Tengah, Balkan, dan Kaukasus, reformasi dan program privatisasi dari IMF dan Bank Dunia berjalan bergandengan tang an bukan hanya dengan agenda negara-negara Barat, tetapi juga dengan operasi intelijen CIA, yang dilakukan secara tertutup. Pengelolaan lembaga perang dan ekonomi dilakukan dengan interface satu dengan yang lain pada peringkat global.

Jadi pada saat ini berbagai negara dilemahkan dengan konflik-konflik regional dan domestik yang dibiayai oleh dana keuangan Barat, baik secara terbuka maupun seeara tertutup. Kosovo Liberation Army, Aliansi Utara di Afghanistan, (GAM di Aceh ?), hanyalah sekian contoh dari beberapa kasus, bagaimana gerakan insurgensi di suatu negara dibiayai oleh Barat. Konflik-konflik yang dimanipulasi di Kosovo, Afghanistan, Aceh, dan lain-lain, terjadi karena terdapat sumber daya alam dalam jumlah yang strategis, minyak dan gas bumi, ladang ganja dan obat bius, yang oleh CIA dikelola secara tertutup.

Pada gilirannya kepentingan ekonomi ini bermuara ke politik luar negeri resmi Ameriksa Serikat. Akhimya ujung-ujungnya ke IMF, Bank Dunia, dan bank-bank regional dan investor swasta. Perang Afghanistan adalah contoh nyata adanya mata-rantai yang kuat antara agenda untuk untuk menguasai minyak yang ada di perut bumi Cekung Kaspia (Caspian Basin) dengan rancangan membangun hegemoni politik di Asia Tengah dalam rangka mengamankan kepentingan minyak dan gas bumi bumi tersebut.

Peristiwa serangan 11 September 2001 terhadap gedung-kembar WTC New York yang menewaskan lebih-kurang 6.000 jiwa adalah suatu rekayasa politik yang luar biasa kejamnya yang dilakukan oleh kelompok ‘rajawali’ Yahudi di bawah pimpinan Paul Wolfowitz di departemen pertahanan Amerika Serikat, yang bekerja-sama erat dengan dinas rahasia Israel Mossad, untuk mendapatkan dalih “menghukum” Afghanistan sebagai “kambing hitam”-nya.

Semuanya berkaitan sebagai suatu mata rantai. Kecurigaan bahwa serangan terhadap gedung-kembar itu merupakan sebuah rekayasa sangat rahasia oleh pihak Amerika Serikat sendiri yang dibantu oleh badan intelijen Israel Mossad, bukan hanya dikeluarkan oleh Alexander Gordon, seorang analis keamanan Amerika Serikat, tetapi juga dari ulasan koran the Guardian dan BBC London, kantor berita teve Amerika ‘Fox News’, Vision TV Kanada, koran the Washington Post, bahkan datang dari pemerintah Jerman, sekutu Amerika Serikat sendiri.

Mari dicermati institusi global ini: ada sistem PBB dengan missi konon untuk “memelihara perdamaian” yang pembentukannya diprakarsai oleh tokoh-tokoh Zionis; mereka memainkan perannya melalui negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Dari situ ada IMF, Bank Dunia, dan bank-bank pembangunan regional seperti ADB, Asian Development Bank, dan sebagainya. Di Eropa ada the European Bank for Reconstruction and Development, serta WTO. Lembaga-lembaga ini merupakan kekuatan utama mereka.

Kadangkala perang diperlukan untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif, dan kemudian lembaga-lembaga ekonomi produk kaum Zionis itu akan masuk untuk memberesi keadaan yang berantakan. Sebagai misal, sesudah pemerintahan Taliban di Afghanistan jatuh, kelompok bankir Yahudi ini mengusulkan dibentuknya semaeam ‘Marshall Plan’ untuk “membangun kembali” infra-struktur negeri itu yang sudah hancur berantakan.

Atau.sebaliknya, IMF sendiri yang melakukan destabilisasi ekonomi seperti yang mereka lakukan di Indonesia. Mereka bersikeras menghapus subsidi pada berbagai kebutuhan publik di negara itu. Kini kebijakan itu berhasil melumpuhkan sebuah negara sebesar Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, dan berakhir dengan keterpurukan ekonomi yang kacau-balau. Keadaan geografinya dan persebaran sumber daya-alamnya yang tidak merata membuat ekonomi nasionalnya bukan menjadi sumber kesejahteraan, tetapi berubah menjadi suatu malapetaka. IMF meninggalkan kondisi ekonomi-keuangan negara kepulauan ini dalam keadaan berantakan dengan cara yang belum pernah dihadapi oleh orang Indonesia.

Apa yang telah diperbuat oleh IMF di Indonesia? Mereka bersikeras memotong uang yang seharusnya ditujukan untuk mensubsidi pemerintahan di daerah, misalnya di bidang pendidikan, dan sebagainya. Kebetulan mereka melakukan hal yang serupa di Brazil. Mereka mendestabilisasikan suatu negara, karena untuk menguasai suatu negara harus ada kesamaan fiskal, suatu sistem untuk transfer fiskal. Jadi di suatu tempat seperti di Indonesia, mereka mendorong sctiap daerah rrielalui kebijakan otonomi daerah yang infra-strukturnya tidak disiapkan lebih dahulu, masing-masing akhirnya berperilaku menjadi semacam negara bagian.
Jadi pada saat ini berbagai negara dilemahkan dengan konflik-konflik regional dan domestik yang dibiayai oleh dana keuangan Barat, baik secara terbuka maupun seeara tertutup. Kosovo Liberation Army, Aliansi Utara di Afghanistan, (GAM di Aceh ?), hanyalah sekian contoh dari beberapa kasus, bagaimana gerakan insurgensi di suatu negara dibiayai oleh Barat. Konflik-konflik yang dimanipulasi di Kosovo, Afghanistan, Aceh, dan lain-lain, terjadi karena terdapat sumber daya alam dalam jumlah yang strategis, minyak dan gas bumi, ladang ganja dan obat bius, yang oleh CIA dikelola secara tertutup.

Dan tentu saja gagasan untuk masing-masing berdiri-sendiri menjadi sangat menarik bagi berbagai kelompok etnik di daerah yang berbeda-beda. Tentu saja mereka (yakni perancangnya di IMF) sadar sekali tentang hal ini – mereka melakukannya berulang-kali. Mereka hanya mendorong saja gagasan yang sudah ada. Hal itu terjadi di Yugoslavia, terjadi di Brazil; hal itu bahkan terjadi di bekas Uni Sovyet, dimana daerah-daerah dilepaskan begitu saja, karena Moskow tidak mampu memberi mereka uang. Kalau hal itu terjadi dimana rakyat dimelaratkan, mereka mulai saling membunuh. Terjadi pada setiap kelompok, pada kelompok-kelompok etnik, agama, dan kedaerahan, seperti di Indonesia.

Namun hal yang sarna bisa saja terjadi, seperti di Somalia, dimana tidak ada kelompok-kelompok etnik, tetapi skema IMF tetap berjalan. Tidaklah diperlukan adanya masyarakat multi-etnik untuk agenda memecah belah suatu bangsa, untuk melakukan Balkanisasi. Skema ini didasarkan pada agenda ‘rekolonialisasi’.

Negara dan ‘Teritori’

Negara-negara diubah menjadi teritori-teritori, persisnya koloni gaya baru. Apa beda negara dengan teritori ? Negara memiliki suatu pemerintahan, memiliki lembaga-lembaganya, ada anggaran, negara memiliki perbatasan ekonomi, dan memiliki lembaga seperti beacukai

Sebuah teritori, hanya memiliki pemerintahan secara nominal yang dikendalikan oleh IMF Tidak ada lembaga-lembaga yang otonom dan berdaulat, baik dari pemerintahan maupun swasta, karena telah diperintahkan tutup oleh IMF dan Bank Dunia. Tidak ada perbatasan, karena WTO telah memerintahkan pasar-bebas. Tidak ada industri atau pertanian, karena sektor-sektor ini telah didestabilisasikan sebagai akibat meningkatnya suku-bunga sampai 60 % per annum, dan hal itu akibat dari program IMF juga. Angka 60% itu bukan mengada-ada; di Brazil angka itu lebih tinggi. Pada tahun 1998 Indonesia mengalami hal serupa, Botswana menghadapi hal yang sama. Sukubunga seperti itu luar biasa tingginya.

Untuk mencapai hal itu IMF memasang batas ceiling kredit. Sehingga orang tidak mungkin mendapatkari pinjaman bank; bank-bank tidak mampu menjalankan peran intermediasi mereka keadaan suku-bunga meningkat, dan tentu saja hal itu secara pasti membunuh ekonomi setempat. Di Indonesia, IMF menuntut pelaksanaan kebijakan uang-ketat (‘austerity program’) dengan menaikkan suku-bunga obligasi bank sentral menjadi 17%, sehingga mendorong bank-bank komersial menaikkan suku-bunga kredit mereka. Untuk menambah keadaan menjadi lebih parah bank sentral Indonesia menuntut tiap bank yang ingin tetap hidup harus memiliki CAR (capital adequacy ratio) minimal 8%. Akibatnya bank-bank Indonesia berlomba-lomba mencari dana masyarakat, ketimbang menjalankan peran intermediasi mereka untuk mendorong kembali hidupnya ekonomi di sektor riel.

Untuk melawannya tidak mungkin dengan suatu gerakan topik tunggal. Tidaklah mungkin memfokuskan semata-mata pada lembaga-lembaga Bretton Woods, atau WTO, atau terhadap isu lingkungan, atau perekayasaan genetik. Perjuangan melawan “kolonialisme gayabaru” itu harus dalam hubungan totalitas. Tatkala menggunakan totalitas orang akan mampu melihat hubungan penggunaan kekuatan.

Di bawah sistem ekonomi seperti yang ada sekarang ini terhampar sendi-sendi orde kapitalis yang tertutup: industrial-military complex (catat; embargo Amerika Serikat terhadap peralatan militer Indonesia), kegiatan apparatus intelijen, dan kerja-sama dengan dan pengerahan kejahatan terorganisasikan (organized crimes), termasuk perdagangan narkotika untuk mendanai konflik-konflik internal di suatu negara dalam rangka membukakan pintu negara-negara Dunia Ketiga tersebut ke bawah kontrol komplotan Barat-Zionis.

Kini zamannya telah beralih dari gunboat diplomacy ke missile diplomacy. Sebenarnya istilah missile diplomacy tidaklah tepat. Yang ada adalah pemboman secara kasar dan primitif, seperti halnya ancaman dari utusan presiden Bush kepada pemerintahan Emirat Islam Afghanistan pada tahun 1999, tatkala Bush menghendaki tampilnya kembali bekas raja Mohammad Zahir Shah di Afghanistan sebagai tokoh pimpinan pemerintahan boneka, dan konsesi eksploitasi atas minyak dan gas bumi Afghanistan, serta pemasangan lintas pipa-minyak dari Turkmenistan ke Pakistan melalui wilayah Afghanistan dengan ancaman kasar, “Kalau anda setuju kami akan hamparkan ‘carpet of gold’, tetapi bilamana tidak, kami akan berikan anda ‘carpet-bombing’ “. Taliban menolak, dan mereka mendapatkan ganjaran, ‘carpet-bombing’ yang dijanjikan itu.

Money-Politics dan Penguasaan Elit Politik

Sebagian dari birokrasi sipil dan aparat intelijen militer di Dunia Ketiga terdiri dari para gangster dan kriminal2. Namun keadaan yang sebenarnya bila didalami jauh lebih rumit. Karena pada dasarnya para gangster itu tidak lebih dari instrumen dalam jaringan-kerja dari para pemodal besar internasional (baca: Yahudi). Mereka tidak menghalang-halangi sistem yang ada. Para gangster itu adalah orang yang dengan mudah dapat dipergunakan, karena mereka tidak bertanggung-jawab kepada konstituensi mereka, atau kepada siapa pun. Karena itu penggunaan mereka sangat bermanfaat.

Ambil misalnya ketika negara-negara Barat mendudukkan Hacim Thaci (pernimpin ‘Tentara Pembebasan Kosovo’) dalam pemerintahan di Kosovo, atau Abdul Hamid Karzai di Afghanistan. Jauh lebih mudah menempatkan gangster semacam mereka untuk memerintah negeri Kosovo atau Afghanistan, daripada mendudukkan seorang perdana menteri terpilih dengan integritas pribadi yang tinggi, yang bertanggung-jawab kepada konstituensinya. Yang terbaik adalah menempatkan seorang gangster-terpilih, seperti Boris Yeltsin (bagaimana dengan di Indonesia?), karena cara itu yang terbaik. Cari dan temp atkan seorang gangster-terpilih. Di pemerintahan Amerika Serikat sudah beberapa kali menempatkan gangster terpilih. Mengapa? Karena gangster-terpilih lebih mudah dikendalikan daripada seorang bukan-gangster yang diangkat.

Tetapi harus dimaklumi, para gangster ini merupakan kaki-tangan yang sangat menyolok – hal itu disebut sebagai kriminalisasi suatu negara. Sudah dapat dipastikan akan ada inter-penetrasi perdagangan yang legal maupun illegal. Dan perdagangan ilegal selalu berada dalam bisnis dan keuangan berskala besar. Pemimpin yang mendapatkan dukungan luas dari rakyat oleh negara-negara Barat tidak dikehendaki. Sebagai contoh bekerjanya anasir Zionis melalui jaringan klandestin, baik melalui partai-partai politik yang korup, badan-badan LSM kiri, kelompok ‘theologi pembebasan’ Katolik Jesuit yang kekiri-kirian, serta kaum anarkis, telah berhasil menyingkirkan tokoh yang memiliki integritas dan kompetensi. Pemimpin yang memiliki integritas dari segi kepentingan Zionisme secara politik tidak-dikehendaki. Itulah yang terjadi dengan nasib presiden B.J.Habibie dari Indonesia, yang ditendang keluar, bahkan oleh partainya sendiri.

Aspek penting dari kegiatan klandestin IMF adalah menciptakan kondisi untuk membiakkan perdagangan ilegal dan untuk mencuci uang di seluruh dunia. Hal itu sangat jelas, karena ketika ekonomi legal jatuh terpuruk akibat reformasi IMF, lalu apa yang tersisa. Yang tersisa adalah ekonorni-kelabu, ekonomi kriminal. Hal itu mendorong perkembangan kekuatan ekonomi ilegal yang akan digunakan untuk menggantikan kekuatan ekonomi legal yang secara potensial lebih bertanggung-jawab.

Keruntuhan sistem ekonomi yang legal di suatu negara menciptakan juga kondisi untuk perkembangan insurjensi, destabilisasi pemerintah terpilih, penutupan lembaga-lembaga, dan perubahan negara menjadi sekedar sebuah teritori, yang kemudian dikendalikan layaknya sebuah koloni. Indonesia dilihat dari berbagai indikasi obyektif, layak untuk dimasukkan ke dalam kartegori ‘koloni gaya-baru’ dari negara-negara Barat.

Kasus – “Suatu Model Membuka Kosovo untuk Modal Asing”

Di daerah pendudukan Kosovo yang berada di bawah mandat pasukan penjaga-keamanan PBB, “terorisme oleh negara” dan kaum pembela “pasar-bebas”, berjalan bergandengan tangan. Kriminalisasi oleh lembaga-lembaga negara yang terus berlangsung bukannya tidak sesuai dengan sasaran-sasaran ekonomi dan strategi Barat di Balkan.

Tanpa memperhitungkan kejahatan pembantaian rakyat sipil, pemerintahan KLA yang memproklamasikan diri-sendiri telah memberikan komitmennya untuk membentuk suatu “pemerintahan yang aman dan stabil” bagi para investor asing dan lembaga-lembaga keuangan internasional Yahudi, yang didukung oleh negara-negara Barat, dan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis di New York dan London. Mereka telah melakukan analisis tentang konsekwensi bila suatu intervensi militer terjadi dengan akibat perlunya pendudukan Kosovo, hampir setahun sebelum terjadinya perang. Konsep ini diulang kembali di Afghanistan pada tahun 2001. IMF dan Bank Dunia telah melakukan suatu ‘simulasi’ yang ‘mengantisipasi kemungkinan skenario darurat berlaku sebagai akibat ketegangan-ketegangan yang ada di Kosovo’.

Tatkala pemboman masih berlangsung, Bank Dunia dan Komisi Eropa memperoleh sebuah mandat khusus guna ‘mengkoordinasikan para donor’ untuk bantuan ekonomi di Balkan. Muatan ‘terms of reference’ tidak mengeluarkan Yugoslavia dari daftar penerima bantuan donor tersebut. Hal itu dengan jelas menegaskan bahwa Belgrado berhak untuk mendapatkan pinjaman pembangunan “begitu keadaan politik disana berubah”. Sehubungan dengan Kosovo, alih-alih memberikan pinjaman untuk membangun kembali infra-struktur propinsi Kosovo, IMF dan Bank Dunia malah lebih memusatkan intervensinya dengan pemberian ‘bantuan dalam merancang rekonstruksi dan program recovery’ serta apa yang dinamakan ‘nasehat kebijakan dalam manajemen ekonomi’ dan ‘pembangunan kelembagaan’ khususnya ‘pemerintahan’. Dengan kata lain, sepasukan ahli hukum dan konsultan dikirimkan untuk menjamin transisi Kosovo ‘membangun suatu ekonomi pasar yang hidup, terbuka, dan transparan’. Bantuan yang diberikan kepada pemerintahan sementara Kosovo akan diarahkan menuju ‘terbentuknya lembaga-lembaga yang transparan, efektif, dan berkelanjutan’. ‘Pemberdayaan lingkungan’ bagi investasi modal asing akan dibentuk sejajar dengan pembentukan ‘jaringan keselamatan sosial’ dan ‘program pengentasan kemiskinan’.

Sementara itu bank-bank milik negara Yugoslavia yang beroperasi di Pristina ditutup. Mata-uang Deutschmark ditetapkan sebagai alat tukar yang sah, dan sistem perbankan dialihkan kepada Commerzbank AG Jerman, yang menjadi pemegang saham tunggal swasta di dalam Micro Enterprise Bank (MEB milik Kosovo) yang dibentuk pada awal tahun 2000 dengan pemrakarsa International Finance Corporation (milik Bank Dunia), the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), bersama dengan Nederlandse FinancieringsMaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO). Internationale Micro Investitionen (IMI milik Jerman), dan Kredit Anstalt fuer Wiederaufbau (KW juga milik Jerman). Jadi pihak Jerman (Commerzbank AG, milik Yahudi) akan menjalankan kontrol atas fungsi-fungsi perbankan untuk propinsi Kosovo termasuk transfer keuangan dan transaksi luar negeri.

Dalam karakter yang sarna para komprador IMF di Indonesia tengah gencar-gencarnya menjual aset-aset publik yang selama ini berperan sebagai money-machine bagi Indonesia dengan harga obral-obralan, seperti BCA, Telkom, Semen Gresik, perkebunan kelapa sawit eksmilik Salim Grup, dan lain-lain kepada pihak asing. Para bidder domestik dalam proses tender itu tidak digubris. Tidak salah bila Prof.Chossudovsky memasukkan Indonesia ke dalam kategori “teritori” dari kekuatan keuangan Zionisme.3

Sumber Tulisan

Label: Amerika Serikat, Demokrasi, Dollar AS, Illuminati, IMF, imperialisme, Kapitalisme, Konspirasi, Liberalisme, New World Order, Simbol Konspirasi Rahasia, yahudi, zionisme di 18:29 Senin, 07 Juli 2008

 

EKONOMI POLITIK

Posted: November 15, 2012 in Uncategorized

Ekonomi dan Pembangunan Indonesia[1]

‘ketergantungan dan kekeroposan yang akut’

 

  1. A.     Catatan Awal

Membangun sebuah pemahaman yang utuh dalam melihat realitas ke-Indonesiaan-an yang begitu luas tentu tidak mudah. Begitu banyak masalah yang melingkupinya dan sehingga untuk memahaminya kita tidak akan mampu mencakupinya hanya dengan menggunakan perangkat analisis yang parsial dan fakultatif, dari manapun melihatnya kita akan menemukan bahwa seolah-olah negeri ini telah mencapai titik di mana persoalan yang dihadapi sudah sangat akut dan di sana hanya ada dua pilihan untuk kita, yakni bangkit atau hancur.

Dalam lanskap sejarah perjalanan peradaban bangsa-bangsa, ada yang disebut proses fluktuasi peradaban di mana setiap peradaban bangsa-bangsa akan melewati situasi dan masa-masa kebangkitan, kejayaan dan kehancuran. Namun itulah sejarah, dan dalam Al-Qur’an telah disebutkan bahwa “sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali oleh mereka sendiri” selanjut Marx meneyebutkan bahwa manusia dapat menciptakan sejarahnya sendiri tanpa harus kemudian diciptakan oleh orang lain, dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan maka Indonesia semestinya mampu menciptakan alur perjalanannya sendiri dengan segala potensi yang dimilikinya, dengan demikian kita kemudian dapat memotong tradisi fluktuasi peradaban di atas dengan hanya sampai pada kekeroposan yang tidak harus hancur sebagai negara-bangsa; itu kemudian tergantung pada semua elemen bangsa ini termasuk mahasiswa dan kaum muda.

Berbicara tentang ekonomi-politik dan pembangunan itu berarti kita akan mendiskusikan pola, bentuk, dasar dan paradigma lalu kemudian menelaah prosesnya pada tataran aplikasi di kenyaataan. Ada dua sudut pandang dalam melihat Indonesia yakni Indonesia dilihat dari sisi internalnya dengan mengkajinya melalui pendekatan dari dalam dan yang kedua dengan melihat Indonesia sebagai warga habitat global. Jika yang pertama kita lagi-lagi dipaksa menerawang jauh atau menariknya pada masa-masa awal Indonesia berdiri hingga Indonesia kekinian, maka yang kedua adalah melihat Indonesia dalam sistem global, percaturan geo-ekonomi, geo-politik dan geo-startegi. Semuanya adalah untuk menghindari parsialnya pembicaraan kita sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa kita akan mencoba melampaui pembicaraan sistem ekonomi-politik dan pembangunan Indonesia yang hanya secara normatif, namun selanjutnya yang kita lakukan adalah proses penerapan sebuah model analisis gabungan dengan menggunakan paradigma dan gaya analisis ekonomi-politik dari beberapa teori kritis dan kritik globalisasi. Sehingga kemudian kita mampu mencapai sebuah pemahaman yang setidak-tidaknya mampu mencapai penglihatan ekonomi-politik dan pembangunan Indonesia yang integral dan komplit. Pemahaman akan gerak global sangat penting dalam pembacaan Indonesia, mengutip apa yang dikatakan oleh Ivan Ilich “apa yang terjadi di luar sana (global) sangat berkaitan dengan apa yang menjadi persoalan di sini”. Selanjutnya para pengusung teori dependencia[2] semisal Andre Gundre Frank dan Samir Amin melakukan pembacaan dengan menggunakana kaca mata ketergantungan ekonomi-politik oleh negara-negara dunia ke-tiga (periphery =pinggirian) termasuk Indonesia terhadap negara-negara maju, Eropa Barat dan AS (core= inti).

 

  1. B.     Dasar Pemahaman

Alasan mendasar mengapa kemudian topik atau materi ini sangat penting dalam kurikulum perkaderan MAPABA PMII adalah sebagai tahapan awal untuk memahami perjalanan ekonomi-politik dan pembangunan Indonesia walau hanya dalam bentuk pengantar, hal ini sangat penting untuk kemudian menjadi dasar penafsiran awal jika nantinya dalam fase post MAPABA para calon kader telah mendapatkan fondasi pemahaman untuk mendalami lebih jauh sistem ekonomi-politik Indonesia dan kenyataan pembangunan Indonesia. Dari proses yang dilewati di PMII nantinya, diharapkan calon anggota dan kader akan mampu menjadi lokomotif dan motor pendorong keperubahan di Indonesia pada umumnya dan masing-masing daerahnya nantinya.

 

Beberapa definisi penting

–          Merkantilisme dan Kolonialisme: Merkantilisme dari kata merchant yang berarti pedagang dalam hal ini dapat diartikan sebagai paham perdagangan yang difasilitasi oleh negara dengan bantuan armada perang untuk menguasai SDA (emas, perak, rempah-rempah dsb.) pada wilayah tertentu, sebagai akibat menurunnya pasokan SDA yang dimaksud, juga karena nalar eksploitasi dan ekspansi negara asalnya Sedangkan kolonoalisme dari kata coloni yang berarti wilayah jajahan atau mencari daerah untuk dijajah dan dikuasai, dalam sejarah kolonoalisme adalah lanjutan dari proses merkantilisme, dengan menancapkan sistem pemerintahan negara pendonor.

–          Liberalisme: Teori Ekonomi yang dicetuskan Adam Smith melalui tesisnya The Whealth of Nation. Dasar pemahaman ini adalah bahwa kinerja dan proses perekonomian tidak harus dicampuri oleh proses politik lebih khususnya negara.

–          Keynesian: Teori ekonomi yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes (Inggris), yang menyatakan perlunya campur tangan pemerintah dalam proses perekonomian.

–          Developmentalisme (pembangunanisme): sebuah teori yang dicetuskan di Bretton Woods, NY-AS, tahun 1944 oleh para ekonom dunia yang dikomandoi oleh Rostow dan dibiayai oleh Presiden Reagen dan Perdana Menteri Inggris serta banker-bankir kelas kakap dunia: dinasti Rothchild, Rockefeler, dsb. Sebagai tindak lanjut dari perang dingin antara blok timur dan blok barat. Tujuannya mendorong negara-negara berkembang lewat bantuan hutang dan investasi asing agar negara-negara berkembang dapat dikuasai (baik poliyik, ekonomi, sda dsb.) dan tidak terpengaruh oleh genggaman komunisme dan blok timur. Dalam pemerintahan soeharto dicetuskan dalam Trilogi Pembangunan.

–          Kapitalisme dan Neo-liberalisme: dari kata capital = modal, dalam ekonomi diartikan sebagai corak ekonomi dengan mengedepankan penumpukkan modal untuk menyangga proses perekonomian dengan tanpa intervensi negara atau melalui negara perekonomian dapat digerakkan atau dikuasai oleh pemodal. Kedua hal ini sangat berkaitan dengan developmentalisme yang dijelaskan di atas.

–          Globalisasi dalam konteks ekonomi adalah pasar yang mengglobal atau yang dikenal dengan istilah kapitalisme global, kondisi ini ditandai dengan dua hal : pertama, multilateralisme yakni kekuasaan badan-badan antara pemerintah yang telah menjadi kepanjangan tangan ekspansi global kapitalisme (Bank Dunia, IMF, WTO), ketiga badan kapitalisme global tersebut dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan oleh negara-negara  maju. Bersamaan dengan kapitalisme global multilateralisme telah menempatkan dirinya menjadi supra negara. Kedua, transnasionalisasi yakni menguatnya monopoli dan konsentrasi model serta kekuasaan ekonomi kepada korporasi-korporasi besar dunia. Semua mekanisme kapitalisme global berujung pada keuntungan di pihak TNC (Trans-Nasional Coorporation).

 

 

Definisi

Teori Ekonomi

Icos dan Nomos

Icos=

Nomos=

Menurut Paul Samuelson Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia menentukan pilihan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya dan mempunyai alternative penggunaannya untuk menghasilkan barang dan mendistribusikannnya di antara anggota masyarakat. Wonnacot berpendapatt Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Lipsey ilmu ekonomi adalah sebuah study tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas.

Albert Mayers menyebut ilmu ekonomi sebagai studi yang mempelajari kebutuhan-kebutuhan manusia dan pemuasan kebutuhan tersebut selanjutnya George Loland Bach mengatakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana prosedur/membuat barang dan jasa dan kontribusinya di antara anggota masyarakat. Selanjutnya Ace Partarideja mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari tingakah laku manusia menggunakan dan memanfaatkan sumber alam yang ada di dunia ini.

Beberapa definisi di atas adalah tinjauan yang melihat ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu sedangkan untuk melihatnya sebagai sebuah fenomena, proses atau kenyataan, maka kita dapat meminjam definisi yang diungkapkan oleh: …………………………….. yakni

 

Teori Politik

Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Politic: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Karl W, Deutsch: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum” (politic is the making of decisions by public means). Dikatakan selanjutnya bahwa keputusan-keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan-keputusan pribadi oleh seseorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan-keputusan semacam itu merupakan “sektor umum” atau “sektor publik” (public sector) dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan melalui tindakan umum atau nilai-nilai (public goods), yaitu mengenai apa yang dilakukan dan siapa yang mendapat apa. Dalam arti ini politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah.

Hoogerwerf: “Objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. David Easton: “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum”.

 

  1. a.       Pendefinisian secara Institusional

Pendefinisian secara institusional merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik (political institusions), seperti negara, pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan lain-lain.

 

  1. b.      Pendefinisian secara Fungsional

Pendefinisian fungsional pada dasarnya merupakan pendefinisian institusional pula, tetapi pendefinisian fungsional berusaha melepaskan diri daripada dogmatisme dan sifat yuridis sepihak daripada pendefinisian institusional itu. Fungsionalisme meninjau lembaga-lembaga politik tidak sebagai lembaga-lembaga yang terasing dan bebas dari pengaruh faktor-faktor kekuasaan riil.

 

  1. c.       Pendefinisian menurut hakekat politik

Yakni melihat hakekat politik sebagai kekuasaan (power) dan dengan begitu proses politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Politik adalah “perjuangan untuk memperoleh kekuasaan” atau “teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan” atau “masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan” atau “ pembentukan dan penggunaan kekuasaan riil, seperti pressure groups, lobbying, pendapat umum dan lain-lain tidak kurang dari struktur dan dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga politik tersebut.

 

Ekonomi-politik

Isu-isu Pembangunan (developmentalisme)

Liberalisme dan Neo-Liberalisme

Lalu, bagaimana kita meletakkan perbincanan soal liberalisme, berdasarkan konteks sejarahnya, dalam hal ini konteks negara kapitalis pinggiran? Sebelumnya, mari kita lihat fakta berikut. Pada tahun-tahun menjelang Peristiwa G30S 1965, sekelompok aktivis liberal yang meluncurkan Manifesto Kebudayaan (Manikebu), dan juga ekonom liberal yang menamakan dirinya teknokrat, memilih bekerjasama dengan angkatan darat (AD), untuk mengeliminasi lawan politiknya. Ketika kolaborasi ini menang, para pengusung ide-ide liberalisme ini, memilih bungkam atau bahkan membiarkan saja ketika AD, memelopori pembantaian terhadap mereka yang dicap sebagai musuh politiknya.

Segera setelah peristiwa kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah politik modern Indonesia itu, kalangan liberal mulai memadu-kasih dengan rejim Orba. Ada yang menjadi penasehat, juru runding, juru bangun, agen propaganda, dan juga eksekutor kebijakan-kebijakan Orba. Pada saat bersamaan, parade kekerasan datang silih berganti dengan derajat berbeda-beda. Segera setelah melibas musuh di sebelah kiri, rejim ini juga membabat musuh yang ada di sebelah kanan. Sementara itu, kalangan liberal terus melanjutkan bulan-madunya. Mereka baru tersentak, ketika rejim yang disokongnya itu pada akhirnya mulai mendahulukan kepentingan birokratisnya demi kelangsungan kekuasaannya.

Pertanyaannya, mengapa kaum liberal ini bersekutu dengan kekuatan anti-demokrasi plus anti-liberalisme? Untuk menjawab soal ini, saya mau mengutip analisa Luis Vitale, yang dituangkan dalam bukunya History of Chile, (1969). Dalam bukunya itu, Vitale mengatakan, filsafat liberal yang di Eropa pada abad ke-18 merupakan hasil dari revolusi demokratik-borjuis, di Amerika Latin merupakan bagian dari revolusi “kemerdekaan politik.” Sebagai bagian dari revolusi kemerdekaan politik, liberalisme di negara berkembang justru menjadi senjata teoritik untuk melawan kolonialisme oleh borjuasi Eropa. “Sementara borjuasi lokal memiliki kebutuhan untuk mencari pasar baru, raja Spanyol malah membatasi pasaran untuk ekspor; sementara borjuasi lokal butuh untuk membeli barang-barang manufaktur dengan harga murah, kekaisaran Spanyol malah membatasi mereka agar mereka hanya mengonsumsi barang yang dijual oleh pedagang Spanyol dengan harga mahal; sementara orang-orang Amerika meminta pengurangan tarif pajak, kekaisaran malah menerapkan tarif pajak baru yang lebih besar; sementara borjuasi lokal menuntut akumulasi kapital dan sisa surplus ekonomi di Amerika Latin, kekaisaran Spanyol malah mengambil bagian terbesar dari surplus dan menetapkan kebijakan modal yang mengambang (floating financial),” tulis Vitale.

Pada tahap inilah, liberalisme di tanah jajahan berwatak progresif dan membebaskan. Tetapi, seperti dikemukakan Andre Gunder Frank dalam bukunya, Lumpen Bourgeoisie Lumpen Development Dependence, Class, and Politics in Latin America, (1972), liberalisme di negara kapitalis pinggiran ini tidak ditujukan untuk mentransformasikan struktur sosial yang menindas warisan kolonial. Para elite ini, begitu sukses merebut kekuasaan, malah mengembangkan struktur baru hubungan yang bersifat tergantung, hubungan kolonial.

““….they reinforcement the ties of economic dependence by strengthening the export economy and the structure of underdevelopment,” tulis Frank.

Di sini muncul pertanyaan lain, mengapa liberalisme yang semula berwatak progresif lantas berubah menjadi konservatif bahkan reaksioner? Mari kita kembali sejenak pada Luis Vitale. Ketika membandingkan antara liberalisme di Eropa dengan liberalisme di Amerika Latin, Vitale mengatakan, “di tangan borjuasi Eropa, liberalisme menjadi senjata untuk melawan feodalisme; di Amerika Latin, liberalisme diadaptasi oleh para borjuasi lokal (creole) untuk melawan monarki Spanyol. Di Eropa, filsafat liberalisme menjadi doktrinnya kaum borjuasi industrial; sementara di Amerika Latin, ia menjadi doktrin ideologisnya para tuan tanah, pemilik pertambangan, dan pedagang. Jika di Eropa liberalisme menjadi argumen untuk melindungi industri; di Amerika Latin, liberalisme menjadi argumen untuk melegitimasi perdagangan bebas.”

Dengan menilik basis sosial-ekonomi para pengusung liberalisme di negara kapitalis pinggiran, tidaklah aneh jika kemudian liberalisme berubah menjadi doktrin yang konservatif. Ketika basis ekonominya mulai berkembang, kalangan borjuasi lokal ini membutuhkan pasar untuk kelangsungan pengembangan kapasitas produksinya. “Di Argentina,” tulis Frank, “liberalisme bisa ditelusuri jejaknya pada masa pemerintahan Mitre 1862, ketika terjadi lonjakan ekspor yang dimulai pada 1860, dan mengalami percepatan setelah periode 1870-1880. Di Brazil, permulaan liberalisme mungkin bisa dilihat sejak diundangkannya kebijakan anti perbudakan dan berdirinya Republik pada 1888 dan 1889. Hal ini beriringan dengan lonjakan ekspor kopi dan pertumbuhan kotaSao Paulo pada 1880an dan 1890an. Di Chile, setelah 1860, liberalisme diberlakukan karena mendatangkan keuntungan bagi kelas petani baru di Selatan, dan pertambangan di Utara – setelah pertumbuhan cepat produksi tembaga dan terigu yang menyebabkan ekspor Chile antara 1844 dan 1860, bertumbuh tiga kali lipat.”

Demikian sebaliknya, ketika kapasitas produksinya anjlok, liberalisme serta-merta bermetamorfosis menjadi senjata teoritik untuk melegitimasi kebijakan ekonomi yang proteksionistik. Proteksionisme di sini, tidak bermakna melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk asing, apalagi untuk melindungi sektor ekonomi rakyat, sebab hubungan yang terjadi adalah hubungan ketergantungan. Pada masa “proteksionisme” ini, pasar dalam negeri tetap terbuka bagi produk impor; hubungan-hubungan ekonomi dengan pihak asing tetap berlangsung, misalnya, sektor-sektor yang semula tertutup bagi investasi asing kemudian dibuka. Atau dalam bahasa Nikolai Bukharin, proteksionisme bahkan bermakna akuisisi untuk menambah perbedaharaan kapital pada satu sisi, dan memfasilitasi kompetisi di pasar dunia, di sisi lain (Nikolai Ivanovich Bukharin, “Imperialism and World Economy,” 1929). Artinya, hubungan produksi yang timpang tetaplah berlangsung, bahkan kian intensif karena ketergantungan terhadap senior partner (korporasi multinasional) semakin dalam. Dengan demikian, proteksionisme di sini bermakna, melindungi kepentingan borjuasi nasional yang merupakan junior partner, dari gerakan progresif-radikal yang menentang hubungan sosial yang bersifat kolonial itu.

Pada tahapan inilah, kalangan liberal mengadakan persekutuan tidak suci (unholly alliance) dengan militer, guna mengamankan kepentingan ekonomi-politiknya. Demikianlah, “After they had reached power and imposed their policy of ever greater dependence on expanding imperialism – with the economic, social, and political conflicts and tension resulting from this policy – these very liberals were the first to resort the repressive measures and even to military dictatorship to serve their own economic interest,” (Frank).

 

Globalisasi

Kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Sebagai fenomena baru, globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Dalam kondisi dan kenyataan riil bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global.

Pengertian Globalisasi

Untuk mengerti dan memahami secara utuh tentang globalisasi, tentunya haruslah menyertai dimensi historisnya yang merupakan bangunan dasar atas situasi masa kini. Hal ini sangatlah penting dalam untuk menepis kebiasaan banyak orang yang belajar sejarah, tetapi tidak belajar dari sejarah. Meminjam istilah Ali Engineer, sejarah bukanlah mitos, bukan pula atribut yang sama sekali tidak mempunyai kausalitas sosial.

Globalisasi  pada hakikatnya  adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan yang melampaui batas-batas kebangsaan (nation-hood) dan kenegaraan (state-hnood); dan mengingat  bahwa  jagad kemanusiaan ditandai  oleh pluralisme budaya. Maka  globalisasi sebagai proses juga menggejala sebagai peristiwa melanda dunia secara lintas budaya (transcultural).

Arah dunia semakin tunggang  lenggang, berlari cepat tanpa ada kendali atau rem, proses yang sangat cepat ada kompleks ini telah menggiring semua elemen-elemen d alam seluruh pranatanya untuk masuk secara langsung maupun secara tak langsung  kedalaman sebuah pusaran yang bernama globalisasi.

Globalisasi adalah pasar yang mengglobal atau yang dikenal dengan istilah kapitalisme global, kondisi ini ditandai dengan dua hal : pertama, multilateralisme yakni kekuasaan badan-badan antara pemerintah yang telah menjadi kepanjangan tangan ekspansi global kapitalisme (Bank Dunia, IMF, WTO), ketiga badan kapitalisme global tersebut dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan oleh negara-negara  maju. Bersamaan dengan kapitalisme global multilateralisme telah menempatkan dirinya menjadi supra negara. Kedua, transnasionalisasi yakni menguatnya monopoli dan konsentrasi model serta kekuasaan ekonomi kepada korporasi-korporasi besar dunia. Semua mekanisme kapitalisme global berujung pada keuntungan di pihak TNC (Trans-Nasional Coorporation).

 

Meminjam kata Marx “perubahan di dalam sejarah yang ditentukan secara materialistis, penguasa terhadap cara perproduksi menentukan kalas mana dan pikiran mana akan berkuasa pada suatu saat tertentu, dan pertentangan terus menerus di antara kelas yang pada akhirnya akan memenangkan oleh pihak ploretariat”.

 

Berdasarkan dari gambaran di atas, penulis berpendapat bahwa globalisme sebagai fenomena kontemporer mustahil akan mengadakan kebudayaan dan peradaban. Sebaliknya dalam perwujudannya yang ekstrem, globalisme justru dapat menjadi pembangkit nasionalisme yang akan dilakukan oleh kesadaran sebagai suatu satuan budaya yang khas.

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.

Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas batas negara.

Anggapan atau jalan pikiran di atas tersebut tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tak berguna. John Naisbitt (1988), dalam bukunya yang berjudul Global Paradox ini memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Naisbitt (1988) mengemukakan pokok-pokok pikiran lain yang paradoks, yaitu semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin kesukuan, dan berpikir lokal, bertindak global. Hal ini dimaksudkan kita harus mengkonsentrasikan kepada hal-hal yang bersifat etnis, yang hanya dimiliki oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia Internasional.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

Ciri globalisasi

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia.

Hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antarnegara menunjukkan keterkaitan antarmanusia di seluruh dunia

  • Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
  • Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan eprdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO).
  • Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.
  • Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Setiap beberapa ratus tahun dalam sejarah manusia, transformasi hebat terjadi. Dalam beberapa dekade saja, masyarakat telah berubah kembali baik dalam pandangan mengenai dunia, nilai-nilai dasar, struktur politik dan sosial, maupun seni. Lima puluh tahun kemudian muncullah sebuah dunia baru.

Teori globalisasi

Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teroritis yang dapat dilihat, yaitu:

  • Paraglobalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut.
  • Paraglobalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab.
  • Paraglobalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi).
  • Paratradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos sematau atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital.
  • Paratransformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai “seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung“. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau, setidaknya, dapat dikendalikan.

Sejarah globalisasi

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang.

 

Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluroh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi

Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Cina, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia.

Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia.

Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indinesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini.

Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antarnegara pun mulai kabur.

Globalisasi Perekonomian

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Menurut Tenri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

  • Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.

 

Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja

  • Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara.
  • Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
  • Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi’s, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
  • Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

Thompson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Misalnya, secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia.

Globalisasi kebudayaan

 

sub-kebudayaan Punk, adalah contoh sebuah kebudayaan yang berkembang secara global

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini ( Lucian W. Pye, 1966 ).

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan

  • Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
  • Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
  • Berkembangnya turisme dan pariwisata.
  • Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
  • Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
  • Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.

Reaksi masyarakat

Gerakan pro-globalisasi

Pendukung globalisasi (sering juga disebut dengan pro-globalisasi) menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh (…). Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lainnya, dan salah satu bentuknya adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Kedua negara dapat melakukan transaksi pertukaran sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Misalnya, Jepang memiliki keunggulan komparatif pada produk kamera digital (mampu mencetak lebih efesien dan bermutu tinggi) sementara Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produk kainnya. Dengan teori ini, Jepang dianjurkan untuk menghentikan produksi kainnya dan mengalihkan faktor-faktor produksinya untuk memaksimalkan produksi kamera digital, lalu menutupi kekurangan penawaran kain dengan membelinya dari Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Salah satu penghambat utama terjadinya kerjasama diatas adalah adanya larangan-larangan dan kebijakan proteksi dari pemerintah suatu negara. Di satu sisi, kebijakan ini dapat melindungi produksi dalam negeri, namun di sisi lain, hal ini akan meningkatkan biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar negara yang dituju. Para pro-globalisme tidak setuju akan adanya proteksi dan larangan tersebut, mereka menginginkan dilakukannya kebijakan perdagangan bebas sehingga harga barang-barang dapat ditekan, akibatnya permintaan akan meningkat. Karena permintaan meningkat, kemakmuran akan meningkat dan begitu seterusnya.

Beberapa kelompok pro-globalisme juga mengkritik Bank Dunia dan IMF, mereka berpendapat bahwa kedua badan tersebut hanya mengontrol dan mengalirkan dana kepada suatu negara, bukan kepada suatu koperasi atau perusahaan. Sebagai hasilnya, banyak pinjaman yang mereka berikan jatuh ke tangan para diktator yang kemudian menyelewengkan dan tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, meninggalkan rakyatnya dalam lilitan hutang negara, dan sebagai akibatnya, tingkat kemakmuran akan menurun. Karena tingkat kemakmuran menurun, akibatnya masyarakat negara itu terpaksa mengurangi tingkat konsumsinya; termasuk konsumsi barang impor, sehingga laju globalisasi akan terhambat dan — menurut mereka — mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk dunia.

 

 

Gerakan antiglobalisasi

Antiglobalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Antiglobalisasi” dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional, dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya.

Namun, orang-orang yang dicap “antiglobalisasi” sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai Gerakan Keadilan Global, Gerakan dari Semua Gerakan atau sejumlah istilah lainnya.

 

Dependecia

 

  1. C.     Indonesia: Ekonomi-politik dan pembangunan yang maya

Secara garis besar untuk memahami sejarah pembangunan ekonomi Indonesia kita dapat memulainya pada dasawarsa 70-an sejak rezim orde baru berkuasa. Hal ini dengan tidak menafikkan keberadaan sistem ekonomi pada masa-masa sebelumnya. Semenjak itu corak ekonomi dan politik kita menjadi terbuka dan bahkan sangat rentah terhadap infiltrasi sistem perekonomian global. Di sisi lain hal ini disebabkan oleh memuncaknya perang dingin yang akhirnya dimenangkan oleh blok kapitalis dan sekutunya.

Pemerintah merencanakan target privatisasi 28 perusahaan BUMN tahun 2008. Sementara realisasi privatisasi tahun ini sebanyak 3 perusahaan dari target 14 BUMN.

1. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

2. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Sosialisme

Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.

Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

3. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Komunisme

Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.

 

GLOBALITAS

Belakangan ini hampir seluruh lapisan masyarakat indonesia dihinggapi pesimisme, terutama  menyangkut kondisi dan posisi bangsa ini dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia. Sebuah paradoks bagi indonesia yang kaya sumberdaya alamnya tapi miskin dalam banyak hal dan terus diliputi pertikaian. Pesimisme tersebut muncul karena sampai saat ini krisis multidimensi yang menerpa negeri ini belum juga teratasi.

Persoalan besar yang dihadapi semua bangsa yang terlibat dalam percaturan ekonomi internasional pada 1980-an adalah global disorder serta global instability yang merambat ke beberapa sektor berikut :

 

Konteks Struktural: Sektor Ekonomi Produktif

Tiga kekuatan yang menyebabkan ketidakstabilan pada dasawarsa 1980-an yaitu : pertama, Penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global dibawah ekonomi kapitalis; kedua, Revolusi teknologi informasi; dan ketiga, konsentrasi kepemilikan uang dan kapital oleh sikaya dan kuat.

         Sejak dasAwarsa 1970-an, masa boom and bust – ekspansi dan resesi  yang berskala global dan mendorong persaingan dan pertikaian antar negara-negara kapitalis; pertikaian dagang antara AS vs Jepang, AS vs Eropa, Eropa vs Jepang. Sumber pertikaian adalah “krisis over produksi”, peningkatan teknologi dan konsentrasi kapital. Jauh sebelum perang dingin berakhir—pasar di dunia kapitalis telah jenuh: kebanjiran surplus komoditi pertanian, bahan dasar, dan barang manufaktur. Antara 1970 – 1990an perdagangan global meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, yaitu sekitar $3,3 milyar jadi $3,5 trilyun (berdasar nilai konstan dollar tahun 1980), ini terjadi karena hampir semua negara memacu produksi dengan segala cara dan ekspor demi merebut pasar dan keuntungan. Kompetisi adalah kata kunci yang paling sering didengungkan semua pelaku ekonomi. Aturan main dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang direformulasi dalam WTO semakin menegaskan kecendrungan itu.

         Fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah Flexible accumulation. Dalam rangka memenangkan persaingan perusahaan transnasional melakukan outsourcing; yaitu mengontrakkan pekerjaan kepada pengusaha mana saja didunia yang bisa memasok komponen, sehingga perusahaan raksasa itu dapat mempertahankan flexiblitas maximum demi memperoleh komoditi – sumber produksi hingga tenaga produksi yang paling murah. Buat apa membuat komponen sendiri kalau orang lain bisa memasok dengan harga lebih murah.

         Wujud lain dari flexible accumulation adalah corporate downsizing. Disini prinsipnya sama: untuk memperoleh keuntungan lebih besar tidak perlu memiliki sarana produksi sendiri. Banyak Perusahaan transnasional men-subkontrakkan pembuatan barang dan jasa yang sebelumnya mereka buat sendiri, atau mereka mem-PHK buruhnya di negara asal perusahaan itu dan mempekerjakan buruh lain yang lebih murah di negara tempat investasi asingnya berlangsung. Implikasinya, kalau ongkos produksi di suatu negara meningkat cukup banyak mereka bisa mencari mitra-kontraktor di negara lain.

      Proses akumulasi yang luwes ini memungkinkan perusahaan transnasional menghindar dari tanggung jawab atas dampak buruk proses produksi barang atau jasa mereka terhadap perburuhan atau lingkungan hidup di wilayah setempat. Alasannya mereka tidak ikut berproduksi disitu. Mereka hanya membeli dari produsen lokal.

 

Konteks Struktural: Sektor Finansial  

Salah satu akibat dari produksi berlebihan di seluruh dunia ialah kemerosotan minat untuk memperluas usaha memproduksi barang untuk konsumsi massal. Menanam modal untuk sektor produktif tidak banyak menjanjikan keuntungan, kerena itu banyak keuntungan kaum pemodal itu di tanamkan di sektor finansial, tidak di sektor produktif riil.

   Inilah alasan yang mendasari ekspansi pasar finansial seluruh dunia sejak 1970-an. Didukung oleh revolusi tehnologi informasi dan Komunikasi yang memungkinkan globalisasi proses ekonomi ,finance capital sektor yang paling menguntungkan, paling kuat dan spekulatif di dunia Kapitalis. Dalam konteks ini mata uang mengalami komoditifikasi luar biasa dan pasar uang dan kapital di pisahkan dari sektor produksi. Munculnya spekulasi dan pencarian keuntungan melalui jual-beli mata-uang dalam skala besar-besaran ini kemudian menimbulkan julukan casino capitalism (Strange,1986).

   Bagaimana ini terjadi? Sejarahnya bermula paling tidak pada keputusan AS membatalkan konvertibilitas dollar ke emas tahun 1971 sebagai cara mengurangi defisit neraca pembayaran AS yang sangat besar. Belanja militer AS di luar negri dalam rangka perang Dingin dengan Blok Uni Soviet sejak akhir 1940-an sangat memberatkan anggaran belanja publiknya dan berdampak negatif terhadap neraca pembayarannya. Kesulitan ini lebih menjadi parah ketika sejak tahun 1973 biaya impor minyaknya meningkat luar biasa akibat embargo minyak oleh negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah.

Celakanya, uang dollar yang di belanjakan di luar negri itu tidak banyak kembali ke AS kerena ekspornya waktu itu memang mengalami penurunan.

   Dollar AS yang banyak berkeliaran di luar negri itu kemudian mendorong munculnya pasar kapital internasional, yang mula-mula dengan denominasi Eurodollar. Pada dasawarsa 1970-an pasar kapital inilah yang memberi pinjaman pada banyak perusahaan dan negara, termasuk yang kemudian menjadi negara-negara industri baru di Asia Timur.

   Pelepasan dollar AS dari keterkaitannya dengan emas juga mendorong munculnya spekulasi nilai tukar mata uang. Tahun 1979 perputaran uang di pasar devisa dunia kira-kira $25 triliun pertahun; sepuluh tahun kemudian jumlahnya menjadi sekitar $100 trilyun. Antara lain akibat computer driven trading, pertengahan 1995 perdagangan valuta asing itu di perkirakan $1 trilyun per hari (ini sama dengan kira-kira 40 kali nilai perdagangan internasional per hari).

   Arena finance  capital  paling besar tahun 1990-an adalah global equities markets terutama di Dunia Ketiga dan negara-negara bekas blok komunis. Di dukung oleh IMF dan kebijakan pasar bebas yang didukung oleh negara-negara besar, di hampir setiap negara besar dan pasar regional di seluruh dunia didirikan bursa saham. Ini mengakibatkan maraknya investasi portofolio. Berbeda dangan investasi langsung di sektor produktif; misalnya dalam bentuk pendirian pabrik atau tambang, investasi portopolio dalam bentuk saham sangat tidak pasti. Tidak mesti untuk kegiatan produktif, dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Ekonomi suatu negara bisa bangkrut kalau investasi seperti ini tiba-tiba ditarik investornya. Investor juga bisa untung besar dari jual beli saham tanpa ada kaitannya dengan kenaikan produksi.

Kenyataan bahwa peningkatan jumlah perusahaan yang ditawarkan dibursa saham banyak didorong oleh kebijakan IMF yang memaksa pemerintah untuk melakukan privatisasi perusahaan negara dengan harga murah atas nama “restrukturisasi ekonomi”. Ini Merupakan obral murah bagi pemilik kapital asing yang memasuki sektor ekonomi nasional yang strategis  (dan sering monopolis)  seperti perusahaan telpon, bank, perusahaan minyak, dan sebagainya

 

Konteks struktural: krisis kapital

Dibalik itu penetrasi modal Internasional semakin menggila, beralihnya modal berinvestasi besar-besaran di bagian timur Indonesia bukanlah bagian dari agenda pemerataan kesejahteraan yang selama ini dikampanyekan oleh elit penguasa lokal melainkan niat besar mereka adalah mengeruk sumber daya alam (khususnya minyak bumi) untuk kepentingan alat produksi modal karena Jawa telah menjadi ladang kering. Kegagalan perang Irak, Badai Katrina yang menenggelamkan kilang minyak Amerika, proteksi besar-besaran Amerika latin dan Iran manambah daftar panjang frustasi global Negara-negara yang sangat ketergantungan Minyak Bumi khususnya Amerika, sehingga Negara dunia ke III khususnya Indonesia yang nota bene lebih memilih tunduk terhadap modal menjadi makanan empuk dan bulan-bulanan eksploitasi modal. 

            Di tingkat internasional kita melihat bagaimana kekejaman Rezim Bush dalam ”Perang Melawan Terorisme” yang telah menghadirkan petaka kemanusiaan bagi beberapa negara di belahan dunia. Atas nama perang malawan terorisme, imperalisme Amerika melakukakan kejahatan terhadap rakyat di Afganistan, Irak, Palestina, Libanon. Perang tersebut melahirkan korban jiwa dipihak sipil, wanita, orang tua dan anak-anak. PBB dan desakan global untuk menghentikan kekejaman perang hanya dianggap angin lalu. Bahkan beberapa tindakan agresi tersebut merupakan konspirasi terselubung intelijen CIA yang memanipulasi data terkait nuklir dan keberadaan jaringan Al-Qaida sebagaimana dalam invasi militer Amerika ke Irak. AS juga menghujat habis-habisan Korea Utara dan Iran terkait pengembangan tenaga Nuklir tetapi mereka sendiri menolak diperiksa jaringan nuklirnya.

         Perang melawan terorisme, hanyalah tameng yang digunakan bush untuk melakukakan  perampokan atas sumber sumber kekayaan alam, terutama minyak. Karena Imperialisme Amerika sangat membutuhkan minyak sebagai komoditi utama dalam mendukung industri-industri milik AS. AS adalah negara pengkonsumsi minyak 26 % dari total cadangan minyak dunia. Untuk itulah mengapa kebijakan tarif minyak dunia selalu diintervensi oleh AS, termasuk mendikte OPEC.

         Tercatat 10 perusahaan raksasa AS mendanai perang di Irak, yaitu Lockheed Martin (6,62 juta dollar AS), Boeing Co (5,31 juta dollar AS), Raytheon (3,23 juta dollar AS), Northrop Grumman (3,71 juta dollar AS), General Dynamic (4,34 juta dollar AS), United Technologies (2,24 juta dollar AS, General Electrics (4,885 juta Dollar AS) yang kesemuanya bersama korporasi-korporasi multinasional lainnya akan menjadi pengambil keuntungan dari perdagangan alat-alat militer, penyediaan minyak bumi dan pasar baru di negara-negara timur tengah.

 

NASIONALITAS

Kedatangan bush ke Indonesia setelah menghadiri KTT APEC di Vietnam merupakan bagian dari kepentingan negara adidaya tersebut untuk mempertahankan dominasinya di negara ini. Salah satu agenda korporasi yang di bawa bush namun tidak mengemuka dalam pernyataan resmi pejabat pemerintah adalah soal eksplorasi dan eksploitasi minyak natuna alpa D di perairan kalimantan yang sejak 1995 konsesinya diberikan kepada Exxon Mobile. Pemberian konsesi oleh pemerintah Indonesia kepada Exxon mobile tidak ditindaklanjuti dengan memulai melakukan eksplorasi dan eksploitasi hingga berakhirnya masa kontrak pada tahun 2005. Kedatangan bush terkait kepentingan korporasi minyak merupakan modus operasi yang sama dengan kedatangan Menlu AS Condoleza Rice dalam negosiasi exon di blok cepu yang berakhir dengan pemberian konsesi eksploitasi bagi korporasi tersebut dengan terlebih dahulu terjadi pergantian direksi pertamina. Saat ini Exxon sedang berusaha untuk menguasai kembali konsesi yang gagal ditepatinya tersebut.

Secara resmi Bush-SBY akan membicarakan 6 agenda yang terkait dengan investasi, pendidikan, kesehatan, bioenergi, pencegahan bencana alam dan teknologi informasi. Bagi rezim oligarkhi nasional di bawah komando SBY-Kalla, kerjasama yang akan mengalirkan investasi merupakan satu-satunya jalan yang dipilihnya untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan persoalan alih teknologi. Tetapi bila diungkap lebih dalam, maka perjanjian yang akan disepakati hanya akan membuka pasar jasa dan barang Indonesia dari serbuan produk-produk serta investasi yang mengeruk kekayaan alam Indonesia.

 

1. Bidang pendidikan

Sebagai negara yang memiliki industri jasa pendidikan yang berkembang pesat, AS bersama Inggris dan Australia merupakan eksportir terbesar di dunia dengan nilai bagi AS pada tahun 2002 sebesar US$14 Milyard. Inggris membukukan keuntungan dari ekspor jasa pendidikan sebesar 4%. Sementara Australia pada tahun 1993 menghasilkan AUS$ 1,2 Milyard.

Program liberalisasi pendidikan dilaksanakan sejalan dengan kesepakatan dalam Struktural Adjusment Program (SAP) antara pemerintah RI – IMF sebagai usaha untuk mengurangi subsidi publik dari APBN. Secara multilateral, melalui pertemuan di Jenewa desember 2004, pemerintah Indonesia telah melakukan initial request (permintaan pembukaan sektor-sektor jasa di negara lain) dan initial offer (penyerahan sektor-sektor di dalam negeri untuk di buka atau diperdalam komitmennya bagi pemasok asing) kepada negara-negara anggota WTO lainnya. Selain itu, pedoman pelaksanaan perdagangan dunia yang dipakai oleh WTO yang tertuang dalam kesepakatan GATS (General aggreement on tariff and service) terdiri atas empat model perdagangan: (1) cross border supply dimana Perguruan Tinggi (PT) asing menawarkan perkuliahan melalui internet dan on-line degree programme, (2) consumption abroard dimana mahasiswa Indonesia dapat belajar di PT luar negeri, (3) commercial presence dimana PT asing membentuk partner, subsidiary atau twinning arrangement dengan PT lokal, (4) presence of natural persons dimana dosen dari PT asing mengajar di PT lokal.     

Dengan demikian, program privatisasi dan liberalisasi pendidikan yang dilaksanakan melalui pengurangan subsidi serta pendirian BHMN dan akan dilanjutkan menjadi BHP merupakan pelepasan tanggungjawab negara di bidang pendidikan yang merupakan hak konstitusional yang mutlak harus dipenuhi oleh negara bagi warga negara Indonesia. 

 

2. Bidang Agraria

Persaingan untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber agraria (termasuk tanah) tidak hanya melibatkan rakyat vis a vis negara. Sejak digulirkannya gagasan globalisasi dalam agenda neoliberalisme sebagai sistem pengaturan ekonomi dunia pada paruh dasawarsa 1970-an , kekuatan yang harus dihadapi rakyat tidak hanya datang dari perusahaan-perusahaan negara dan swasta domestik, melainkan perusahaan-perusahaan asing berskala besar, yang sudah bisa dipastikan besar pula kekuasaannya. Ancaman itu menjadi semakin aktual terutama sejak digulirkannya gagasan pasar bebas hasil rekayasa GATT yang bertujuan memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional yang notabene penguasaan atas monopoli modal banyak dikuasai oleh AS guna melakukan investasi, produksi dan perdagangan tanpa regulasi atau tanggung jawab sama sekali.

Kecenderungan tersebut sudah bisa dipastikan akan membawa bencana bagi rakyat, terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber agraria secara langsung. Bencana itu antara lain adalah membanjirnya produk pertanian import yang harganya jauh lebih murah, meskipun mutunya tidak lebih baik. Ini merupakan akibat langsung dari kebijakan rejim ekonomi global (WTO/World Trade Organization) yang mendesakkan penghapusan subsidi kepada petani dan penghapusan tarif hasil pertanian dalam rangka persaingan bebas. Merujuk pada hasil penelitian FAO di 16 negara berkembang, diperoleh kesimpulan, bahwa di negara-negara yang menerapkan kesepakatan pertanian dalam Putaran Uruguay, telah terjadi tren semakin terkonsentrasinya pertanian yang berakibat pada marjinalisasi petani kecil, dan meningkatnya pengangguran serta melonjaknya angka kemiskinan.

         Banyaknya korporasi asing milik AS menguasai sumber-sumber produksi energi di Indonesia. Seperti Exxon Mobile Oil, Caltex, PT Freeport, Conocco Philips, Payton, Santos, Newmont dan lain sebagainya. Energi merupakan salah satu yang menjadi sorotan utama Negara Adi kuasa Amerika. Kehadiran korporasi asing terutama milik Imperialisme Amerika sama sekali tidak mendatangkan kesejahteraan apa-apa bagi keberlangsungan hak hidup masyarakat Indonesia, malah dibalik itu kehancuran dan kerusakan tatanan keseimbangan alam berakibat hancurnya ekositem yang berdampak semakin banyaknya gempa, banjir dan bencana alam lainnya.

Munculnya Perpres No 65 tahun 2006 yang merupakan revisi dari Perpres No 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No 65 tahun 2006) yang terbit tanggal 5 Juni 2006 tersebut, tidak disertai dengan naskah akademis sehingga tidak dapat diperoleh kejelasan tentang falsafah, orientasi, dan prinsip dasar yang melandasinya. Namun, bagi rakyat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sumber agrarian; revisi itu isinya setali tiga uang. Sebagaimana pendahulunya, Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tetap dianggap berpihak pada kepentingan kapital, internasional. Khususnya menjaga aset-aset asing yang sudah sedemikian lama mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Indonesia.

Perpres Nomor 65/2006 dapat dilihat dalam posisi yang lebih memihak pemilik modal. Pasal-pasal dalam Perpres Nomor 65/2006 itu tampak bahwa semua proyek yang disebutkan dalam pasal itu adalah proyek-proyek dalam bidang infrastruktur. Infrastructure Summit yang telah diselenggarakan Oktober lalu menjadi titik yang memang dituju pemerintah. Kebijakan itu dilihat sebagai komitmen pemerintah yang berencana menggelar Infrastructure Summit II. Pertemuan yang akan diikuti investor di bidang infrastruktur itu mengingatkan kembali Infrastructure Summit I, Januari 2005, saat pemerintah menjanjikan berbagai kebijakan yang mempermudah masuknya investasi ke Indonesia dalam rangka meningkatkan pembanguanan yang berorientasi pertumbuhan.

 

 

3. Bidang Investasi, Bioenergi dan Bencana

Selama 2006, Investasi AS sudah senilai 1 Miliar USD yang terdiri atas 205 proyek. Sebagian besar dibidang energi. SBY-JK akan meminta Bush mendorong investasi AS ke Indonesialebih besar lagi, di Bidang Bioenergi, SBY juga akan mengajak AS bersama-sama mengembangkanenergi dari bahan fosil. Yang harus dicatat dalam kunjungan Bush kali ini adalah program kerjasama Pemerintah AS dan Indonesia di bidang Informasi dan bioenergi.

Untuk persoalan bencana. Indonesia menawarkan pembangunan sistem peringatan dini, sementara terkait dengan beberapa hal lainnya, seprti penganan bencana alam di Indonesia AS merupakan penyandang dana terbesar kemanusiaan yang berkonsekuensi balik baki dibukanya akses pembangunan infarastruktur oleh pihak AS, contoh konkritnya pembangunan infrastruktur kembali di Aceh.

 

LOKALITAS

         Semakin mengentalnya politik identitas dalam perkembangan masyarakat politik di Indonesia memberi catatan ancaman tersendiri yang akan berakibat terhadap polarisasi dan fragmentasi sosial yang semakin meluas, disi lain kemunculan politik identitas tidak hanya bekrja sebaga pressure maupun critical group tetapi telah mewarnai dalam konstalasi politik praktis di Indonesia yang pada akhirnya hal tersebut akan mengembangkan sektarianisme politik ditingkatan masyrakatnya, akar disintegrasi adalah tidak lepas dari situasi tersebut. Yang sangat diprihatinkan adalah situasi tersebut kadang kala dan bahkan seringkali menjadi komoditi Modal Internasional yang bekerja sama dengan Negara untuk menyelesaikan problem-problem sosial di masyarakat agar tidak bisa bersuara lebih keras dan dengan mudah diberantas.

Kekerasan menjadi semacam mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) dari masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah membuat masyarakat terjebak pada cara berfikir dengan pola interpretatif yang ditandai dengan gagalnya masyarakat melihat pilihan kesempatan bagi dirinya untuk melakukan tindakan. Masyarakat menjadi frustasi atas hidupnya, ketika melihat berbagai macam aset yang merupakan hak dan harapan hidupnya terampas oleh pihak pemodal (asing) yang dijamin oleh regulasi pemerintah. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan penggunaan cara-cara kekerasan dan politisasi lewat tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melegitimasi kekuasaan. Sementara media digunakan untuk membuat ilusi demokrasi.

 Di tingkat lokal, konflik-konflik produksi, hilangnya akar budaya, sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh rakyat, telah mengakibatkan rakyat kehilangan bentuk interaksi sosial yang dibangun atas dasar saling-percaya. Kondisi ini memang tidak bisa dipisahkan dari situasi ketidakberdayaan dan kemiskinan yang masih dialami rakyat. Di tengah situasi hilangnya rasa saling-percaya ini, rakyat cenderung bersikap apatis terhadap realitas sosial yang terjadi, sejauh tidak bersinggungan dengan kepentingan mereka. Sebaliknya, rakyat cenderung menjadi reaktif dan berpotensi melakukan kekerasan, jika merasa kepentingan hidup mereka dipermainkan. Kasus Poso yang baru-baru ini meledak dan kasus-kasus lainya yang belum selesai adalah cermin dari sitauasi lokalitas yang hari ini sedang mengakar dalam praktek-praktek sosial mapun politik ditingkatan massa rakyat.

Berdasarkan Fakta-fakta diatas jelas kedatangan George W Bush Jr. Sebagai simbol Neo kolonialisme-Imprealisme pada tanggal 20 November 2006 hanya akan menambah kesengsaraan dan keterpurukan negeri ini kedalam jurang ketergantungan terhadap Neokolonialisme-Imprealisme. Ironi, ditengah kesengsaraan rakyat dan keterpurukan bangsa, demi menyambut si setan besar Amerika (baca: Bush) Negara telah menghabiskan dana sebesar Rp. 6 Miliyar dari APBN yang notabene adalah hak rakyat, penggusuran pedagang kaki lima, pengrusakan lahan konservasi alam di Bogor untuk landasan Helikopter, pengalihan jalan dan rute kendaraan umum, meliburkan proses berlajar-mengajar, memutus jalus komunikasi, dan menyiapkan pengamanan ekstra ketat. Hal tersebut sangatlah berlebihan kenapa dan sebesar tersebut tidak digunakan untuk membangun infrastuktur ekonomi sosial yang hingga detik ini terus mengalami kemerosotan.

 

 

AMERIKA = PENJAJAH

 

Fakta-fakta Penjajahan Amerika di Indonesia

 

1. Lewat lembaga keuangan internasional (IMF, dan Bank Dunia) AS menggunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk menekan agar pemerintah terus meminjam utang luar negeri. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia masuk dalam jebakan perangkap utang. Sehingga negara kaya seperti Amerika dengan mudah melakukan intervensi di Indonesia.

2. Bersama-sama dengan Bank Dunia dan IMF, AS juga mendorong perubahan sejumlah UU yang mewajibkan pemerintah mencabut subsidi untuk rakyat (BBM, TDL, Pendidikan, Kesehatan dll), menjual BUMN, dan membuka akses pasar bagi produk-produk impor dari Amerika dan negara-negara kaya lainnya. Kebijakan ini menyebabkan rakyat Indonesia miskin dan sengsara.

3. Perusahaan-perusahaan AS menguasai mayoritas Kontrak Karya (KK) wilayah eksplorasi pertambangan dan energi di Indonesia. Exxon, Caltex, Freeport, Newmont, rio Tinto, adalah sederet perusahaan AS yang dengan leluasa mengeruk sumber daya alam di Indonesia dengan keuntungan yang luar biasa tanpa ada pembagian yang adil bagi rakyat.Seperti yang terjadi di masyarakat PAPUA.

4. Dengan menggunakan isu terorisme, AS melakukan tekanan kepada pemerintah Indonesia dan penangkapan para aktivis muslim yang mengancam hegemoni dan dominasi AS.

5. Tertib dalam sejumlah tindakan kriminalisasi terhadap para aktifis dan gerakan rakyat yang melakukan protes terhadap aset-aset investasi AS di Indonesia.

 

Fakta-fakta Perselingkuhan Rezim SBY-JK dengan Amerika

 

  1. Melakukan tindakan pembiaran terhadap praktek penjajahan AS di Indonesia tanpa ada upaya perlawanan yang tegas, Bahkan SBY-JK juga sengaja mengangkat para menteri yang menjadi kepanjangan tangan dari Amerika.
  2. Melahirkan Kebijakan-Kebijakan Negara Yang Pro-Amerika dan Anti Rakyat (UU Privatisasi, Migas, Sisdiknas, Ketenagakerjaan, SDA, dll)
  3. Melakukan pembiaran dan bahkan dengan kekuasaan politiknya, mendorong penguasaan sumber-sumber eksplorasi sumber daya alam (tambang, minyak dan gas, hutan, dll) ke tangan perusahaan AS di Indonesia. Pada kasus Cepu dan Freeport, jelas menunjukkan bahwa rezim ini hanya kaki tangan dari Amerika.
  4. Atas paksaan dari AS, IMF, Bank Dunia, dan perusahaan minyak asing, rezim ini dua kali menaikkan harga BBM dan mendorong proses liberalisasi migas di Indonesia.
  5. Lebih mengutamakan pembayaran utang luar negeri dalam jumlah besar, yang artinya subsidi negara kaya seperti Amerika. Dari pada mengalokasikan anggaran negara untuk mensubsidi kebutuhan dasar rakyat (pendidikan, kesehatan, BBM, TDL, BUMN, dll).

 

 

Terlepas dari beberapa persoalan diatas nagsa Indonesia bahkan dunia membuka mata tentang konflik yang terjadi di papua

 

 

 

KONFLIK DI PAPUA

Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia. Dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai sebuah Negara yang memiliki kekuatan geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis dalam kawasan ini. Oleh karenanya sejak dahulu kala hingga saat ini, Indonesia menjadi wilayah “perebutan” berbagai kepentingan politik maupun ekonomi Negara-negara maju (core) maupun Negara-negara semi-peripery yang berada disekitarnya.

 

Posisi geografis ini kemudian ditunjang oleh kekayaan sumber daya alam yang terkandung di setiap pulau-pulau yang terhampar dari ujung timur hingga barat negeri ini. Dan karenanya pula Indonesia menjadi incaran dari berbagai korporasi internasional untuk mengeruk hasil kekayaan alam yang ada demi meraup keuntungan. Kenyataan ini mewarnai sepanjang sejarah keberadaan Indonesia sejak zaman Dwipantara, Nusantara hingga menjadi Negara modern, Republik Indonesia. Namun, kekuatan dan potensi yang ada tidak menjadi sebuah kekuatan yang signifikan dalam menghadapi berbagai rintangan dan ancaman yang menghadang kepentingan nasional kita. Malah yang terjadi keberadaan pulau-pulau yang berserakan disepanjang teritori kekuasaan Indonesia “dianggap” sebagai sebuah kelemahan dan ancaman besar bagi keutuhan dan kesatuan wilayah Indonesia.

 

Padahal jika ditelusuri, sejarah perjalanan bangsa kita menunjukkan bahwa kita pernah menjadi sebuah bangsa besar dan digdaya di kawasan ini. Besar bukan hanya wilayahnya—yang jejaknya masih tersisa hingga saat ini. Tapi juga besar karena pengaruhnya atas wilayah-wilayah disekitarnya, karena kemampuan memahami letak dan posisi strategisnya dalam kawasan, dan karena keberanian dan kecerdasannya mengelola dan merangkai serakan pulau-pulau yang ada di wilayahnya. Begitupula bagaimana ketika bangsa kita zaman dahulu, ketika berada dalam naungan Negara Majapahit, menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan wilayah Nusantara yang cukup disegani oleh Negara-negara manca. Sebuah kekuatan pertahanan dan keamanan maritime yang berpengaruh di seantero wilayah Asia.

 

Sayangnya, bangsa Indonesia saat ini melupakan jati dirinya sebagai bangsa maritim terbesar di dunia. Orientasi pembangunan dan pertahanan Indonesia sejak zaman Orde Baru cenderung berwatak kotinental dari pada archipelago, begitu pula cara pandang kita terhadap realitas ke-Indonesia-an. Sehingga kita terperangkap pada sebuah system yang tidak mengakar dan membumi pada kenyataan geografis dan sosiologis masyarakat Indonesia. Bangsa kita akhirnya kelelahan sendiri mengikuti rute politik, social , budaya yang tidak dikenali sepenuhnya.

Lautan dipersepsikan sebagai pembatas antar pulau bukan sebagai jembatan. Setiap pulau saling mengasingkan diri (Hasyim Wahid, 2007). Basis pertahanan dan keamanan Negara berpusat di daratan. Yang terjadi, alur laut kepulauan kita dijelajahi oleh pihak-pihak luar yang sangat berkepentingan terhadap letak geografi (politik maupun ekonomi) kita. Walaupun UNCLOS 1982 telah diratifikasi dan dinyatakan mulai berlaku 1994, kira-kira 70 persen ZEE kita belum disepakati negara tetangga. Untuk landas kontinen sekitar 30 persen, yang berbatasan dengan Timor Leste, Filipina dan Palau, belum disepakati. Selain ini masih belum ada kesepakatan tentang luas laut teritorial dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste, yang panjangnya sampai 40 persen dari seluruh batas yurisdiksi maritim Indonesia. Negara-negara tersebut ogah-ogahan menyelesaikan masalah pemastian garis batas maritim karena tidak ada tekanan kekuatan riil dari pihak kita. Diplomasi kita rapuh, tidak punya dasar riil untuk berpijak.

Ketidakseriusan dalam menjaga wilayah terluar terbukti dari kemenangan Malaysia dalam kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002. Mahkamah Internasional Den Haag memutuskan demikian mengingat negara tersebut menguasai secara efektif selama ini. Belum lagi dihitung sikap pemerintah pusat dan daerah yang acuh tak acuh terhadap penggalian pulau-pulau yang tanah/ pasirnya dijual ke Singapura. Yang pasti dan merupakan pengalaman pahit dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia tidak punya landasan kekuatan riil dalam memperjuangkan “emansipasi internasional” melalui diplomasi, yaitu pembebasan dari kekuasaan negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional serta dari pelecehan negara-negara setingkat yang dahulu bahkan relatif lebih terbelakang dari kita (Daoed Joesoef, Suara Pembaruan).

      Hal-hal tersebut diatas selayaknya menjadi sebuah cerminan bagi pembelajaran bangsa ini jika mau menjadi bangsa dan Negara yang besar atau setidaknya memiliki kedaulatan sepenuhnya terhadap wilayah kekuasaannya. Meingingat kondisi dan pergeseran yang terjadi pada aras system dunia internasional saat ini, diperlukan suatu pandangan yang jauh kedepan disertai kecerdasan dalam mengambil sikap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Tak dapat dipungkiri bahwa pergeseran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia Pasifik. Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara- negara di Asia Pasifik. Lebih dari 75 persen barang-barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut, dan 45 persen (1.300 triliun dollar per tahun) melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang meliputi Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut- laut Indonesia lainnya (Rokhmin Dahuri, 2004).

Kawasan Asia Pasifik menempati prioritas tertinggi sebab negara-negara besar (major power) yakni Cina, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang, secara geografis terletak di kawasan ini. Belum lagi posisi Korea dan Australia yang turut mempengaruhi perkembangan geopolitik di kawasan ini. Pergeseran peta kekuatan geopolitik internasional ini sekiranya dimulai sejak berakhirnya Perang Dingin antara blok Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet dan blok Nato yang dipimpin oleh AS. Dewasa ini, jika dipetakan kembali, kekuatan dunia yang berpengaruh terhadap dinamika system dunia terbagi pada tiga kutub kekuatan yakni Uni Eropa minus Inggris, Amerika Serikat plus Negara-negara Anglo Saxon (Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru) dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO—dengan China dan Rusia sebagai ujung tombak kembar). (Hasyim Wahid, 2007).

 

Karena letak dan posisi geografis kita yang sangat strategis di wilayah Asia Pasifik, terutama posisi wilayah Indonesia Timur yang berada di titik ini, diperlukan kecerdasan yang tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan. Seharusnya kita dapat mengambil keuntungan paling besar dari posisi kelautan global tersebut. Apalagi kawasan Indonesia bagian Timur dilalui oleh 2 jalur ALKI—dari  3 ALKI yang dimiliki oleh Indonesia—yang menjadi jalur lintas perdagangan dunia di kawasan Asia Pasifik baik Utara maupun Selatan.

 

      Kecerdasan dalam mengambil pilihan kebijakan yang tepat itu juga perlu dibarengi dengan sikap keawasan yang tinggi, terutama mengamati ketegangan yang terjadi antar blok kekuatan dunia saat ini. Perang ekonomi dan politik antar Negara-negara maju yang termasuk dalam tiga blok besar, terutama dalam “perang” perebutan sumber-sumber energi dunia, akan turut mempengarui konstalasi politik ekonomi Nasional hingga pada tingkatan local. Hal ini mendorong kita untuk lebih memperhatikan kembali sebaran pulau-pulau terluar yang ingin dijadikan oleh Negara-negara maju sebagai pangkalan militernya, guna mengamankan jalur perdagangan dunia untuk kepentingan nasional mereka.

      Begitu pula penaklukkan Afghanistan dan Irak yang diawali oleh penyebarluasan wacana War Against Terorism oleh AS bebarapa tahun yang silam sejatinya merupakan konflik latency yang terjadi antara AS dan China di wilayah Pasifik. Sama halnya pula dengan tekanan AS terhadap Iran dan juga Korea Utara hingga kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tahun yang lalu tidak lepas dari perang perebutan pengaruh (Politik) antara kedua negara. Begitu pula ketegangan yang terjadi antara RI dan Malaysia mengenai pulau Ambalat sejatinya adalah perebutan wilayah sumber minyak antara Shell-Inggris dan Unocal-Amerika Serikat.

 

      Pertanyaannya sekarang, apakah kita mampu merumuskan strategi jitu sebagai upaya memperjuangkan kepentingan Nasional kita? Bagaimana caranya kita akan mampu merumuskan strategi Nasional kita apabila kondisi internal dan posisi ekonomi politik eksternal sama-sama lemah? Atau apaka ada jalan keluar yang pantas diritis, bagaimanapun beratnya, untuk beringsut dari kenyataan tersebut?.

 

      Pertanyaan itu merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting untuk dijawab oleh kita semua. Dan hal itu tidak dapat dilakukan dengan cara yang instant atau terburu-buru. Apalagi jika hanya didasari kepentingan prestise individu pemimpin daerah maupun pusat, atau karena ingin menaikkan pamor partai agar dapat memenangkan pemilu, atau yang lebih parah lagi dengan alasan promosi daerah agar dilirik oleh investasi guna menggenjot pembangunan dan pendapatan daerah. Yang diperlukan adalah strategi jangka panjang yang melibatkan semua komponen dan potensi bangsa yang ada agar kita tidak terjebak atau jatuh sebagaimana halnya Negara-negara di Balkan atau Afrika.

 

Terlepas dari itu persoalan yang terjadi di bagsa ini tidak terlepas dari ikut campur pihak asing, seperti tragedi yang terjadi di maluku dan maluku utara yang menewaskan puluhan nyawa melayang dan puluhan luka – luka akibat pembantaian yang terjadi sepanjang tahun 2000 pembantain yang terjadi pada tahun itu mencatat korban jiwa yang begitu banyak baik itu dari Muslim atupun dari pihak Kristen. Sebelum terjadi konflik di ujung negeri panjang atau yang di kenal dengan pulau Halmahera itu tidak ada tanda – tanda atau bayangan bangunan ; bangunan perusahan asing, sejalan dengan berapa tahun kemudian mulai dilakukan perencanaan oleh pihak asing untuk menyusun strategi untuk membangun perusahn mereka di bumi pertiwi itu. Dengan berbagai cara suda diseting oleh pihak – pihak asing untuk menciptakan ketegangan di daerah yang menyimpan kekayaan alam yang begitu banyak itu. Intelejen asing mulai mulai memprofokasi tentang pelecehan antara agama yang nantinya melahirkan konflik atau pertikaian antar agama. Rencana dari mereka itupun berhasil konflik mulai meledak di daerah AMBON dan MALUKU UTARA. Pembantain pun terjadi puluhan korban berjejeran diatas tanah ibu pertiwi. Dalam kacamata agama setiap agama dilarang saling membunuh, trs kenapa konflik terjadi antar agama….? Ternyata semua itu punya kepentingan pihak – pihak asing.

 

Konflik yang terjadi dengan waktu yang lama itu rakyat indonesia sendiri tidak mendapatkan hasil, yang dapatnya hanya keluarga yang mati akibat konflik agama itu dan ruma – ruma rakyat pun hangus di lalap si jago merah. Terlepas dari tragedi berdara itu ternyata pihak – pihak asing yang mendapatkan keuntungan dengan membangunnya perusahan diatas tanah rakyat indonesia.

 

Apa yang terjadi di maluku dan maluku utara sama halnya dengan apa yang terjadi di PAPUA. Ingat bahwa papua adalah rebutan pihak – pihak asing untuk SDA , yang nantinya menjadi korban putra daerah sendiri dalam hal ini masyarakat papua. Negara Dan Hukum digunakan sebagai alat penindasan yang hanya diuntungkan oleh kaum berkelas ( kapitalis ) Teori Karl Max. Apa yang terjadi di papua sama halnya dengan yang terjadi di Rusia. Refolusi pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 refolusi yang menjanjikan keadilan, perdamaian, dan kesejateran Rakyat itu ternyata terjadi berbeda rakyat di bantai dengan senjata. Untuk itu masyarakat PAPUA jangan kecewa namun harus melihat siapa orang ke tiga dalam persoalan konfli di PAPUA.

 

 

 

 

 

Bangsa Importir

Oleh: Jakob Sumardjo

Sejarah bangsa Indonesia pernah dimahkotai oleh munculnya negara-negara kerajaan eksportir. Produksi beras di Majapahit dan Demak mampu menghidupi negara-negara Asia Tenggara. Kerajaan Ternate-Tidore dan Banten mampu memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa di dunia dengan lada dan cengkehnya. Bahkan, Sriwijaya mampu mengekspor siswa-siswa Buddhis yang akan melanjutkan kuliah di Indonesia.

Kini, setelah merdeka, bangsa Indonesia menjadi bangsa importir. Tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi menyumbangkan sesuatu kepada dunia. Beras harus diimpor, teknologi diimpor, pengetahuan diimpor, hiburan diimpor, informasi diimpor, imajinasi pun diimpor.

Kapan bangsa ini mengekspor beras, teknologi, pengetahuan, hiburan, informasi, atau mengekspor imajinasi? Jika tidak mengekspor, kapan dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri, teknologi sendiri, pengetahuan sendiri, hiburan sendiri, informasi sendiri, imajinasi sendiri?

Bangsa yang kalah. Bangsa yang tergantung. Bangsa yang konsumtif. Bangsa yang minder. Bangsa tanpa kebanggaan kecuali bangga dalam mengonsumsi, menerima, menghafal, meniru, dan dalam memakai. Karena tergantung dan konsumtif, maka tak ada peluang untuk berpikir sendiri, kreatif menciptakan sendiri, melihat diri sendiri. Alasannya selalu globalisasi. Kita harus mengejar ketinggalan dan berlomba dengan bangsa-bangsa lain.

Mengapa?

Sejauh mana ketinggalan? Mengapa dapat ketinggalan? Mengapa bangsa-bangsa tetangga yang merdeka 20-30 tahun kemudian dari Indonesia mampu meninggalkan kita? Dari mana kita harus mengglobal? Setiap tujuan harus selalu bertolak dari suatu keadaan. Jika pengenalan diri tidak pernah dikuasai, bagaimana kita bisa ikut globalisasi? Modal kita apa? Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Bagaimana mentalitas kita? Analisa SWOT-lah.

Apa dan siapakah Indonesia sekarang? Jika mengenali dan memahami bangsa sendiri saja tidak dilakukan (karena asyik mengenali dan memahami bangsa lain), bagaimana bisa menentukan masa depan? Indonesia bukan Jepang, bukan Korea, bukan Eropa, bukan Amerika. Mungkin titik Indonesia malah mirip Kongo, Kamerun, Ghana. Mengapa tidak belajar dari mereka? Mengapa selalu ingin menjadi Jepang dan Amerika?

Bangsa konsumtif adalah bangsa yang hanya mengenal hasil, produk akhir, bukannya peduli pada proses. Segala sesuatu menjadi, dan bukan bimsalabim. Semua bangsa yang ingin kita kejar mempunyai sejarah yang menjadikannya seperti sekarang. Dan kita tak pernah mau tahu proses menjadinya. Kita melupakan kegagalan-kegagalan mereka.

Setiap keberhasilan selalu mempunyai cerita yang panjang. Jika cerita sukses orang lain pun kita tak peduli, bagaimana mau tahu cerita kita menjadi bangsa importir? Mengapa setiap pesta film, kita selalu meniru apa yang terjadi pada piala Oscar? Mengapa harus bikin pesawat terbang kalau bikin motor saja belum mampu?

 

Kenali diri sendiri

Pada zaman Bung Karno, kita pernah dipaksa mengenali diri sendiri. Lepas dari kelemahan-kelemahannya, Bung Karno berani menyatakan, bangsa ini harus berdiri di atas kaki sendiri. Akibatnya cukup fatal. Stop semua impor. Mencari buku pegangan Amerika atau Eropa setengah mati. Mau mendengarkan musik Beatles takut masuk penjara. Kelaparan di sana- sini (sekarang juga). Mendengarkan radio Australia harus menempelkan kuping di radio. Mobil-mobil tua laku keras. Sepeda memenuhi jalan-jalan. Memang sengsara, tetapi semua sengsara. Gaji menteri dan gajih guru skalanya tidak terlalu tinggi. Miskin bersama. Menderita bersama. Tidak seperti sekarang. Gaji lulusan SMA jika berhasil melejit ke atas akan mengalahkan gaji guru besar kira-kira 20 atau 30 kali! Di mana kamu Dewa Keadilan?

Saat itu, karena semua dilarang masuk, daya kreatif bangsa bangkit dari tidur panjangnya. Karena ”tertutup”, mereka hanya mengenal diri sendiri. Muncullah temuan-temuan teknologi yang sesuai kebutuhan bangsa. Muncullah tokoh-tokoh legendaris musisi sendiri, Koes Bersaudara, Titiek Puspa, Panjaitan Bersaudara. Beredar beras hasil keringat petani sendiri. Mau korupsi? Apa yang dikorupsi? Tentu saja koruptor tetap ada.

Strategi berdikari ini tak berjalan mulus akibat SDM yang sontoloyo. Manusia Indonesia sulit ditebak. Setelah Bung Karno jatuh, haus impor berkembang secepat wabah flu. Indonesia lapar impor, dari mulai pinjaman luar negeri sampai acara televisi. Semua tinggal ditelan. Maka yang kaya kian kaya dan yang miskin kian menyebar sebagai wabah.

Hari gini berdikari? Itu suara mereka yang sedang kenyang. Mereka yang kebagian rezeki impor. Tentu saja bodoh mengulangi sejarah. Hikmahnya, kita mengalami miskin bersama. Sedangkan sekarang piramida kemiskinan tidak jalan. Yang terlihat gambar tiang terpancang di tengah lempeng beton. Tidak usah berdikari, sekurangnya peduli diri sendiri.

Sebagai bangsa importir, kita kurang percaya diri. Pembimbing tesis marah jika daftar bibliografi tidak mencantumkan nama-nama besar mutakhir dalam bahasa Inggris. Sarjana-sarjana lokal itu diragukan kebenarannya. Kepastian itu hanya ada dalam literatur berbahasa Inggris.

Bangsa ini tidak mempunyai sejarah lagi. Inilah sebabnya tidak mengenal makna proses. Tahunya bahan jadi. Semua produk impor tak perlu diketahui proses terjadinya. Apa sulitnya tinggal menelan. Konsumtif seratus persen. Pantaslah kita disebut pribumi malas.

 

 

 

Selama periode sembilan bulan pertama 1998, tak pelak lagi merupakan periode paling hiruk pikuk dalam perekonomian. Krisis yang sudah berjalan enam bulan selama tahun 1997,berkembang semakin buruk dalam tempo cepat. Dampak krisis pun mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat, dunia usaha.

Dana Moneter Internasional (IMF) mulai turun tangan sejak Oktober 1997, namun terbukti tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah. Bahkan situasi seperti lepas kendali, bagai layang-layang yang putus talinya. Krisis ekonomi Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara.

“KEAJAIBAN yang hilang”. Itulah istilah yang paling pantas diberikan bagi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 1998. Setelah berpuluh-puluh tahun terbuai oleh pertumbuhan yang begitu mengagumkan, tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi begitu hebat. Laporan akhir tahun ekonomi akan mengungkap semua persoalan itu dan mencoba menggambarkan keadaan untuk tahun mendatang.

TAHUN 1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Mungkin dia akan selalu diingat, sebagaimana kita selalu mengingat black Tuesday yang menandai awal resesi ekonomi dunia tanggal 29 Oktober 1929 yang juga disebut sebagai malaise.

Hanya dalam waktu setahun, perubahan dramatis terjadi. Prestasi ekonomi yang dicapai dalam dua dekade, tenggelam begitu saja. Dia juga sekaligus membalikkan semua bayangan indah dan cerah di depan mata menyongsong milenium ketiga.

Seperti efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi, berlanjut lagi krisis sosial kemudian ke krisis politik.

Akhirnya, dia juga berkembang menjadi krisis total yang melumpuhkan nyaris seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Katakan, sektor apa di negara ini yang tidak goyah. Bahkan kursi atau tahta mantan Presiden Soeharto pun goyah, dan akhirnya dia tinggalkan. Mungkin Soeharto, selama sisa hidupnya akan mengutuk devaluasi baht, yang menjadi pemicu semua itu.

Efek bola salju

Faktor yang mempercepat efek bola salju ini adalah menguapnya dengan cepat kepercayaan masyarakat, memburuknya kondisi kesehatan Presiden Soeharto memasuki tahun 1998, ketidakpastian suksesi kepemimpinan, sikap plin-plan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, besarnya utang luar negeri yang segera jatuh tempo, situasi perdagangan internasional yang kurang menguntungkan, dan bencana alam La Nina yang membawa kekeringan terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 milyar dollar AS, sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 milyar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 milyar dollar AS.

Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4.850/dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/dollar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997.

Rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dollar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/ 1999 yang diumumkan 6 Januari 1998 dan dinilai tak realistis.

Krisis yang membuka borok-borok kerapuhan fundamental ekonomi ini dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional dalam kesulitan besar dan peringkat internasional bank-bank besar bahkan juga surat utang pemerintah terus merosot ke level di bawah junk atau menjadi sampah.

Puluhan, bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga insolvent atau nota bene bangkrut.

Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.

Akibat PHK dan naiknya harga-harga dengan cepat ini, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Sementara si kaya sibuk menyerbu toko-toko sembako dalam suasana kepanikan luar biasa, khawatir harga akan terus melonjak.

Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar/kapita tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita tahun 1997, menciut menjadi 610 dollar/kapita tahun 1998, dan dua dari tiga penduduk Indonesia disebut Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tak segera membaik.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 dan nol persen kuartal terakhir 1997, terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada kuartal I 1998, 16,5 persen kuartal II 1998, dan 17,9 persen kuartal III 1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) anjlok ke titik terendah, 292,12 poin, pada 15 September 1998, dari 467,339 pada awal krisis 1 Juli 1997. Sementara kapitalisasi pasar menciut drastis dari Rp 226 trilyun menjadi Rp 196 trilyun pada awal Juli 1998.

Di pasar uang, dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70,8 persen dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) menjadi 60 persen pada Juli 1998 (dari masing-masing 10,87 persen dan 14,75 persen pada awal krisis), menyebabkan kesulitan bank semakin memuncak. Perbankan mengalami negative spread dan tak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemasok dana ke sektor riil.

Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah, akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global.

Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen.

Anomali

Krisis kepercayaan ini menciptakan kondisi anomali dan membuat instrumen moneter tak mampu bekerja untuk menstabilkan rupiah dan perekonomian. Sementara di sisi lain, sektor fiskal yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi, juga dalam tekanan akibat surutnya penerimaan.

Situasi yang terus memburuk dengan cepat membuat pemerintah seperti kehilangan arah dan orientasi dalam menangani krisis. Di tengah posisi goyahnya, Soeharto sempat menyampaikan konsep “IMF Plus”, yakni IMF plus CBS (Currency Board System) di depan MPR, sebelum akhirnya ide tersebut ditinggalkan sama sekali tanggal 20 Maret, karena memperoleh keberatan di sana-sini bahkan sempat memunculkan ketegangan dengan IMF, dan IMF sempat menangguhkan bantuannya.

Ditinggalkannya rencana CBS dan janji pemerintah untuk kembali ke program IMF, membuat dukungan IMF dan internasional mengalir lagi. Pada 4 April 1998, Letter of Intent ketiga ditandatangani. Akan tetapi kelimbungan Soeharto, telah sempat menghilangkan berbagai momentum atau kesempatan untuk mencegah krisis yang berkelanjutan.

Bahkan memicu adrenali masyarakat, yang sebelumnya terbilang tenang menjadi beringas. Kemarahan rakyat atas ketidakberdayaan pemerintah mengendalikan krisis di tengah harga-harga yang terus melonjak dan gelombang PHK, segera berubah menjadi aksi protes, kerusuhan dan bentrokan berdarah di Ibu Kota dan berbagai wilayah lain, yang menuntun ke tumbangnya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Tragedi berdarah ini memicu pelarian modal dalam skala yang disebut-sebut mencapai 20 milyar dollar AS, gelombang hengkang para pengusaha keturunan, rusaknya jaringan distribusi nasional, terputusnya pembiayaan luar negeri, dan ditangguhkannya banyak rencana investasi asing di Indonesia.

Munculnya pemerintahan baru yang tidak memiliki legitimasi, dan lebih sibuk dengan manuvernya untuk merebut hati rakyat, tidak banyak menolong keadaan. Pemburukan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dengan cepat ini setidaknya terus berlangsung hingga kuartal kedua, bahkan kuartal ketiga 1998. Begitulah, kita telah menyaksikan episode terburuk perekonomian sepanjang tahun 1998.*

Maka itu, jangan heran jika masyarakat terus bingung. Sebenarnya kebingungan dan kepanikan dalam masyarakat secara tidak langsung diciptakan sendiri oleh pemerintah melalui kebijakan yang tidak utuh. Setelah kebijakan pengembalian BLBI sudah agak terang dan jelas, sekarang muncul program rekapitalisasi (penambahan modal) perbankan yang merupakan bagian dari kebijakan restrukturisasi perbankan nasional.

Kebijakan yang hendak dilaksanakan itu pun, belum memperjelas arah kebijakan pemerintah yang hendak ditempuh dalam dunia perbankan. Dengan rekapitalisasi perbankan pemerintah berobsesi menciptakan perbankan yang sehat dan kuat serta mampu bertarung di pasar global.

Oleh karena itu, keinginan seluruh rakyat Indonesia yang menghendaki agar pemilu berlangsung jujur, adil, transparan, serta demokratis harus benar-benar dilaksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut dia, masuknya aliran modal asing sebagai jalan terbaik dalam pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi kalau ada pemerintahan yang bersih, didukung rakyat, adanya kepastian hukum dan sistem peradilan yang independen.

Suksesnya pemilu dan Sidang Umum di tahun 1999 tidak serta merta terjadi begitu saja. Mulai saat ini harus dipersiapkan. Namun bayangan kegagalan masih berkecamuk, mengingat intensitas kekerasan dan kejadian perampokan dan penjarahan yang membuat masyarakat merasa tidak aman masih sering terjadi. Laksamana Sukardi menilai, kondisi perekonomian di tahun 1999 berada dalam situasi yang kritis. Artinya perekonomian nasional berada di persimpangan jalan antara kemungkinan terjadi recovery dan kehancuran. Peluangnya separuh-separuh.

Investor bersikap menunggu, apakah pemilu akan berjalan jujur dan adil, serta demokratis. Kedua hal itu menjadi syarat pembentukan pemerintahan yang bisa dipercaya rakyat.

 

 

 

 

 


[1] Materi pada MAPABA I PMII Rayon FIS dan FBS UNIMA: Dari Agen Kultural Transformati Menuju Keberdikarian Indonesia. 17-19/10/08.

[2] Baca Runtuhnya Teori Developmentalisme, Mansour Fakih.

Hello world!

Posted: November 11, 2012 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!