EKONOMI POLITIK

Posted: November 15, 2012 in Uncategorized

Ekonomi dan Pembangunan Indonesia[1]

‘ketergantungan dan kekeroposan yang akut’

 

  1. A.     Catatan Awal

Membangun sebuah pemahaman yang utuh dalam melihat realitas ke-Indonesiaan-an yang begitu luas tentu tidak mudah. Begitu banyak masalah yang melingkupinya dan sehingga untuk memahaminya kita tidak akan mampu mencakupinya hanya dengan menggunakan perangkat analisis yang parsial dan fakultatif, dari manapun melihatnya kita akan menemukan bahwa seolah-olah negeri ini telah mencapai titik di mana persoalan yang dihadapi sudah sangat akut dan di sana hanya ada dua pilihan untuk kita, yakni bangkit atau hancur.

Dalam lanskap sejarah perjalanan peradaban bangsa-bangsa, ada yang disebut proses fluktuasi peradaban di mana setiap peradaban bangsa-bangsa akan melewati situasi dan masa-masa kebangkitan, kejayaan dan kehancuran. Namun itulah sejarah, dan dalam Al-Qur’an telah disebutkan bahwa “sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali oleh mereka sendiri” selanjut Marx meneyebutkan bahwa manusia dapat menciptakan sejarahnya sendiri tanpa harus kemudian diciptakan oleh orang lain, dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan maka Indonesia semestinya mampu menciptakan alur perjalanannya sendiri dengan segala potensi yang dimilikinya, dengan demikian kita kemudian dapat memotong tradisi fluktuasi peradaban di atas dengan hanya sampai pada kekeroposan yang tidak harus hancur sebagai negara-bangsa; itu kemudian tergantung pada semua elemen bangsa ini termasuk mahasiswa dan kaum muda.

Berbicara tentang ekonomi-politik dan pembangunan itu berarti kita akan mendiskusikan pola, bentuk, dasar dan paradigma lalu kemudian menelaah prosesnya pada tataran aplikasi di kenyaataan. Ada dua sudut pandang dalam melihat Indonesia yakni Indonesia dilihat dari sisi internalnya dengan mengkajinya melalui pendekatan dari dalam dan yang kedua dengan melihat Indonesia sebagai warga habitat global. Jika yang pertama kita lagi-lagi dipaksa menerawang jauh atau menariknya pada masa-masa awal Indonesia berdiri hingga Indonesia kekinian, maka yang kedua adalah melihat Indonesia dalam sistem global, percaturan geo-ekonomi, geo-politik dan geo-startegi. Semuanya adalah untuk menghindari parsialnya pembicaraan kita sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa kita akan mencoba melampaui pembicaraan sistem ekonomi-politik dan pembangunan Indonesia yang hanya secara normatif, namun selanjutnya yang kita lakukan adalah proses penerapan sebuah model analisis gabungan dengan menggunakan paradigma dan gaya analisis ekonomi-politik dari beberapa teori kritis dan kritik globalisasi. Sehingga kemudian kita mampu mencapai sebuah pemahaman yang setidak-tidaknya mampu mencapai penglihatan ekonomi-politik dan pembangunan Indonesia yang integral dan komplit. Pemahaman akan gerak global sangat penting dalam pembacaan Indonesia, mengutip apa yang dikatakan oleh Ivan Ilich “apa yang terjadi di luar sana (global) sangat berkaitan dengan apa yang menjadi persoalan di sini”. Selanjutnya para pengusung teori dependencia[2] semisal Andre Gundre Frank dan Samir Amin melakukan pembacaan dengan menggunakana kaca mata ketergantungan ekonomi-politik oleh negara-negara dunia ke-tiga (periphery =pinggirian) termasuk Indonesia terhadap negara-negara maju, Eropa Barat dan AS (core= inti).

 

  1. B.     Dasar Pemahaman

Alasan mendasar mengapa kemudian topik atau materi ini sangat penting dalam kurikulum perkaderan MAPABA PMII adalah sebagai tahapan awal untuk memahami perjalanan ekonomi-politik dan pembangunan Indonesia walau hanya dalam bentuk pengantar, hal ini sangat penting untuk kemudian menjadi dasar penafsiran awal jika nantinya dalam fase post MAPABA para calon kader telah mendapatkan fondasi pemahaman untuk mendalami lebih jauh sistem ekonomi-politik Indonesia dan kenyataan pembangunan Indonesia. Dari proses yang dilewati di PMII nantinya, diharapkan calon anggota dan kader akan mampu menjadi lokomotif dan motor pendorong keperubahan di Indonesia pada umumnya dan masing-masing daerahnya nantinya.

 

Beberapa definisi penting

–          Merkantilisme dan Kolonialisme: Merkantilisme dari kata merchant yang berarti pedagang dalam hal ini dapat diartikan sebagai paham perdagangan yang difasilitasi oleh negara dengan bantuan armada perang untuk menguasai SDA (emas, perak, rempah-rempah dsb.) pada wilayah tertentu, sebagai akibat menurunnya pasokan SDA yang dimaksud, juga karena nalar eksploitasi dan ekspansi negara asalnya Sedangkan kolonoalisme dari kata coloni yang berarti wilayah jajahan atau mencari daerah untuk dijajah dan dikuasai, dalam sejarah kolonoalisme adalah lanjutan dari proses merkantilisme, dengan menancapkan sistem pemerintahan negara pendonor.

–          Liberalisme: Teori Ekonomi yang dicetuskan Adam Smith melalui tesisnya The Whealth of Nation. Dasar pemahaman ini adalah bahwa kinerja dan proses perekonomian tidak harus dicampuri oleh proses politik lebih khususnya negara.

–          Keynesian: Teori ekonomi yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes (Inggris), yang menyatakan perlunya campur tangan pemerintah dalam proses perekonomian.

–          Developmentalisme (pembangunanisme): sebuah teori yang dicetuskan di Bretton Woods, NY-AS, tahun 1944 oleh para ekonom dunia yang dikomandoi oleh Rostow dan dibiayai oleh Presiden Reagen dan Perdana Menteri Inggris serta banker-bankir kelas kakap dunia: dinasti Rothchild, Rockefeler, dsb. Sebagai tindak lanjut dari perang dingin antara blok timur dan blok barat. Tujuannya mendorong negara-negara berkembang lewat bantuan hutang dan investasi asing agar negara-negara berkembang dapat dikuasai (baik poliyik, ekonomi, sda dsb.) dan tidak terpengaruh oleh genggaman komunisme dan blok timur. Dalam pemerintahan soeharto dicetuskan dalam Trilogi Pembangunan.

–          Kapitalisme dan Neo-liberalisme: dari kata capital = modal, dalam ekonomi diartikan sebagai corak ekonomi dengan mengedepankan penumpukkan modal untuk menyangga proses perekonomian dengan tanpa intervensi negara atau melalui negara perekonomian dapat digerakkan atau dikuasai oleh pemodal. Kedua hal ini sangat berkaitan dengan developmentalisme yang dijelaskan di atas.

–          Globalisasi dalam konteks ekonomi adalah pasar yang mengglobal atau yang dikenal dengan istilah kapitalisme global, kondisi ini ditandai dengan dua hal : pertama, multilateralisme yakni kekuasaan badan-badan antara pemerintah yang telah menjadi kepanjangan tangan ekspansi global kapitalisme (Bank Dunia, IMF, WTO), ketiga badan kapitalisme global tersebut dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan oleh negara-negara  maju. Bersamaan dengan kapitalisme global multilateralisme telah menempatkan dirinya menjadi supra negara. Kedua, transnasionalisasi yakni menguatnya monopoli dan konsentrasi model serta kekuasaan ekonomi kepada korporasi-korporasi besar dunia. Semua mekanisme kapitalisme global berujung pada keuntungan di pihak TNC (Trans-Nasional Coorporation).

 

 

Definisi

Teori Ekonomi

Icos dan Nomos

Icos=

Nomos=

Menurut Paul Samuelson Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia menentukan pilihan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas jumlahnya dan mempunyai alternative penggunaannya untuk menghasilkan barang dan mendistribusikannnya di antara anggota masyarakat. Wonnacot berpendapatt Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Lipsey ilmu ekonomi adalah sebuah study tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas.

Albert Mayers menyebut ilmu ekonomi sebagai studi yang mempelajari kebutuhan-kebutuhan manusia dan pemuasan kebutuhan tersebut selanjutnya George Loland Bach mengatakan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana prosedur/membuat barang dan jasa dan kontribusinya di antara anggota masyarakat. Selanjutnya Ace Partarideja mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari tingakah laku manusia menggunakan dan memanfaatkan sumber alam yang ada di dunia ini.

Beberapa definisi di atas adalah tinjauan yang melihat ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu sedangkan untuk melihatnya sebagai sebuah fenomena, proses atau kenyataan, maka kita dapat meminjam definisi yang diungkapkan oleh: …………………………….. yakni

 

Teori Politik

Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Politic: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Karl W, Deutsch: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum” (politic is the making of decisions by public means). Dikatakan selanjutnya bahwa keputusan-keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan-keputusan pribadi oleh seseorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan-keputusan semacam itu merupakan “sektor umum” atau “sektor publik” (public sector) dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan melalui tindakan umum atau nilai-nilai (public goods), yaitu mengenai apa yang dilakukan dan siapa yang mendapat apa. Dalam arti ini politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah.

Hoogerwerf: “Objek dari ilmu politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. David Easton: “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum”.

 

  1. a.       Pendefinisian secara Institusional

Pendefinisian secara institusional merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang menyelidiki lembaga-lembaga politik (political institusions), seperti negara, pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan lain-lain.

 

  1. b.      Pendefinisian secara Fungsional

Pendefinisian fungsional pada dasarnya merupakan pendefinisian institusional pula, tetapi pendefinisian fungsional berusaha melepaskan diri daripada dogmatisme dan sifat yuridis sepihak daripada pendefinisian institusional itu. Fungsionalisme meninjau lembaga-lembaga politik tidak sebagai lembaga-lembaga yang terasing dan bebas dari pengaruh faktor-faktor kekuasaan riil.

 

  1. c.       Pendefinisian menurut hakekat politik

Yakni melihat hakekat politik sebagai kekuasaan (power) dan dengan begitu proses politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Politik adalah “perjuangan untuk memperoleh kekuasaan” atau “teknik menjalankan kekuasaan-kekuasaan” atau “masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan” atau “ pembentukan dan penggunaan kekuasaan riil, seperti pressure groups, lobbying, pendapat umum dan lain-lain tidak kurang dari struktur dan dokumen-dokumen dari lembaga-lembaga politik tersebut.

 

Ekonomi-politik

Isu-isu Pembangunan (developmentalisme)

Liberalisme dan Neo-Liberalisme

Lalu, bagaimana kita meletakkan perbincanan soal liberalisme, berdasarkan konteks sejarahnya, dalam hal ini konteks negara kapitalis pinggiran? Sebelumnya, mari kita lihat fakta berikut. Pada tahun-tahun menjelang Peristiwa G30S 1965, sekelompok aktivis liberal yang meluncurkan Manifesto Kebudayaan (Manikebu), dan juga ekonom liberal yang menamakan dirinya teknokrat, memilih bekerjasama dengan angkatan darat (AD), untuk mengeliminasi lawan politiknya. Ketika kolaborasi ini menang, para pengusung ide-ide liberalisme ini, memilih bungkam atau bahkan membiarkan saja ketika AD, memelopori pembantaian terhadap mereka yang dicap sebagai musuh politiknya.

Segera setelah peristiwa kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah politik modern Indonesia itu, kalangan liberal mulai memadu-kasih dengan rejim Orba. Ada yang menjadi penasehat, juru runding, juru bangun, agen propaganda, dan juga eksekutor kebijakan-kebijakan Orba. Pada saat bersamaan, parade kekerasan datang silih berganti dengan derajat berbeda-beda. Segera setelah melibas musuh di sebelah kiri, rejim ini juga membabat musuh yang ada di sebelah kanan. Sementara itu, kalangan liberal terus melanjutkan bulan-madunya. Mereka baru tersentak, ketika rejim yang disokongnya itu pada akhirnya mulai mendahulukan kepentingan birokratisnya demi kelangsungan kekuasaannya.

Pertanyaannya, mengapa kaum liberal ini bersekutu dengan kekuatan anti-demokrasi plus anti-liberalisme? Untuk menjawab soal ini, saya mau mengutip analisa Luis Vitale, yang dituangkan dalam bukunya History of Chile, (1969). Dalam bukunya itu, Vitale mengatakan, filsafat liberal yang di Eropa pada abad ke-18 merupakan hasil dari revolusi demokratik-borjuis, di Amerika Latin merupakan bagian dari revolusi “kemerdekaan politik.” Sebagai bagian dari revolusi kemerdekaan politik, liberalisme di negara berkembang justru menjadi senjata teoritik untuk melawan kolonialisme oleh borjuasi Eropa. “Sementara borjuasi lokal memiliki kebutuhan untuk mencari pasar baru, raja Spanyol malah membatasi pasaran untuk ekspor; sementara borjuasi lokal butuh untuk membeli barang-barang manufaktur dengan harga murah, kekaisaran Spanyol malah membatasi mereka agar mereka hanya mengonsumsi barang yang dijual oleh pedagang Spanyol dengan harga mahal; sementara orang-orang Amerika meminta pengurangan tarif pajak, kekaisaran malah menerapkan tarif pajak baru yang lebih besar; sementara borjuasi lokal menuntut akumulasi kapital dan sisa surplus ekonomi di Amerika Latin, kekaisaran Spanyol malah mengambil bagian terbesar dari surplus dan menetapkan kebijakan modal yang mengambang (floating financial),” tulis Vitale.

Pada tahap inilah, liberalisme di tanah jajahan berwatak progresif dan membebaskan. Tetapi, seperti dikemukakan Andre Gunder Frank dalam bukunya, Lumpen Bourgeoisie Lumpen Development Dependence, Class, and Politics in Latin America, (1972), liberalisme di negara kapitalis pinggiran ini tidak ditujukan untuk mentransformasikan struktur sosial yang menindas warisan kolonial. Para elite ini, begitu sukses merebut kekuasaan, malah mengembangkan struktur baru hubungan yang bersifat tergantung, hubungan kolonial.

““….they reinforcement the ties of economic dependence by strengthening the export economy and the structure of underdevelopment,” tulis Frank.

Di sini muncul pertanyaan lain, mengapa liberalisme yang semula berwatak progresif lantas berubah menjadi konservatif bahkan reaksioner? Mari kita kembali sejenak pada Luis Vitale. Ketika membandingkan antara liberalisme di Eropa dengan liberalisme di Amerika Latin, Vitale mengatakan, “di tangan borjuasi Eropa, liberalisme menjadi senjata untuk melawan feodalisme; di Amerika Latin, liberalisme diadaptasi oleh para borjuasi lokal (creole) untuk melawan monarki Spanyol. Di Eropa, filsafat liberalisme menjadi doktrinnya kaum borjuasi industrial; sementara di Amerika Latin, ia menjadi doktrin ideologisnya para tuan tanah, pemilik pertambangan, dan pedagang. Jika di Eropa liberalisme menjadi argumen untuk melindungi industri; di Amerika Latin, liberalisme menjadi argumen untuk melegitimasi perdagangan bebas.”

Dengan menilik basis sosial-ekonomi para pengusung liberalisme di negara kapitalis pinggiran, tidaklah aneh jika kemudian liberalisme berubah menjadi doktrin yang konservatif. Ketika basis ekonominya mulai berkembang, kalangan borjuasi lokal ini membutuhkan pasar untuk kelangsungan pengembangan kapasitas produksinya. “Di Argentina,” tulis Frank, “liberalisme bisa ditelusuri jejaknya pada masa pemerintahan Mitre 1862, ketika terjadi lonjakan ekspor yang dimulai pada 1860, dan mengalami percepatan setelah periode 1870-1880. Di Brazil, permulaan liberalisme mungkin bisa dilihat sejak diundangkannya kebijakan anti perbudakan dan berdirinya Republik pada 1888 dan 1889. Hal ini beriringan dengan lonjakan ekspor kopi dan pertumbuhan kotaSao Paulo pada 1880an dan 1890an. Di Chile, setelah 1860, liberalisme diberlakukan karena mendatangkan keuntungan bagi kelas petani baru di Selatan, dan pertambangan di Utara – setelah pertumbuhan cepat produksi tembaga dan terigu yang menyebabkan ekspor Chile antara 1844 dan 1860, bertumbuh tiga kali lipat.”

Demikian sebaliknya, ketika kapasitas produksinya anjlok, liberalisme serta-merta bermetamorfosis menjadi senjata teoritik untuk melegitimasi kebijakan ekonomi yang proteksionistik. Proteksionisme di sini, tidak bermakna melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk asing, apalagi untuk melindungi sektor ekonomi rakyat, sebab hubungan yang terjadi adalah hubungan ketergantungan. Pada masa “proteksionisme” ini, pasar dalam negeri tetap terbuka bagi produk impor; hubungan-hubungan ekonomi dengan pihak asing tetap berlangsung, misalnya, sektor-sektor yang semula tertutup bagi investasi asing kemudian dibuka. Atau dalam bahasa Nikolai Bukharin, proteksionisme bahkan bermakna akuisisi untuk menambah perbedaharaan kapital pada satu sisi, dan memfasilitasi kompetisi di pasar dunia, di sisi lain (Nikolai Ivanovich Bukharin, “Imperialism and World Economy,” 1929). Artinya, hubungan produksi yang timpang tetaplah berlangsung, bahkan kian intensif karena ketergantungan terhadap senior partner (korporasi multinasional) semakin dalam. Dengan demikian, proteksionisme di sini bermakna, melindungi kepentingan borjuasi nasional yang merupakan junior partner, dari gerakan progresif-radikal yang menentang hubungan sosial yang bersifat kolonial itu.

Pada tahapan inilah, kalangan liberal mengadakan persekutuan tidak suci (unholly alliance) dengan militer, guna mengamankan kepentingan ekonomi-politiknya. Demikianlah, “After they had reached power and imposed their policy of ever greater dependence on expanding imperialism – with the economic, social, and political conflicts and tension resulting from this policy – these very liberals were the first to resort the repressive measures and even to military dictatorship to serve their own economic interest,” (Frank).

 

Globalisasi

Kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Sebagai fenomena baru, globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Dalam kondisi dan kenyataan riil bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal atau etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global.

Pengertian Globalisasi

Untuk mengerti dan memahami secara utuh tentang globalisasi, tentunya haruslah menyertai dimensi historisnya yang merupakan bangunan dasar atas situasi masa kini. Hal ini sangatlah penting dalam untuk menepis kebiasaan banyak orang yang belajar sejarah, tetapi tidak belajar dari sejarah. Meminjam istilah Ali Engineer, sejarah bukanlah mitos, bukan pula atribut yang sama sekali tidak mempunyai kausalitas sosial.

Globalisasi  pada hakikatnya  adalah proses yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau prakarsa yang dampaknya berkelanjutan yang melampaui batas-batas kebangsaan (nation-hood) dan kenegaraan (state-hnood); dan mengingat  bahwa  jagad kemanusiaan ditandai  oleh pluralisme budaya. Maka  globalisasi sebagai proses juga menggejala sebagai peristiwa melanda dunia secara lintas budaya (transcultural).

Arah dunia semakin tunggang  lenggang, berlari cepat tanpa ada kendali atau rem, proses yang sangat cepat ada kompleks ini telah menggiring semua elemen-elemen d alam seluruh pranatanya untuk masuk secara langsung maupun secara tak langsung  kedalaman sebuah pusaran yang bernama globalisasi.

Globalisasi adalah pasar yang mengglobal atau yang dikenal dengan istilah kapitalisme global, kondisi ini ditandai dengan dua hal : pertama, multilateralisme yakni kekuasaan badan-badan antara pemerintah yang telah menjadi kepanjangan tangan ekspansi global kapitalisme (Bank Dunia, IMF, WTO), ketiga badan kapitalisme global tersebut dikuasai sepenuhnya oleh kepentingan oleh negara-negara  maju. Bersamaan dengan kapitalisme global multilateralisme telah menempatkan dirinya menjadi supra negara. Kedua, transnasionalisasi yakni menguatnya monopoli dan konsentrasi model serta kekuasaan ekonomi kepada korporasi-korporasi besar dunia. Semua mekanisme kapitalisme global berujung pada keuntungan di pihak TNC (Trans-Nasional Coorporation).

 

Meminjam kata Marx “perubahan di dalam sejarah yang ditentukan secara materialistis, penguasa terhadap cara perproduksi menentukan kalas mana dan pikiran mana akan berkuasa pada suatu saat tertentu, dan pertentangan terus menerus di antara kelas yang pada akhirnya akan memenangkan oleh pihak ploretariat”.

 

Berdasarkan dari gambaran di atas, penulis berpendapat bahwa globalisme sebagai fenomena kontemporer mustahil akan mengadakan kebudayaan dan peradaban. Sebaliknya dalam perwujudannya yang ekstrem, globalisme justru dapat menjadi pembangkit nasionalisme yang akan dilakukan oleh kesadaran sebagai suatu satuan budaya yang khas.

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.

Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas batas negara.

Anggapan atau jalan pikiran di atas tersebut tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tak berguna. John Naisbitt (1988), dalam bukunya yang berjudul Global Paradox ini memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Naisbitt (1988) mengemukakan pokok-pokok pikiran lain yang paradoks, yaitu semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin kesukuan, dan berpikir lokal, bertindak global. Hal ini dimaksudkan kita harus mengkonsentrasikan kepada hal-hal yang bersifat etnis, yang hanya dimiliki oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia Internasional.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama.

Ciri globalisasi

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia.

Hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antarnegara menunjukkan keterkaitan antarmanusia di seluruh dunia

  • Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
  • Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan eprdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO).
  • Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.
  • Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial. Setiap beberapa ratus tahun dalam sejarah manusia, transformasi hebat terjadi. Dalam beberapa dekade saja, masyarakat telah berubah kembali baik dalam pandangan mengenai dunia, nilai-nilai dasar, struktur politik dan sosial, maupun seni. Lima puluh tahun kemudian muncullah sebuah dunia baru.

Teori globalisasi

Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teroritis yang dapat dilihat, yaitu:

  • Paraglobalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut.
  • Paraglobalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab.
  • Paraglobalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi).
  • Paratradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos sematau atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital.
  • Paratransformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai “seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung“. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau, setidaknya, dapat dikendalikan.

Sejarah globalisasi

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang.

 

Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluroh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi

Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Cina, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia.

Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia.

Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indinesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini.

Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antarnegara pun mulai kabur.

Globalisasi Perekonomian

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Menurut Tenri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

  • Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.

 

Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja

  • Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara.
  • Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
  • Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi’s, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
  • Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

Thompson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Misalnya, secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia.

Globalisasi kebudayaan

 

sub-kebudayaan Punk, adalah contoh sebuah kebudayaan yang berkembang secara global

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini ( Lucian W. Pye, 1966 ).

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan

  • Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
  • Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
  • Berkembangnya turisme dan pariwisata.
  • Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
  • Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
  • Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.

Reaksi masyarakat

Gerakan pro-globalisasi

Pendukung globalisasi (sering juga disebut dengan pro-globalisasi) menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh (…). Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lainnya, dan salah satu bentuknya adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Kedua negara dapat melakukan transaksi pertukaran sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Misalnya, Jepang memiliki keunggulan komparatif pada produk kamera digital (mampu mencetak lebih efesien dan bermutu tinggi) sementara Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produk kainnya. Dengan teori ini, Jepang dianjurkan untuk menghentikan produksi kainnya dan mengalihkan faktor-faktor produksinya untuk memaksimalkan produksi kamera digital, lalu menutupi kekurangan penawaran kain dengan membelinya dari Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Salah satu penghambat utama terjadinya kerjasama diatas adalah adanya larangan-larangan dan kebijakan proteksi dari pemerintah suatu negara. Di satu sisi, kebijakan ini dapat melindungi produksi dalam negeri, namun di sisi lain, hal ini akan meningkatkan biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar negara yang dituju. Para pro-globalisme tidak setuju akan adanya proteksi dan larangan tersebut, mereka menginginkan dilakukannya kebijakan perdagangan bebas sehingga harga barang-barang dapat ditekan, akibatnya permintaan akan meningkat. Karena permintaan meningkat, kemakmuran akan meningkat dan begitu seterusnya.

Beberapa kelompok pro-globalisme juga mengkritik Bank Dunia dan IMF, mereka berpendapat bahwa kedua badan tersebut hanya mengontrol dan mengalirkan dana kepada suatu negara, bukan kepada suatu koperasi atau perusahaan. Sebagai hasilnya, banyak pinjaman yang mereka berikan jatuh ke tangan para diktator yang kemudian menyelewengkan dan tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, meninggalkan rakyatnya dalam lilitan hutang negara, dan sebagai akibatnya, tingkat kemakmuran akan menurun. Karena tingkat kemakmuran menurun, akibatnya masyarakat negara itu terpaksa mengurangi tingkat konsumsinya; termasuk konsumsi barang impor, sehingga laju globalisasi akan terhambat dan — menurut mereka — mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk dunia.

 

 

Gerakan antiglobalisasi

Antiglobalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Antiglobalisasi” dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional, dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya.

Namun, orang-orang yang dicap “antiglobalisasi” sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai Gerakan Keadilan Global, Gerakan dari Semua Gerakan atau sejumlah istilah lainnya.

 

Dependecia

 

  1. C.     Indonesia: Ekonomi-politik dan pembangunan yang maya

Secara garis besar untuk memahami sejarah pembangunan ekonomi Indonesia kita dapat memulainya pada dasawarsa 70-an sejak rezim orde baru berkuasa. Hal ini dengan tidak menafikkan keberadaan sistem ekonomi pada masa-masa sebelumnya. Semenjak itu corak ekonomi dan politik kita menjadi terbuka dan bahkan sangat rentah terhadap infiltrasi sistem perekonomian global. Di sisi lain hal ini disebabkan oleh memuncaknya perang dingin yang akhirnya dimenangkan oleh blok kapitalis dan sekutunya.

Pemerintah merencanakan target privatisasi 28 perusahaan BUMN tahun 2008. Sementara realisasi privatisasi tahun ini sebanyak 3 perusahaan dari target 14 BUMN.

1. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

2. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Sosialisme

Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.

Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.

3. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Komunisme

Komunisme adalah suatu sistem perekonomian di mana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, sehingga nasib seseorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Namun tujuan sistem komunis tersebut belum pernah sampai ke tahap yang maju, sehingga banyak negara yang meninggalkan sistem komunisme tersebut.

 

GLOBALITAS

Belakangan ini hampir seluruh lapisan masyarakat indonesia dihinggapi pesimisme, terutama  menyangkut kondisi dan posisi bangsa ini dalam percaturan bangsa-bangsa di dunia. Sebuah paradoks bagi indonesia yang kaya sumberdaya alamnya tapi miskin dalam banyak hal dan terus diliputi pertikaian. Pesimisme tersebut muncul karena sampai saat ini krisis multidimensi yang menerpa negeri ini belum juga teratasi.

Persoalan besar yang dihadapi semua bangsa yang terlibat dalam percaturan ekonomi internasional pada 1980-an adalah global disorder serta global instability yang merambat ke beberapa sektor berikut :

 

Konteks Struktural: Sektor Ekonomi Produktif

Tiga kekuatan yang menyebabkan ketidakstabilan pada dasawarsa 1980-an yaitu : pertama, Penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global dibawah ekonomi kapitalis; kedua, Revolusi teknologi informasi; dan ketiga, konsentrasi kepemilikan uang dan kapital oleh sikaya dan kuat.

         Sejak dasAwarsa 1970-an, masa boom and bust – ekspansi dan resesi  yang berskala global dan mendorong persaingan dan pertikaian antar negara-negara kapitalis; pertikaian dagang antara AS vs Jepang, AS vs Eropa, Eropa vs Jepang. Sumber pertikaian adalah “krisis over produksi”, peningkatan teknologi dan konsentrasi kapital. Jauh sebelum perang dingin berakhir—pasar di dunia kapitalis telah jenuh: kebanjiran surplus komoditi pertanian, bahan dasar, dan barang manufaktur. Antara 1970 – 1990an perdagangan global meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, yaitu sekitar $3,3 milyar jadi $3,5 trilyun (berdasar nilai konstan dollar tahun 1980), ini terjadi karena hampir semua negara memacu produksi dengan segala cara dan ekspor demi merebut pasar dan keuntungan. Kompetisi adalah kata kunci yang paling sering didengungkan semua pelaku ekonomi. Aturan main dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang direformulasi dalam WTO semakin menegaskan kecendrungan itu.

         Fenomena lain yang perlu diperhatikan adalah Flexible accumulation. Dalam rangka memenangkan persaingan perusahaan transnasional melakukan outsourcing; yaitu mengontrakkan pekerjaan kepada pengusaha mana saja didunia yang bisa memasok komponen, sehingga perusahaan raksasa itu dapat mempertahankan flexiblitas maximum demi memperoleh komoditi – sumber produksi hingga tenaga produksi yang paling murah. Buat apa membuat komponen sendiri kalau orang lain bisa memasok dengan harga lebih murah.

         Wujud lain dari flexible accumulation adalah corporate downsizing. Disini prinsipnya sama: untuk memperoleh keuntungan lebih besar tidak perlu memiliki sarana produksi sendiri. Banyak Perusahaan transnasional men-subkontrakkan pembuatan barang dan jasa yang sebelumnya mereka buat sendiri, atau mereka mem-PHK buruhnya di negara asal perusahaan itu dan mempekerjakan buruh lain yang lebih murah di negara tempat investasi asingnya berlangsung. Implikasinya, kalau ongkos produksi di suatu negara meningkat cukup banyak mereka bisa mencari mitra-kontraktor di negara lain.

      Proses akumulasi yang luwes ini memungkinkan perusahaan transnasional menghindar dari tanggung jawab atas dampak buruk proses produksi barang atau jasa mereka terhadap perburuhan atau lingkungan hidup di wilayah setempat. Alasannya mereka tidak ikut berproduksi disitu. Mereka hanya membeli dari produsen lokal.

 

Konteks Struktural: Sektor Finansial  

Salah satu akibat dari produksi berlebihan di seluruh dunia ialah kemerosotan minat untuk memperluas usaha memproduksi barang untuk konsumsi massal. Menanam modal untuk sektor produktif tidak banyak menjanjikan keuntungan, kerena itu banyak keuntungan kaum pemodal itu di tanamkan di sektor finansial, tidak di sektor produktif riil.

   Inilah alasan yang mendasari ekspansi pasar finansial seluruh dunia sejak 1970-an. Didukung oleh revolusi tehnologi informasi dan Komunikasi yang memungkinkan globalisasi proses ekonomi ,finance capital sektor yang paling menguntungkan, paling kuat dan spekulatif di dunia Kapitalis. Dalam konteks ini mata uang mengalami komoditifikasi luar biasa dan pasar uang dan kapital di pisahkan dari sektor produksi. Munculnya spekulasi dan pencarian keuntungan melalui jual-beli mata-uang dalam skala besar-besaran ini kemudian menimbulkan julukan casino capitalism (Strange,1986).

   Bagaimana ini terjadi? Sejarahnya bermula paling tidak pada keputusan AS membatalkan konvertibilitas dollar ke emas tahun 1971 sebagai cara mengurangi defisit neraca pembayaran AS yang sangat besar. Belanja militer AS di luar negri dalam rangka perang Dingin dengan Blok Uni Soviet sejak akhir 1940-an sangat memberatkan anggaran belanja publiknya dan berdampak negatif terhadap neraca pembayarannya. Kesulitan ini lebih menjadi parah ketika sejak tahun 1973 biaya impor minyaknya meningkat luar biasa akibat embargo minyak oleh negara-negara pengekspor minyak di Timur Tengah.

Celakanya, uang dollar yang di belanjakan di luar negri itu tidak banyak kembali ke AS kerena ekspornya waktu itu memang mengalami penurunan.

   Dollar AS yang banyak berkeliaran di luar negri itu kemudian mendorong munculnya pasar kapital internasional, yang mula-mula dengan denominasi Eurodollar. Pada dasawarsa 1970-an pasar kapital inilah yang memberi pinjaman pada banyak perusahaan dan negara, termasuk yang kemudian menjadi negara-negara industri baru di Asia Timur.

   Pelepasan dollar AS dari keterkaitannya dengan emas juga mendorong munculnya spekulasi nilai tukar mata uang. Tahun 1979 perputaran uang di pasar devisa dunia kira-kira $25 triliun pertahun; sepuluh tahun kemudian jumlahnya menjadi sekitar $100 trilyun. Antara lain akibat computer driven trading, pertengahan 1995 perdagangan valuta asing itu di perkirakan $1 trilyun per hari (ini sama dengan kira-kira 40 kali nilai perdagangan internasional per hari).

   Arena finance  capital  paling besar tahun 1990-an adalah global equities markets terutama di Dunia Ketiga dan negara-negara bekas blok komunis. Di dukung oleh IMF dan kebijakan pasar bebas yang didukung oleh negara-negara besar, di hampir setiap negara besar dan pasar regional di seluruh dunia didirikan bursa saham. Ini mengakibatkan maraknya investasi portofolio. Berbeda dangan investasi langsung di sektor produktif; misalnya dalam bentuk pendirian pabrik atau tambang, investasi portopolio dalam bentuk saham sangat tidak pasti. Tidak mesti untuk kegiatan produktif, dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Ekonomi suatu negara bisa bangkrut kalau investasi seperti ini tiba-tiba ditarik investornya. Investor juga bisa untung besar dari jual beli saham tanpa ada kaitannya dengan kenaikan produksi.

Kenyataan bahwa peningkatan jumlah perusahaan yang ditawarkan dibursa saham banyak didorong oleh kebijakan IMF yang memaksa pemerintah untuk melakukan privatisasi perusahaan negara dengan harga murah atas nama “restrukturisasi ekonomi”. Ini Merupakan obral murah bagi pemilik kapital asing yang memasuki sektor ekonomi nasional yang strategis  (dan sering monopolis)  seperti perusahaan telpon, bank, perusahaan minyak, dan sebagainya

 

Konteks struktural: krisis kapital

Dibalik itu penetrasi modal Internasional semakin menggila, beralihnya modal berinvestasi besar-besaran di bagian timur Indonesia bukanlah bagian dari agenda pemerataan kesejahteraan yang selama ini dikampanyekan oleh elit penguasa lokal melainkan niat besar mereka adalah mengeruk sumber daya alam (khususnya minyak bumi) untuk kepentingan alat produksi modal karena Jawa telah menjadi ladang kering. Kegagalan perang Irak, Badai Katrina yang menenggelamkan kilang minyak Amerika, proteksi besar-besaran Amerika latin dan Iran manambah daftar panjang frustasi global Negara-negara yang sangat ketergantungan Minyak Bumi khususnya Amerika, sehingga Negara dunia ke III khususnya Indonesia yang nota bene lebih memilih tunduk terhadap modal menjadi makanan empuk dan bulan-bulanan eksploitasi modal. 

            Di tingkat internasional kita melihat bagaimana kekejaman Rezim Bush dalam ”Perang Melawan Terorisme” yang telah menghadirkan petaka kemanusiaan bagi beberapa negara di belahan dunia. Atas nama perang malawan terorisme, imperalisme Amerika melakukakan kejahatan terhadap rakyat di Afganistan, Irak, Palestina, Libanon. Perang tersebut melahirkan korban jiwa dipihak sipil, wanita, orang tua dan anak-anak. PBB dan desakan global untuk menghentikan kekejaman perang hanya dianggap angin lalu. Bahkan beberapa tindakan agresi tersebut merupakan konspirasi terselubung intelijen CIA yang memanipulasi data terkait nuklir dan keberadaan jaringan Al-Qaida sebagaimana dalam invasi militer Amerika ke Irak. AS juga menghujat habis-habisan Korea Utara dan Iran terkait pengembangan tenaga Nuklir tetapi mereka sendiri menolak diperiksa jaringan nuklirnya.

         Perang melawan terorisme, hanyalah tameng yang digunakan bush untuk melakukakan  perampokan atas sumber sumber kekayaan alam, terutama minyak. Karena Imperialisme Amerika sangat membutuhkan minyak sebagai komoditi utama dalam mendukung industri-industri milik AS. AS adalah negara pengkonsumsi minyak 26 % dari total cadangan minyak dunia. Untuk itulah mengapa kebijakan tarif minyak dunia selalu diintervensi oleh AS, termasuk mendikte OPEC.

         Tercatat 10 perusahaan raksasa AS mendanai perang di Irak, yaitu Lockheed Martin (6,62 juta dollar AS), Boeing Co (5,31 juta dollar AS), Raytheon (3,23 juta dollar AS), Northrop Grumman (3,71 juta dollar AS), General Dynamic (4,34 juta dollar AS), United Technologies (2,24 juta dollar AS, General Electrics (4,885 juta Dollar AS) yang kesemuanya bersama korporasi-korporasi multinasional lainnya akan menjadi pengambil keuntungan dari perdagangan alat-alat militer, penyediaan minyak bumi dan pasar baru di negara-negara timur tengah.

 

NASIONALITAS

Kedatangan bush ke Indonesia setelah menghadiri KTT APEC di Vietnam merupakan bagian dari kepentingan negara adidaya tersebut untuk mempertahankan dominasinya di negara ini. Salah satu agenda korporasi yang di bawa bush namun tidak mengemuka dalam pernyataan resmi pejabat pemerintah adalah soal eksplorasi dan eksploitasi minyak natuna alpa D di perairan kalimantan yang sejak 1995 konsesinya diberikan kepada Exxon Mobile. Pemberian konsesi oleh pemerintah Indonesia kepada Exxon mobile tidak ditindaklanjuti dengan memulai melakukan eksplorasi dan eksploitasi hingga berakhirnya masa kontrak pada tahun 2005. Kedatangan bush terkait kepentingan korporasi minyak merupakan modus operasi yang sama dengan kedatangan Menlu AS Condoleza Rice dalam negosiasi exon di blok cepu yang berakhir dengan pemberian konsesi eksploitasi bagi korporasi tersebut dengan terlebih dahulu terjadi pergantian direksi pertamina. Saat ini Exxon sedang berusaha untuk menguasai kembali konsesi yang gagal ditepatinya tersebut.

Secara resmi Bush-SBY akan membicarakan 6 agenda yang terkait dengan investasi, pendidikan, kesehatan, bioenergi, pencegahan bencana alam dan teknologi informasi. Bagi rezim oligarkhi nasional di bawah komando SBY-Kalla, kerjasama yang akan mengalirkan investasi merupakan satu-satunya jalan yang dipilihnya untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan persoalan alih teknologi. Tetapi bila diungkap lebih dalam, maka perjanjian yang akan disepakati hanya akan membuka pasar jasa dan barang Indonesia dari serbuan produk-produk serta investasi yang mengeruk kekayaan alam Indonesia.

 

1. Bidang pendidikan

Sebagai negara yang memiliki industri jasa pendidikan yang berkembang pesat, AS bersama Inggris dan Australia merupakan eksportir terbesar di dunia dengan nilai bagi AS pada tahun 2002 sebesar US$14 Milyard. Inggris membukukan keuntungan dari ekspor jasa pendidikan sebesar 4%. Sementara Australia pada tahun 1993 menghasilkan AUS$ 1,2 Milyard.

Program liberalisasi pendidikan dilaksanakan sejalan dengan kesepakatan dalam Struktural Adjusment Program (SAP) antara pemerintah RI – IMF sebagai usaha untuk mengurangi subsidi publik dari APBN. Secara multilateral, melalui pertemuan di Jenewa desember 2004, pemerintah Indonesia telah melakukan initial request (permintaan pembukaan sektor-sektor jasa di negara lain) dan initial offer (penyerahan sektor-sektor di dalam negeri untuk di buka atau diperdalam komitmennya bagi pemasok asing) kepada negara-negara anggota WTO lainnya. Selain itu, pedoman pelaksanaan perdagangan dunia yang dipakai oleh WTO yang tertuang dalam kesepakatan GATS (General aggreement on tariff and service) terdiri atas empat model perdagangan: (1) cross border supply dimana Perguruan Tinggi (PT) asing menawarkan perkuliahan melalui internet dan on-line degree programme, (2) consumption abroard dimana mahasiswa Indonesia dapat belajar di PT luar negeri, (3) commercial presence dimana PT asing membentuk partner, subsidiary atau twinning arrangement dengan PT lokal, (4) presence of natural persons dimana dosen dari PT asing mengajar di PT lokal.     

Dengan demikian, program privatisasi dan liberalisasi pendidikan yang dilaksanakan melalui pengurangan subsidi serta pendirian BHMN dan akan dilanjutkan menjadi BHP merupakan pelepasan tanggungjawab negara di bidang pendidikan yang merupakan hak konstitusional yang mutlak harus dipenuhi oleh negara bagi warga negara Indonesia. 

 

2. Bidang Agraria

Persaingan untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber agraria (termasuk tanah) tidak hanya melibatkan rakyat vis a vis negara. Sejak digulirkannya gagasan globalisasi dalam agenda neoliberalisme sebagai sistem pengaturan ekonomi dunia pada paruh dasawarsa 1970-an , kekuatan yang harus dihadapi rakyat tidak hanya datang dari perusahaan-perusahaan negara dan swasta domestik, melainkan perusahaan-perusahaan asing berskala besar, yang sudah bisa dipastikan besar pula kekuasaannya. Ancaman itu menjadi semakin aktual terutama sejak digulirkannya gagasan pasar bebas hasil rekayasa GATT yang bertujuan memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional yang notabene penguasaan atas monopoli modal banyak dikuasai oleh AS guna melakukan investasi, produksi dan perdagangan tanpa regulasi atau tanggung jawab sama sekali.

Kecenderungan tersebut sudah bisa dipastikan akan membawa bencana bagi rakyat, terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber agraria secara langsung. Bencana itu antara lain adalah membanjirnya produk pertanian import yang harganya jauh lebih murah, meskipun mutunya tidak lebih baik. Ini merupakan akibat langsung dari kebijakan rejim ekonomi global (WTO/World Trade Organization) yang mendesakkan penghapusan subsidi kepada petani dan penghapusan tarif hasil pertanian dalam rangka persaingan bebas. Merujuk pada hasil penelitian FAO di 16 negara berkembang, diperoleh kesimpulan, bahwa di negara-negara yang menerapkan kesepakatan pertanian dalam Putaran Uruguay, telah terjadi tren semakin terkonsentrasinya pertanian yang berakibat pada marjinalisasi petani kecil, dan meningkatnya pengangguran serta melonjaknya angka kemiskinan.

         Banyaknya korporasi asing milik AS menguasai sumber-sumber produksi energi di Indonesia. Seperti Exxon Mobile Oil, Caltex, PT Freeport, Conocco Philips, Payton, Santos, Newmont dan lain sebagainya. Energi merupakan salah satu yang menjadi sorotan utama Negara Adi kuasa Amerika. Kehadiran korporasi asing terutama milik Imperialisme Amerika sama sekali tidak mendatangkan kesejahteraan apa-apa bagi keberlangsungan hak hidup masyarakat Indonesia, malah dibalik itu kehancuran dan kerusakan tatanan keseimbangan alam berakibat hancurnya ekositem yang berdampak semakin banyaknya gempa, banjir dan bencana alam lainnya.

Munculnya Perpres No 65 tahun 2006 yang merupakan revisi dari Perpres No 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Perpres No 65 tahun 2006) yang terbit tanggal 5 Juni 2006 tersebut, tidak disertai dengan naskah akademis sehingga tidak dapat diperoleh kejelasan tentang falsafah, orientasi, dan prinsip dasar yang melandasinya. Namun, bagi rakyat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sumber agrarian; revisi itu isinya setali tiga uang. Sebagaimana pendahulunya, Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tetap dianggap berpihak pada kepentingan kapital, internasional. Khususnya menjaga aset-aset asing yang sudah sedemikian lama mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Indonesia.

Perpres Nomor 65/2006 dapat dilihat dalam posisi yang lebih memihak pemilik modal. Pasal-pasal dalam Perpres Nomor 65/2006 itu tampak bahwa semua proyek yang disebutkan dalam pasal itu adalah proyek-proyek dalam bidang infrastruktur. Infrastructure Summit yang telah diselenggarakan Oktober lalu menjadi titik yang memang dituju pemerintah. Kebijakan itu dilihat sebagai komitmen pemerintah yang berencana menggelar Infrastructure Summit II. Pertemuan yang akan diikuti investor di bidang infrastruktur itu mengingatkan kembali Infrastructure Summit I, Januari 2005, saat pemerintah menjanjikan berbagai kebijakan yang mempermudah masuknya investasi ke Indonesia dalam rangka meningkatkan pembanguanan yang berorientasi pertumbuhan.

 

 

3. Bidang Investasi, Bioenergi dan Bencana

Selama 2006, Investasi AS sudah senilai 1 Miliar USD yang terdiri atas 205 proyek. Sebagian besar dibidang energi. SBY-JK akan meminta Bush mendorong investasi AS ke Indonesialebih besar lagi, di Bidang Bioenergi, SBY juga akan mengajak AS bersama-sama mengembangkanenergi dari bahan fosil. Yang harus dicatat dalam kunjungan Bush kali ini adalah program kerjasama Pemerintah AS dan Indonesia di bidang Informasi dan bioenergi.

Untuk persoalan bencana. Indonesia menawarkan pembangunan sistem peringatan dini, sementara terkait dengan beberapa hal lainnya, seprti penganan bencana alam di Indonesia AS merupakan penyandang dana terbesar kemanusiaan yang berkonsekuensi balik baki dibukanya akses pembangunan infarastruktur oleh pihak AS, contoh konkritnya pembangunan infrastruktur kembali di Aceh.

 

LOKALITAS

         Semakin mengentalnya politik identitas dalam perkembangan masyarakat politik di Indonesia memberi catatan ancaman tersendiri yang akan berakibat terhadap polarisasi dan fragmentasi sosial yang semakin meluas, disi lain kemunculan politik identitas tidak hanya bekrja sebaga pressure maupun critical group tetapi telah mewarnai dalam konstalasi politik praktis di Indonesia yang pada akhirnya hal tersebut akan mengembangkan sektarianisme politik ditingkatan masyrakatnya, akar disintegrasi adalah tidak lepas dari situasi tersebut. Yang sangat diprihatinkan adalah situasi tersebut kadang kala dan bahkan seringkali menjadi komoditi Modal Internasional yang bekerja sama dengan Negara untuk menyelesaikan problem-problem sosial di masyarakat agar tidak bisa bersuara lebih keras dan dengan mudah diberantas.

Kekerasan menjadi semacam mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) dari masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah membuat masyarakat terjebak pada cara berfikir dengan pola interpretatif yang ditandai dengan gagalnya masyarakat melihat pilihan kesempatan bagi dirinya untuk melakukan tindakan. Masyarakat menjadi frustasi atas hidupnya, ketika melihat berbagai macam aset yang merupakan hak dan harapan hidupnya terampas oleh pihak pemodal (asing) yang dijamin oleh regulasi pemerintah. Hal ini juga dapat ditunjukkan dengan penggunaan cara-cara kekerasan dan politisasi lewat tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melegitimasi kekuasaan. Sementara media digunakan untuk membuat ilusi demokrasi.

 Di tingkat lokal, konflik-konflik produksi, hilangnya akar budaya, sejarah dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh rakyat, telah mengakibatkan rakyat kehilangan bentuk interaksi sosial yang dibangun atas dasar saling-percaya. Kondisi ini memang tidak bisa dipisahkan dari situasi ketidakberdayaan dan kemiskinan yang masih dialami rakyat. Di tengah situasi hilangnya rasa saling-percaya ini, rakyat cenderung bersikap apatis terhadap realitas sosial yang terjadi, sejauh tidak bersinggungan dengan kepentingan mereka. Sebaliknya, rakyat cenderung menjadi reaktif dan berpotensi melakukan kekerasan, jika merasa kepentingan hidup mereka dipermainkan. Kasus Poso yang baru-baru ini meledak dan kasus-kasus lainya yang belum selesai adalah cermin dari sitauasi lokalitas yang hari ini sedang mengakar dalam praktek-praktek sosial mapun politik ditingkatan massa rakyat.

Berdasarkan Fakta-fakta diatas jelas kedatangan George W Bush Jr. Sebagai simbol Neo kolonialisme-Imprealisme pada tanggal 20 November 2006 hanya akan menambah kesengsaraan dan keterpurukan negeri ini kedalam jurang ketergantungan terhadap Neokolonialisme-Imprealisme. Ironi, ditengah kesengsaraan rakyat dan keterpurukan bangsa, demi menyambut si setan besar Amerika (baca: Bush) Negara telah menghabiskan dana sebesar Rp. 6 Miliyar dari APBN yang notabene adalah hak rakyat, penggusuran pedagang kaki lima, pengrusakan lahan konservasi alam di Bogor untuk landasan Helikopter, pengalihan jalan dan rute kendaraan umum, meliburkan proses berlajar-mengajar, memutus jalus komunikasi, dan menyiapkan pengamanan ekstra ketat. Hal tersebut sangatlah berlebihan kenapa dan sebesar tersebut tidak digunakan untuk membangun infrastuktur ekonomi sosial yang hingga detik ini terus mengalami kemerosotan.

 

 

AMERIKA = PENJAJAH

 

Fakta-fakta Penjajahan Amerika di Indonesia

 

1. Lewat lembaga keuangan internasional (IMF, dan Bank Dunia) AS menggunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk menekan agar pemerintah terus meminjam utang luar negeri. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia masuk dalam jebakan perangkap utang. Sehingga negara kaya seperti Amerika dengan mudah melakukan intervensi di Indonesia.

2. Bersama-sama dengan Bank Dunia dan IMF, AS juga mendorong perubahan sejumlah UU yang mewajibkan pemerintah mencabut subsidi untuk rakyat (BBM, TDL, Pendidikan, Kesehatan dll), menjual BUMN, dan membuka akses pasar bagi produk-produk impor dari Amerika dan negara-negara kaya lainnya. Kebijakan ini menyebabkan rakyat Indonesia miskin dan sengsara.

3. Perusahaan-perusahaan AS menguasai mayoritas Kontrak Karya (KK) wilayah eksplorasi pertambangan dan energi di Indonesia. Exxon, Caltex, Freeport, Newmont, rio Tinto, adalah sederet perusahaan AS yang dengan leluasa mengeruk sumber daya alam di Indonesia dengan keuntungan yang luar biasa tanpa ada pembagian yang adil bagi rakyat.Seperti yang terjadi di masyarakat PAPUA.

4. Dengan menggunakan isu terorisme, AS melakukan tekanan kepada pemerintah Indonesia dan penangkapan para aktivis muslim yang mengancam hegemoni dan dominasi AS.

5. Tertib dalam sejumlah tindakan kriminalisasi terhadap para aktifis dan gerakan rakyat yang melakukan protes terhadap aset-aset investasi AS di Indonesia.

 

Fakta-fakta Perselingkuhan Rezim SBY-JK dengan Amerika

 

  1. Melakukan tindakan pembiaran terhadap praktek penjajahan AS di Indonesia tanpa ada upaya perlawanan yang tegas, Bahkan SBY-JK juga sengaja mengangkat para menteri yang menjadi kepanjangan tangan dari Amerika.
  2. Melahirkan Kebijakan-Kebijakan Negara Yang Pro-Amerika dan Anti Rakyat (UU Privatisasi, Migas, Sisdiknas, Ketenagakerjaan, SDA, dll)
  3. Melakukan pembiaran dan bahkan dengan kekuasaan politiknya, mendorong penguasaan sumber-sumber eksplorasi sumber daya alam (tambang, minyak dan gas, hutan, dll) ke tangan perusahaan AS di Indonesia. Pada kasus Cepu dan Freeport, jelas menunjukkan bahwa rezim ini hanya kaki tangan dari Amerika.
  4. Atas paksaan dari AS, IMF, Bank Dunia, dan perusahaan minyak asing, rezim ini dua kali menaikkan harga BBM dan mendorong proses liberalisasi migas di Indonesia.
  5. Lebih mengutamakan pembayaran utang luar negeri dalam jumlah besar, yang artinya subsidi negara kaya seperti Amerika. Dari pada mengalokasikan anggaran negara untuk mensubsidi kebutuhan dasar rakyat (pendidikan, kesehatan, BBM, TDL, BUMN, dll).

 

 

Terlepas dari beberapa persoalan diatas nagsa Indonesia bahkan dunia membuka mata tentang konflik yang terjadi di papua

 

 

 

KONFLIK DI PAPUA

Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia. Dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai sebuah Negara yang memiliki kekuatan geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis dalam kawasan ini. Oleh karenanya sejak dahulu kala hingga saat ini, Indonesia menjadi wilayah “perebutan” berbagai kepentingan politik maupun ekonomi Negara-negara maju (core) maupun Negara-negara semi-peripery yang berada disekitarnya.

 

Posisi geografis ini kemudian ditunjang oleh kekayaan sumber daya alam yang terkandung di setiap pulau-pulau yang terhampar dari ujung timur hingga barat negeri ini. Dan karenanya pula Indonesia menjadi incaran dari berbagai korporasi internasional untuk mengeruk hasil kekayaan alam yang ada demi meraup keuntungan. Kenyataan ini mewarnai sepanjang sejarah keberadaan Indonesia sejak zaman Dwipantara, Nusantara hingga menjadi Negara modern, Republik Indonesia. Namun, kekuatan dan potensi yang ada tidak menjadi sebuah kekuatan yang signifikan dalam menghadapi berbagai rintangan dan ancaman yang menghadang kepentingan nasional kita. Malah yang terjadi keberadaan pulau-pulau yang berserakan disepanjang teritori kekuasaan Indonesia “dianggap” sebagai sebuah kelemahan dan ancaman besar bagi keutuhan dan kesatuan wilayah Indonesia.

 

Padahal jika ditelusuri, sejarah perjalanan bangsa kita menunjukkan bahwa kita pernah menjadi sebuah bangsa besar dan digdaya di kawasan ini. Besar bukan hanya wilayahnya—yang jejaknya masih tersisa hingga saat ini. Tapi juga besar karena pengaruhnya atas wilayah-wilayah disekitarnya, karena kemampuan memahami letak dan posisi strategisnya dalam kawasan, dan karena keberanian dan kecerdasannya mengelola dan merangkai serakan pulau-pulau yang ada di wilayahnya. Begitupula bagaimana ketika bangsa kita zaman dahulu, ketika berada dalam naungan Negara Majapahit, menjadi suatu kekuatan pertahanan dan keamanan wilayah Nusantara yang cukup disegani oleh Negara-negara manca. Sebuah kekuatan pertahanan dan keamanan maritime yang berpengaruh di seantero wilayah Asia.

 

Sayangnya, bangsa Indonesia saat ini melupakan jati dirinya sebagai bangsa maritim terbesar di dunia. Orientasi pembangunan dan pertahanan Indonesia sejak zaman Orde Baru cenderung berwatak kotinental dari pada archipelago, begitu pula cara pandang kita terhadap realitas ke-Indonesia-an. Sehingga kita terperangkap pada sebuah system yang tidak mengakar dan membumi pada kenyataan geografis dan sosiologis masyarakat Indonesia. Bangsa kita akhirnya kelelahan sendiri mengikuti rute politik, social , budaya yang tidak dikenali sepenuhnya.

Lautan dipersepsikan sebagai pembatas antar pulau bukan sebagai jembatan. Setiap pulau saling mengasingkan diri (Hasyim Wahid, 2007). Basis pertahanan dan keamanan Negara berpusat di daratan. Yang terjadi, alur laut kepulauan kita dijelajahi oleh pihak-pihak luar yang sangat berkepentingan terhadap letak geografi (politik maupun ekonomi) kita. Walaupun UNCLOS 1982 telah diratifikasi dan dinyatakan mulai berlaku 1994, kira-kira 70 persen ZEE kita belum disepakati negara tetangga. Untuk landas kontinen sekitar 30 persen, yang berbatasan dengan Timor Leste, Filipina dan Palau, belum disepakati. Selain ini masih belum ada kesepakatan tentang luas laut teritorial dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste, yang panjangnya sampai 40 persen dari seluruh batas yurisdiksi maritim Indonesia. Negara-negara tersebut ogah-ogahan menyelesaikan masalah pemastian garis batas maritim karena tidak ada tekanan kekuatan riil dari pihak kita. Diplomasi kita rapuh, tidak punya dasar riil untuk berpijak.

Ketidakseriusan dalam menjaga wilayah terluar terbukti dari kemenangan Malaysia dalam kasus kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan pada 17 Desember 2002. Mahkamah Internasional Den Haag memutuskan demikian mengingat negara tersebut menguasai secara efektif selama ini. Belum lagi dihitung sikap pemerintah pusat dan daerah yang acuh tak acuh terhadap penggalian pulau-pulau yang tanah/ pasirnya dijual ke Singapura. Yang pasti dan merupakan pengalaman pahit dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia tidak punya landasan kekuatan riil dalam memperjuangkan “emansipasi internasional” melalui diplomasi, yaitu pembebasan dari kekuasaan negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional serta dari pelecehan negara-negara setingkat yang dahulu bahkan relatif lebih terbelakang dari kita (Daoed Joesoef, Suara Pembaruan).

      Hal-hal tersebut diatas selayaknya menjadi sebuah cerminan bagi pembelajaran bangsa ini jika mau menjadi bangsa dan Negara yang besar atau setidaknya memiliki kedaulatan sepenuhnya terhadap wilayah kekuasaannya. Meingingat kondisi dan pergeseran yang terjadi pada aras system dunia internasional saat ini, diperlukan suatu pandangan yang jauh kedepan disertai kecerdasan dalam mengambil sikap untuk menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Tak dapat dipungkiri bahwa pergeseran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia Pasifik. Hampir 70 persen total perdagangan dunia berlangsung di antara negara- negara di Asia Pasifik. Lebih dari 75 persen barang-barang yang diperdagangkan ditransportasikan melalui laut, dan 45 persen (1.300 triliun dollar per tahun) melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang meliputi Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut- laut Indonesia lainnya (Rokhmin Dahuri, 2004).

Kawasan Asia Pasifik menempati prioritas tertinggi sebab negara-negara besar (major power) yakni Cina, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang, secara geografis terletak di kawasan ini. Belum lagi posisi Korea dan Australia yang turut mempengaruhi perkembangan geopolitik di kawasan ini. Pergeseran peta kekuatan geopolitik internasional ini sekiranya dimulai sejak berakhirnya Perang Dingin antara blok Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet dan blok Nato yang dipimpin oleh AS. Dewasa ini, jika dipetakan kembali, kekuatan dunia yang berpengaruh terhadap dinamika system dunia terbagi pada tiga kutub kekuatan yakni Uni Eropa minus Inggris, Amerika Serikat plus Negara-negara Anglo Saxon (Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru) dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO—dengan China dan Rusia sebagai ujung tombak kembar). (Hasyim Wahid, 2007).

 

Karena letak dan posisi geografis kita yang sangat strategis di wilayah Asia Pasifik, terutama posisi wilayah Indonesia Timur yang berada di titik ini, diperlukan kecerdasan yang tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan. Seharusnya kita dapat mengambil keuntungan paling besar dari posisi kelautan global tersebut. Apalagi kawasan Indonesia bagian Timur dilalui oleh 2 jalur ALKI—dari  3 ALKI yang dimiliki oleh Indonesia—yang menjadi jalur lintas perdagangan dunia di kawasan Asia Pasifik baik Utara maupun Selatan.

 

      Kecerdasan dalam mengambil pilihan kebijakan yang tepat itu juga perlu dibarengi dengan sikap keawasan yang tinggi, terutama mengamati ketegangan yang terjadi antar blok kekuatan dunia saat ini. Perang ekonomi dan politik antar Negara-negara maju yang termasuk dalam tiga blok besar, terutama dalam “perang” perebutan sumber-sumber energi dunia, akan turut mempengarui konstalasi politik ekonomi Nasional hingga pada tingkatan local. Hal ini mendorong kita untuk lebih memperhatikan kembali sebaran pulau-pulau terluar yang ingin dijadikan oleh Negara-negara maju sebagai pangkalan militernya, guna mengamankan jalur perdagangan dunia untuk kepentingan nasional mereka.

      Begitu pula penaklukkan Afghanistan dan Irak yang diawali oleh penyebarluasan wacana War Against Terorism oleh AS bebarapa tahun yang silam sejatinya merupakan konflik latency yang terjadi antara AS dan China di wilayah Pasifik. Sama halnya pula dengan tekanan AS terhadap Iran dan juga Korea Utara hingga kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tahun yang lalu tidak lepas dari perang perebutan pengaruh (Politik) antara kedua negara. Begitu pula ketegangan yang terjadi antara RI dan Malaysia mengenai pulau Ambalat sejatinya adalah perebutan wilayah sumber minyak antara Shell-Inggris dan Unocal-Amerika Serikat.

 

      Pertanyaannya sekarang, apakah kita mampu merumuskan strategi jitu sebagai upaya memperjuangkan kepentingan Nasional kita? Bagaimana caranya kita akan mampu merumuskan strategi Nasional kita apabila kondisi internal dan posisi ekonomi politik eksternal sama-sama lemah? Atau apaka ada jalan keluar yang pantas diritis, bagaimanapun beratnya, untuk beringsut dari kenyataan tersebut?.

 

      Pertanyaan itu merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting untuk dijawab oleh kita semua. Dan hal itu tidak dapat dilakukan dengan cara yang instant atau terburu-buru. Apalagi jika hanya didasari kepentingan prestise individu pemimpin daerah maupun pusat, atau karena ingin menaikkan pamor partai agar dapat memenangkan pemilu, atau yang lebih parah lagi dengan alasan promosi daerah agar dilirik oleh investasi guna menggenjot pembangunan dan pendapatan daerah. Yang diperlukan adalah strategi jangka panjang yang melibatkan semua komponen dan potensi bangsa yang ada agar kita tidak terjebak atau jatuh sebagaimana halnya Negara-negara di Balkan atau Afrika.

 

Terlepas dari itu persoalan yang terjadi di bagsa ini tidak terlepas dari ikut campur pihak asing, seperti tragedi yang terjadi di maluku dan maluku utara yang menewaskan puluhan nyawa melayang dan puluhan luka – luka akibat pembantaian yang terjadi sepanjang tahun 2000 pembantain yang terjadi pada tahun itu mencatat korban jiwa yang begitu banyak baik itu dari Muslim atupun dari pihak Kristen. Sebelum terjadi konflik di ujung negeri panjang atau yang di kenal dengan pulau Halmahera itu tidak ada tanda – tanda atau bayangan bangunan ; bangunan perusahan asing, sejalan dengan berapa tahun kemudian mulai dilakukan perencanaan oleh pihak asing untuk menyusun strategi untuk membangun perusahn mereka di bumi pertiwi itu. Dengan berbagai cara suda diseting oleh pihak – pihak asing untuk menciptakan ketegangan di daerah yang menyimpan kekayaan alam yang begitu banyak itu. Intelejen asing mulai mulai memprofokasi tentang pelecehan antara agama yang nantinya melahirkan konflik atau pertikaian antar agama. Rencana dari mereka itupun berhasil konflik mulai meledak di daerah AMBON dan MALUKU UTARA. Pembantain pun terjadi puluhan korban berjejeran diatas tanah ibu pertiwi. Dalam kacamata agama setiap agama dilarang saling membunuh, trs kenapa konflik terjadi antar agama….? Ternyata semua itu punya kepentingan pihak – pihak asing.

 

Konflik yang terjadi dengan waktu yang lama itu rakyat indonesia sendiri tidak mendapatkan hasil, yang dapatnya hanya keluarga yang mati akibat konflik agama itu dan ruma – ruma rakyat pun hangus di lalap si jago merah. Terlepas dari tragedi berdara itu ternyata pihak – pihak asing yang mendapatkan keuntungan dengan membangunnya perusahan diatas tanah rakyat indonesia.

 

Apa yang terjadi di maluku dan maluku utara sama halnya dengan apa yang terjadi di PAPUA. Ingat bahwa papua adalah rebutan pihak – pihak asing untuk SDA , yang nantinya menjadi korban putra daerah sendiri dalam hal ini masyarakat papua. Negara Dan Hukum digunakan sebagai alat penindasan yang hanya diuntungkan oleh kaum berkelas ( kapitalis ) Teori Karl Max. Apa yang terjadi di papua sama halnya dengan yang terjadi di Rusia. Refolusi pada abad ke 19 dan awal abad ke 20 refolusi yang menjanjikan keadilan, perdamaian, dan kesejateran Rakyat itu ternyata terjadi berbeda rakyat di bantai dengan senjata. Untuk itu masyarakat PAPUA jangan kecewa namun harus melihat siapa orang ke tiga dalam persoalan konfli di PAPUA.

 

 

 

 

 

Bangsa Importir

Oleh: Jakob Sumardjo

Sejarah bangsa Indonesia pernah dimahkotai oleh munculnya negara-negara kerajaan eksportir. Produksi beras di Majapahit dan Demak mampu menghidupi negara-negara Asia Tenggara. Kerajaan Ternate-Tidore dan Banten mampu memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa di dunia dengan lada dan cengkehnya. Bahkan, Sriwijaya mampu mengekspor siswa-siswa Buddhis yang akan melanjutkan kuliah di Indonesia.

Kini, setelah merdeka, bangsa Indonesia menjadi bangsa importir. Tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi menyumbangkan sesuatu kepada dunia. Beras harus diimpor, teknologi diimpor, pengetahuan diimpor, hiburan diimpor, informasi diimpor, imajinasi pun diimpor.

Kapan bangsa ini mengekspor beras, teknologi, pengetahuan, hiburan, informasi, atau mengekspor imajinasi? Jika tidak mengekspor, kapan dapat memenuhi kebutuhan beras sendiri, teknologi sendiri, pengetahuan sendiri, hiburan sendiri, informasi sendiri, imajinasi sendiri?

Bangsa yang kalah. Bangsa yang tergantung. Bangsa yang konsumtif. Bangsa yang minder. Bangsa tanpa kebanggaan kecuali bangga dalam mengonsumsi, menerima, menghafal, meniru, dan dalam memakai. Karena tergantung dan konsumtif, maka tak ada peluang untuk berpikir sendiri, kreatif menciptakan sendiri, melihat diri sendiri. Alasannya selalu globalisasi. Kita harus mengejar ketinggalan dan berlomba dengan bangsa-bangsa lain.

Mengapa?

Sejauh mana ketinggalan? Mengapa dapat ketinggalan? Mengapa bangsa-bangsa tetangga yang merdeka 20-30 tahun kemudian dari Indonesia mampu meninggalkan kita? Dari mana kita harus mengglobal? Setiap tujuan harus selalu bertolak dari suatu keadaan. Jika pengenalan diri tidak pernah dikuasai, bagaimana kita bisa ikut globalisasi? Modal kita apa? Kelebihan kita apa? Kekurangan kita apa? Bagaimana mentalitas kita? Analisa SWOT-lah.

Apa dan siapakah Indonesia sekarang? Jika mengenali dan memahami bangsa sendiri saja tidak dilakukan (karena asyik mengenali dan memahami bangsa lain), bagaimana bisa menentukan masa depan? Indonesia bukan Jepang, bukan Korea, bukan Eropa, bukan Amerika. Mungkin titik Indonesia malah mirip Kongo, Kamerun, Ghana. Mengapa tidak belajar dari mereka? Mengapa selalu ingin menjadi Jepang dan Amerika?

Bangsa konsumtif adalah bangsa yang hanya mengenal hasil, produk akhir, bukannya peduli pada proses. Segala sesuatu menjadi, dan bukan bimsalabim. Semua bangsa yang ingin kita kejar mempunyai sejarah yang menjadikannya seperti sekarang. Dan kita tak pernah mau tahu proses menjadinya. Kita melupakan kegagalan-kegagalan mereka.

Setiap keberhasilan selalu mempunyai cerita yang panjang. Jika cerita sukses orang lain pun kita tak peduli, bagaimana mau tahu cerita kita menjadi bangsa importir? Mengapa setiap pesta film, kita selalu meniru apa yang terjadi pada piala Oscar? Mengapa harus bikin pesawat terbang kalau bikin motor saja belum mampu?

 

Kenali diri sendiri

Pada zaman Bung Karno, kita pernah dipaksa mengenali diri sendiri. Lepas dari kelemahan-kelemahannya, Bung Karno berani menyatakan, bangsa ini harus berdiri di atas kaki sendiri. Akibatnya cukup fatal. Stop semua impor. Mencari buku pegangan Amerika atau Eropa setengah mati. Mau mendengarkan musik Beatles takut masuk penjara. Kelaparan di sana- sini (sekarang juga). Mendengarkan radio Australia harus menempelkan kuping di radio. Mobil-mobil tua laku keras. Sepeda memenuhi jalan-jalan. Memang sengsara, tetapi semua sengsara. Gaji menteri dan gajih guru skalanya tidak terlalu tinggi. Miskin bersama. Menderita bersama. Tidak seperti sekarang. Gaji lulusan SMA jika berhasil melejit ke atas akan mengalahkan gaji guru besar kira-kira 20 atau 30 kali! Di mana kamu Dewa Keadilan?

Saat itu, karena semua dilarang masuk, daya kreatif bangsa bangkit dari tidur panjangnya. Karena ”tertutup”, mereka hanya mengenal diri sendiri. Muncullah temuan-temuan teknologi yang sesuai kebutuhan bangsa. Muncullah tokoh-tokoh legendaris musisi sendiri, Koes Bersaudara, Titiek Puspa, Panjaitan Bersaudara. Beredar beras hasil keringat petani sendiri. Mau korupsi? Apa yang dikorupsi? Tentu saja koruptor tetap ada.

Strategi berdikari ini tak berjalan mulus akibat SDM yang sontoloyo. Manusia Indonesia sulit ditebak. Setelah Bung Karno jatuh, haus impor berkembang secepat wabah flu. Indonesia lapar impor, dari mulai pinjaman luar negeri sampai acara televisi. Semua tinggal ditelan. Maka yang kaya kian kaya dan yang miskin kian menyebar sebagai wabah.

Hari gini berdikari? Itu suara mereka yang sedang kenyang. Mereka yang kebagian rezeki impor. Tentu saja bodoh mengulangi sejarah. Hikmahnya, kita mengalami miskin bersama. Sedangkan sekarang piramida kemiskinan tidak jalan. Yang terlihat gambar tiang terpancang di tengah lempeng beton. Tidak usah berdikari, sekurangnya peduli diri sendiri.

Sebagai bangsa importir, kita kurang percaya diri. Pembimbing tesis marah jika daftar bibliografi tidak mencantumkan nama-nama besar mutakhir dalam bahasa Inggris. Sarjana-sarjana lokal itu diragukan kebenarannya. Kepastian itu hanya ada dalam literatur berbahasa Inggris.

Bangsa ini tidak mempunyai sejarah lagi. Inilah sebabnya tidak mengenal makna proses. Tahunya bahan jadi. Semua produk impor tak perlu diketahui proses terjadinya. Apa sulitnya tinggal menelan. Konsumtif seratus persen. Pantaslah kita disebut pribumi malas.

 

 

 

Selama periode sembilan bulan pertama 1998, tak pelak lagi merupakan periode paling hiruk pikuk dalam perekonomian. Krisis yang sudah berjalan enam bulan selama tahun 1997,berkembang semakin buruk dalam tempo cepat. Dampak krisis pun mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat, dunia usaha.

Dana Moneter Internasional (IMF) mulai turun tangan sejak Oktober 1997, namun terbukti tidak bisa segera memperbaiki stabilitas ekonomi dan rupiah. Bahkan situasi seperti lepas kendali, bagai layang-layang yang putus talinya. Krisis ekonomi Indonesia bahkan tercatat sebagai yang terparah di Asia Tenggara.

“KEAJAIBAN yang hilang”. Itulah istilah yang paling pantas diberikan bagi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 1998. Setelah berpuluh-puluh tahun terbuai oleh pertumbuhan yang begitu mengagumkan, tahun 1998 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi begitu hebat. Laporan akhir tahun ekonomi akan mengungkap semua persoalan itu dan mencoba menggambarkan keadaan untuk tahun mendatang.

TAHUN 1998 menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa. Keadaannya berlangsung sangat tragis dan tercatat sebagai periode paling suram dalam sejarah perekonomian Indonesia. Mungkin dia akan selalu diingat, sebagaimana kita selalu mengingat black Tuesday yang menandai awal resesi ekonomi dunia tanggal 29 Oktober 1929 yang juga disebut sebagai malaise.

Hanya dalam waktu setahun, perubahan dramatis terjadi. Prestasi ekonomi yang dicapai dalam dua dekade, tenggelam begitu saja. Dia juga sekaligus membalikkan semua bayangan indah dan cerah di depan mata menyongsong milenium ketiga.

Seperti efek bola salju, krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand 2 Juli 1997, dalam tahun 1998 dengan cepat berkembang menjadi krisis ekonomi, berlanjut lagi krisis sosial kemudian ke krisis politik.

Akhirnya, dia juga berkembang menjadi krisis total yang melumpuhkan nyaris seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Katakan, sektor apa di negara ini yang tidak goyah. Bahkan kursi atau tahta mantan Presiden Soeharto pun goyah, dan akhirnya dia tinggalkan. Mungkin Soeharto, selama sisa hidupnya akan mengutuk devaluasi baht, yang menjadi pemicu semua itu.

Efek bola salju

Faktor yang mempercepat efek bola salju ini adalah menguapnya dengan cepat kepercayaan masyarakat, memburuknya kondisi kesehatan Presiden Soeharto memasuki tahun 1998, ketidakpastian suksesi kepemimpinan, sikap plin-plan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, besarnya utang luar negeri yang segera jatuh tempo, situasi perdagangan internasional yang kurang menguntungkan, dan bencana alam La Nina yang membawa kekeringan terburuk dalam 50 tahun terakhir.

Dari total utang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 milyar dollar AS, sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah utang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 milyar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 milyar dollar AS.

Terpuruknya kepercayaan ke titik nol membuat rupiah yang ditutup pada level Rp 4.850/dollar AS pada tahun 1997, meluncur dengan cepat ke level sekitar Rp 17.000/dollar AS pada 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak mata uang tersebut diambangkan 14 Agustus 1997.

Rupiah yang melayang, selain akibat meningkatnya permintaan dollar untuk membayar utang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 1998/ 1999 yang diumumkan 6 Januari 1998 dan dinilai tak realistis.

Krisis yang membuka borok-borok kerapuhan fundamental ekonomi ini dengan cepat merambah ke semua sektor. Anjloknya rupiah secara dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok, bank-bank nasional dalam kesulitan besar dan peringkat internasional bank-bank besar bahkan juga surat utang pemerintah terus merosot ke level di bawah junk atau menjadi sampah.

Puluhan, bahkan ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, bertumbangan. Sekitar 70 persen lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga insolvent atau nota bene bangkrut.

Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20 persen lebih dari angkatan kerja.

Akibat PHK dan naiknya harga-harga dengan cepat ini, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat mencapai sekitar 50 persen dari total penduduk. Sementara si kaya sibuk menyerbu toko-toko sembako dalam suasana kepanikan luar biasa, khawatir harga akan terus melonjak.

Pendapatan per kapita yang mencapai 1.155 dollar/kapita tahun 1996 dan 1.088 dollar/kapita tahun 1997, menciut menjadi 610 dollar/kapita tahun 1998, dan dua dari tiga penduduk Indonesia disebut Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam kondisi sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tak segera membaik.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan, perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif 3,4 persen pada kuartal ketiga 1997 dan nol persen kuartal terakhir 1997, terus menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9 persen pada kuartal I 1998, 16,5 persen kuartal II 1998, dan 17,9 persen kuartal III 1998. Demikian pula laju inflasi hingga Agustus 1998 sudah 54,54 persen, dengan angka inflasi Februari mencapai 12,67 persen.

Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) anjlok ke titik terendah, 292,12 poin, pada 15 September 1998, dari 467,339 pada awal krisis 1 Juli 1997. Sementara kapitalisasi pasar menciut drastis dari Rp 226 trilyun menjadi Rp 196 trilyun pada awal Juli 1998.

Di pasar uang, dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70,8 persen dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) menjadi 60 persen pada Juli 1998 (dari masing-masing 10,87 persen dan 14,75 persen pada awal krisis), menyebabkan kesulitan bank semakin memuncak. Perbankan mengalami negative spread dan tak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemasok dana ke sektor riil.

Di sisi lain, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis, ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah, akibat beban utang, ketergantungan besar pada komponen impor, kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global.

Selama periode Januari-Juni 1998, ekspor migas anjlok sekitar 34,1 persen dibandingkan periode sama 1997, sementara ekspor nonmigas hanya tumbuh 5,36 persen.

Anomali

Krisis kepercayaan ini menciptakan kondisi anomali dan membuat instrumen moneter tak mampu bekerja untuk menstabilkan rupiah dan perekonomian. Sementara di sisi lain, sektor fiskal yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi, juga dalam tekanan akibat surutnya penerimaan.

Situasi yang terus memburuk dengan cepat membuat pemerintah seperti kehilangan arah dan orientasi dalam menangani krisis. Di tengah posisi goyahnya, Soeharto sempat menyampaikan konsep “IMF Plus”, yakni IMF plus CBS (Currency Board System) di depan MPR, sebelum akhirnya ide tersebut ditinggalkan sama sekali tanggal 20 Maret, karena memperoleh keberatan di sana-sini bahkan sempat memunculkan ketegangan dengan IMF, dan IMF sempat menangguhkan bantuannya.

Ditinggalkannya rencana CBS dan janji pemerintah untuk kembali ke program IMF, membuat dukungan IMF dan internasional mengalir lagi. Pada 4 April 1998, Letter of Intent ketiga ditandatangani. Akan tetapi kelimbungan Soeharto, telah sempat menghilangkan berbagai momentum atau kesempatan untuk mencegah krisis yang berkelanjutan.

Bahkan memicu adrenali masyarakat, yang sebelumnya terbilang tenang menjadi beringas. Kemarahan rakyat atas ketidakberdayaan pemerintah mengendalikan krisis di tengah harga-harga yang terus melonjak dan gelombang PHK, segera berubah menjadi aksi protes, kerusuhan dan bentrokan berdarah di Ibu Kota dan berbagai wilayah lain, yang menuntun ke tumbangnya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Tragedi berdarah ini memicu pelarian modal dalam skala yang disebut-sebut mencapai 20 milyar dollar AS, gelombang hengkang para pengusaha keturunan, rusaknya jaringan distribusi nasional, terputusnya pembiayaan luar negeri, dan ditangguhkannya banyak rencana investasi asing di Indonesia.

Munculnya pemerintahan baru yang tidak memiliki legitimasi, dan lebih sibuk dengan manuvernya untuk merebut hati rakyat, tidak banyak menolong keadaan. Pemburukan kondisi ekonomi, sosial, dan politik dengan cepat ini setidaknya terus berlangsung hingga kuartal kedua, bahkan kuartal ketiga 1998. Begitulah, kita telah menyaksikan episode terburuk perekonomian sepanjang tahun 1998.*

Maka itu, jangan heran jika masyarakat terus bingung. Sebenarnya kebingungan dan kepanikan dalam masyarakat secara tidak langsung diciptakan sendiri oleh pemerintah melalui kebijakan yang tidak utuh. Setelah kebijakan pengembalian BLBI sudah agak terang dan jelas, sekarang muncul program rekapitalisasi (penambahan modal) perbankan yang merupakan bagian dari kebijakan restrukturisasi perbankan nasional.

Kebijakan yang hendak dilaksanakan itu pun, belum memperjelas arah kebijakan pemerintah yang hendak ditempuh dalam dunia perbankan. Dengan rekapitalisasi perbankan pemerintah berobsesi menciptakan perbankan yang sehat dan kuat serta mampu bertarung di pasar global.

Oleh karena itu, keinginan seluruh rakyat Indonesia yang menghendaki agar pemilu berlangsung jujur, adil, transparan, serta demokratis harus benar-benar dilaksanakan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut dia, masuknya aliran modal asing sebagai jalan terbaik dalam pemulihan ekonomi hanya bisa terjadi kalau ada pemerintahan yang bersih, didukung rakyat, adanya kepastian hukum dan sistem peradilan yang independen.

Suksesnya pemilu dan Sidang Umum di tahun 1999 tidak serta merta terjadi begitu saja. Mulai saat ini harus dipersiapkan. Namun bayangan kegagalan masih berkecamuk, mengingat intensitas kekerasan dan kejadian perampokan dan penjarahan yang membuat masyarakat merasa tidak aman masih sering terjadi. Laksamana Sukardi menilai, kondisi perekonomian di tahun 1999 berada dalam situasi yang kritis. Artinya perekonomian nasional berada di persimpangan jalan antara kemungkinan terjadi recovery dan kehancuran. Peluangnya separuh-separuh.

Investor bersikap menunggu, apakah pemilu akan berjalan jujur dan adil, serta demokratis. Kedua hal itu menjadi syarat pembentukan pemerintahan yang bisa dipercaya rakyat.

 

 

 

 

 


[1] Materi pada MAPABA I PMII Rayon FIS dan FBS UNIMA: Dari Agen Kultural Transformati Menuju Keberdikarian Indonesia. 17-19/10/08.

[2] Baca Runtuhnya Teori Developmentalisme, Mansour Fakih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s